Polemik Serangan Umum 1 Maret, Giliran Humas Pemda DIY Kena Skak Mat Fadli Zon
loading...
Fadli Zon mengoreksi informasi yang disampaikan Humas Pemda DIY tentang Serangan Umum 1 Maret 1949. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Fadli Zon mengoreksi informasi yang disampaikan Humas Pemda DIY tentang Serangan Umum 1 Maret 1949. Humas Pemda DIY menyatakan bahwa Serangan Umum 1 Maret digagas oleh Menteri Pertahanan Indonesia sekaligus Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX.
"Serangan Umum 1 Maret 1949 digagas oleh Menteri Pertahanan Indonesia sekaligus Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan dipimpin oleh Panglima Besar Jendral Soedirman, serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wapres Mohammad Hatta. #SO1Maret," tulis Humas Pemda DIY di akun resmi Twitternya dikutip, Minggu (6/3/2022).
Namun cuitan itu langsung dikoreksi oleh politikus Partai Gerindra Fadli Zon. "Keliru @humas_jogja. Menteri Pertahanan ketika itu dirangkap Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) sbg Kepala Pemerintahan, Sjafroeddin Prawiranegara. Kabinet Hatta sdh berakhir dg penangkapan Soekarno-Hatta-Sjahrir-H Agus Salim. Dibentuklah Kabinet PDRI," cuit Fadli Zon.
Menurut Anggota Komisi I DPR tersebut, Soekarno-Hatta saat itu sedang ditawan Belanda, sehingga tidak memiliki peran dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Fadli Zon menegaskan tidak ada data yang menunjukkan bahwa Serangan Umum 1 Maret disetujui apalagi digerakkan oleh kedua Proklamator.
"Soekarno-Hatta ditawan Belanda tak ada peran dlm Serangan Umum 1 Maret 1949. Tak ada data menyetujui apalagi menggerakkan. Sri Sultan HB IX berperan besar bersama Jend Soedirman, Letkol Soeharto n tentu dibawah PDRI (emergency government) yg beribukota di Bukittinggi," cuit Fadli Zon lagi.
Sebelumnya, dalam sebuah thread, Humas Pemda DIY menuliskan tentang penetapan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara melalui Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022. Dalam informasi yang disampaikan Serangan Umum 1 Maret 1949 digagas oleh Raja Yogyakarta Sri Sultan HB X yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan. Serangan Umum dipimpin langsung oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman dan disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wapres Mohammad Hatta.
Baca juga: Keppres Serangan Umum 1 Maret Tak Cantumkan Nama Soeharto, Begini Penjelasan Mahfud MD
Humas Pemda DIY menjelaskan, meskipun di dalam Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 tersebut tidak menyebutkan nama Soeharto, Oerip Sumohardjo, Ventje Sumual, Mayor Sardjono serta tokoh lainnya, tapi bukan berarti Keppres ini mengecilkan jasa para pejuang bangsa dan menghilangkan sejarah.
"Pemda DIY telah melakukan seminar bersama dengan UGM guna menuliskan sejarah lengkap Serangan Umum 1 Maret 1949. Melalui buku ini, masyarakat akan disuguhi sejarah lengkap perjuangan tokoh-tokoh pejuang bangsa yang berandil besar pada Serangan Umum 1 Maret 1949 ini," tulisnya sembari menautkan link download buku naskah akademik sebagai dasar pengusulan hari nasional Penegakan Kedaulatan Negara.
Sebelumnya, Fadli Zon meminta agar Keppres 2/2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara direvisi karena salah fatal. Keppres itu dinilai Fadli berusaha membelokkan sejarah karena tidak mencantumkan nama Soeharto sebagai salah satu aktor penting Serangan Umum 1 Maret 1949. Selain itu, keppres juga tidak mempertimbangkan peran penting Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi.
"Serangan Umum 1 Maret 1949 digagas oleh Menteri Pertahanan Indonesia sekaligus Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan dipimpin oleh Panglima Besar Jendral Soedirman, serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wapres Mohammad Hatta. #SO1Maret," tulis Humas Pemda DIY di akun resmi Twitternya dikutip, Minggu (6/3/2022).
Namun cuitan itu langsung dikoreksi oleh politikus Partai Gerindra Fadli Zon. "Keliru @humas_jogja. Menteri Pertahanan ketika itu dirangkap Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) sbg Kepala Pemerintahan, Sjafroeddin Prawiranegara. Kabinet Hatta sdh berakhir dg penangkapan Soekarno-Hatta-Sjahrir-H Agus Salim. Dibentuklah Kabinet PDRI," cuit Fadli Zon.
Menurut Anggota Komisi I DPR tersebut, Soekarno-Hatta saat itu sedang ditawan Belanda, sehingga tidak memiliki peran dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Fadli Zon menegaskan tidak ada data yang menunjukkan bahwa Serangan Umum 1 Maret disetujui apalagi digerakkan oleh kedua Proklamator.
"Soekarno-Hatta ditawan Belanda tak ada peran dlm Serangan Umum 1 Maret 1949. Tak ada data menyetujui apalagi menggerakkan. Sri Sultan HB IX berperan besar bersama Jend Soedirman, Letkol Soeharto n tentu dibawah PDRI (emergency government) yg beribukota di Bukittinggi," cuit Fadli Zon lagi.
Sebelumnya, dalam sebuah thread, Humas Pemda DIY menuliskan tentang penetapan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara melalui Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022. Dalam informasi yang disampaikan Serangan Umum 1 Maret 1949 digagas oleh Raja Yogyakarta Sri Sultan HB X yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan. Serangan Umum dipimpin langsung oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman dan disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wapres Mohammad Hatta.
Baca juga: Keppres Serangan Umum 1 Maret Tak Cantumkan Nama Soeharto, Begini Penjelasan Mahfud MD
Humas Pemda DIY menjelaskan, meskipun di dalam Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 tersebut tidak menyebutkan nama Soeharto, Oerip Sumohardjo, Ventje Sumual, Mayor Sardjono serta tokoh lainnya, tapi bukan berarti Keppres ini mengecilkan jasa para pejuang bangsa dan menghilangkan sejarah.
"Pemda DIY telah melakukan seminar bersama dengan UGM guna menuliskan sejarah lengkap Serangan Umum 1 Maret 1949. Melalui buku ini, masyarakat akan disuguhi sejarah lengkap perjuangan tokoh-tokoh pejuang bangsa yang berandil besar pada Serangan Umum 1 Maret 1949 ini," tulisnya sembari menautkan link download buku naskah akademik sebagai dasar pengusulan hari nasional Penegakan Kedaulatan Negara.
Sebelumnya, Fadli Zon meminta agar Keppres 2/2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara direvisi karena salah fatal. Keppres itu dinilai Fadli berusaha membelokkan sejarah karena tidak mencantumkan nama Soeharto sebagai salah satu aktor penting Serangan Umum 1 Maret 1949. Selain itu, keppres juga tidak mempertimbangkan peran penting Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi.
(abd)
Lihat Juga :
