Jokowi Disamakan dengan Soeharto, Ngabalin Minta YLBHI Buka Mata dan Hati
loading...
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin meminta YLBHI untuk membuka mata dan hatinya dalam menilai pemerintahan Presiden Jokowi. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) untuk membuka mata dan hatinya dalam menilai pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. YLBHI memposting sebuah foto yang menunjukkan foto Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden Soeharto saling beririsan di akun Instagram-nya, Minggu (13/2/2022).
"Mereka harus turun ke lapangan. Kalau Yayasan itu betul untuk nirlaba dan memperjuangkan kepentingan masyarakat mereka harus turun. Supaya mereka tahu," ujar Ngabalin, Senin (14/2/2022) ketika dikonfirmasi awak media.
Ia menyebutkan seharusnya YLBHI dan pihak terkait yang mendiskreditkan Presiden Jokowi untuk lebih objektif dan jernih dalam berpikir dan menarasikan pemerintahan Jokowi memiliki kesamaan dengan pemerintahan Orde Baru di era Presiden Soeharto.
"Kalau kasus Wadas dia sejajarkan Jokowi dengan Soeharto, dua hal boleh jadi mereka tidak tahu dan tidak sampai ke lapangan. Karena per hari ini KSP itu tim yang dibentuk Pak Moeldoko itu masih ada di lapangan. Sehingga dia mesti tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Agar Yayasan ini jangan sampai menjadi sumber fitnah," kata Ngabalin.
Ia menanyakan ke YLBHI apakah sudah memberikan penilaian masa pemerintahan Soeharto. "Seluruhnya jelek atau tidak adakah secuil kebaikan yang Pak Harto lakukan. Atau suruh buka mata dan hatinya menilai kinerja pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi," ungkap Ngabalin.
Dalam kasus Wadas di Kabupaten Purworejo, Ngabalin menyebutkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Purworejo yang berada di daerahnya dan paling bertanggung jawab terkait kasus Wadas.
"Kalau kasus Wadas dia menyejajarkan Jokowi dan Pak Harto, tanyain dong dia musti cari tahu siapa Bupatinya di sana, di Purworejo itu siapa. Masak sih Bupatinya tidak bisa berfungsi untuk menangani masalah itu. Sedangkan Bupati itu mempunyai otoritas tertinggi di sana," tambah Ngabalin.
Baca juga: KSP Terjunkan Tim ke Wadas: Operasi Aparat di Lapangan Perlu Dievaluasi
Ia menilai postingan YLBHI yang melihat dalam kasus Wadas dan menyejajarkan Presiden Soeharto dengan Presiden Jokowi sebagai sikap yang sangat tendensius.
"Yayasan itu kan katanya isinya orang-orang pintar, punya moral tinggi. Kalau orang bermoral, orang punya pendidikan tinggi itu tidak nyinyir. Kemudian dia musti buktikan dong karya karya nyatanya," ungkap Ngabalin.
Ia meminta pihak-pihak yang mendiskreditkan pemerintahan Jokowi untuk melihat sejumlah capaian pemerintah dalam hal positif.
"Kalau Jokowi, memang dia pernah dengar MotoGP sepanjang sejarah dunia, baru seluruh pembalap memberikan pengakuan kepada hebatnya Sirkuit Mandalika sebagai sirkuit MotoGP terbaik di dunia. Itu matanya buta ya, hatinya tertutup ya, sejak kapan mereka tahu adanya MRT baru ada di pemerintahan Pak Jokowi," kata Ngabalin.
"Soekarno, Soeharto, sampai SBY, baru di Jokowi ini IKN (Ibu Kota Negara) dimulai. Jalan tol di atas seluruh gunung Papua, Sumatera, Kota Jakarta ini seperti kota di Atas Kota. Baru zaman siapa itu. Pakai hati pakai pikiran, jangan menjadi manusia-manusia tidak bermoral dalam melihat satu masalah. Tidak ada bedanya dengan sampah nanti," tutup Ngabalin.
"Mereka harus turun ke lapangan. Kalau Yayasan itu betul untuk nirlaba dan memperjuangkan kepentingan masyarakat mereka harus turun. Supaya mereka tahu," ujar Ngabalin, Senin (14/2/2022) ketika dikonfirmasi awak media.
Ia menyebutkan seharusnya YLBHI dan pihak terkait yang mendiskreditkan Presiden Jokowi untuk lebih objektif dan jernih dalam berpikir dan menarasikan pemerintahan Jokowi memiliki kesamaan dengan pemerintahan Orde Baru di era Presiden Soeharto.
"Kalau kasus Wadas dia sejajarkan Jokowi dengan Soeharto, dua hal boleh jadi mereka tidak tahu dan tidak sampai ke lapangan. Karena per hari ini KSP itu tim yang dibentuk Pak Moeldoko itu masih ada di lapangan. Sehingga dia mesti tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Agar Yayasan ini jangan sampai menjadi sumber fitnah," kata Ngabalin.
Ia menanyakan ke YLBHI apakah sudah memberikan penilaian masa pemerintahan Soeharto. "Seluruhnya jelek atau tidak adakah secuil kebaikan yang Pak Harto lakukan. Atau suruh buka mata dan hatinya menilai kinerja pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi," ungkap Ngabalin.
Dalam kasus Wadas di Kabupaten Purworejo, Ngabalin menyebutkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Purworejo yang berada di daerahnya dan paling bertanggung jawab terkait kasus Wadas.
"Kalau kasus Wadas dia menyejajarkan Jokowi dan Pak Harto, tanyain dong dia musti cari tahu siapa Bupatinya di sana, di Purworejo itu siapa. Masak sih Bupatinya tidak bisa berfungsi untuk menangani masalah itu. Sedangkan Bupati itu mempunyai otoritas tertinggi di sana," tambah Ngabalin.
Baca juga: KSP Terjunkan Tim ke Wadas: Operasi Aparat di Lapangan Perlu Dievaluasi
Ia menilai postingan YLBHI yang melihat dalam kasus Wadas dan menyejajarkan Presiden Soeharto dengan Presiden Jokowi sebagai sikap yang sangat tendensius.
"Yayasan itu kan katanya isinya orang-orang pintar, punya moral tinggi. Kalau orang bermoral, orang punya pendidikan tinggi itu tidak nyinyir. Kemudian dia musti buktikan dong karya karya nyatanya," ungkap Ngabalin.
Ia meminta pihak-pihak yang mendiskreditkan pemerintahan Jokowi untuk melihat sejumlah capaian pemerintah dalam hal positif.
"Kalau Jokowi, memang dia pernah dengar MotoGP sepanjang sejarah dunia, baru seluruh pembalap memberikan pengakuan kepada hebatnya Sirkuit Mandalika sebagai sirkuit MotoGP terbaik di dunia. Itu matanya buta ya, hatinya tertutup ya, sejak kapan mereka tahu adanya MRT baru ada di pemerintahan Pak Jokowi," kata Ngabalin.
"Soekarno, Soeharto, sampai SBY, baru di Jokowi ini IKN (Ibu Kota Negara) dimulai. Jalan tol di atas seluruh gunung Papua, Sumatera, Kota Jakarta ini seperti kota di Atas Kota. Baru zaman siapa itu. Pakai hati pakai pikiran, jangan menjadi manusia-manusia tidak bermoral dalam melihat satu masalah. Tidak ada bedanya dengan sampah nanti," tutup Ngabalin.
(abd)
Lihat Juga :
