Persilakan Fadli Zon Berdebat Sendiri, Mahfud MD: Saya Tak Sempat Jadi Panitia
loading...
Menko Polhukam Mahfud MD mempersilakan Fadli Zon berdebat sendiri dengan sejarawan terkait peran Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menjawab tantangan debat anggota Komisi I DPR Fadli Zon dengan para sejarawan terkait Keppres Nomor 2/2002 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Beleid itu mengambil peristiwa Seranga Umum 1 Maret 1949 sebagai tonggak eksistensi NKRI namun tidak mencantumkan nama Soeharto yang dianggap Fadli berperan besar.
Fadli meminta agar Keppres 2/2022 direvisi karena berusaha membelokkan sejarah dan menantang Mahfud memfasilitasi debat dengan sejarawan penyusun naskah akademik keppres tersebut. "P @mohmahfudmd mari ajak diskusi/debat saja sejarawan di belakang Keppres itu. Kita bisa adu data dan fakta. Tapi jangan belokkan sejarah!," cuit Fadli, Jumat (4/3/022) petang.
Merespons Fadli, Mahfud justru meminta Fadli sendiri yang menghubungi sejarawan tersebut. Bahkan, Mahfud membawa-bawa nama Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X ihwal masalah ini.
"Silahkan, langsung ajak sendiri kalau mau debat, Pak. Pak @fadlizon kan bisa hubungi dia, bahkan bisa juga langsung ajak debat ke Gubernur DIY," jawab Mahfud.
Menurut dia, permasalahan ini sudah didiskusikan sejak beberapa tahun lalu, tepatnya Tahun 2018. Eks Menteri Pertahanan (Menhan) ini mengaku ikut rapat tersebut.
"Tim Naskah Akademik Pemda DIY dan sejarawan UGM itu sudah berdiskusi sejak 2018. Sy rak ikut di sana. Sy juga tak sempat jadi panitia debat," ucapnya.
Sebelumnya, Mahfud menyebut Fadli bukan seorang ahli di bidang sejarah. Lebih lugas Fadli disebutnya bukan penentu benar tidaknya sebuah peristiwa sejarah. "Penentu kebenaran sejarah itu bukan Fadli Zon. Tetapi ilmiahnya adalah sejarawan dan forum akademik," jelas Mahfud kepada wartawan, Jumat (4/3/2022).
Kendati demikian, sambung Mahfud, apa pun pernyataan yang terlontar dari Fadli Zon tetap harus didengarkan. Toh, pemerintah sama sekali tak pernah meniadakan peran Soeharto dalam sejarah serangan.
"Kita tak pernah meniadakan peran Soeharto, malah itu di naskah kademik Kepres nama Soeharto disebut 48 kali. Karena kita (Pemerintah) menencatat dengan baik peran Pak Harto," ucapnya.
Fadli meminta agar Keppres 2/2022 direvisi karena berusaha membelokkan sejarah dan menantang Mahfud memfasilitasi debat dengan sejarawan penyusun naskah akademik keppres tersebut. "P @mohmahfudmd mari ajak diskusi/debat saja sejarawan di belakang Keppres itu. Kita bisa adu data dan fakta. Tapi jangan belokkan sejarah!," cuit Fadli, Jumat (4/3/022) petang.
Merespons Fadli, Mahfud justru meminta Fadli sendiri yang menghubungi sejarawan tersebut. Bahkan, Mahfud membawa-bawa nama Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X ihwal masalah ini.
"Silahkan, langsung ajak sendiri kalau mau debat, Pak. Pak @fadlizon kan bisa hubungi dia, bahkan bisa juga langsung ajak debat ke Gubernur DIY," jawab Mahfud.
Menurut dia, permasalahan ini sudah didiskusikan sejak beberapa tahun lalu, tepatnya Tahun 2018. Eks Menteri Pertahanan (Menhan) ini mengaku ikut rapat tersebut.
"Tim Naskah Akademik Pemda DIY dan sejarawan UGM itu sudah berdiskusi sejak 2018. Sy rak ikut di sana. Sy juga tak sempat jadi panitia debat," ucapnya.
Sebelumnya, Mahfud menyebut Fadli bukan seorang ahli di bidang sejarah. Lebih lugas Fadli disebutnya bukan penentu benar tidaknya sebuah peristiwa sejarah. "Penentu kebenaran sejarah itu bukan Fadli Zon. Tetapi ilmiahnya adalah sejarawan dan forum akademik," jelas Mahfud kepada wartawan, Jumat (4/3/2022).
Kendati demikian, sambung Mahfud, apa pun pernyataan yang terlontar dari Fadli Zon tetap harus didengarkan. Toh, pemerintah sama sekali tak pernah meniadakan peran Soeharto dalam sejarah serangan.
"Kita tak pernah meniadakan peran Soeharto, malah itu di naskah kademik Kepres nama Soeharto disebut 48 kali. Karena kita (Pemerintah) menencatat dengan baik peran Pak Harto," ucapnya.
(muh)
Lihat Juga :
