Fadli Zon Tantang Mahfud Adu Data: Doktor Saya Bidang Sejarah
Jum'at, 04 Maret 2022 - 19:58 WIB
loading...
Politikus Gerindra Fadli Zon menantang Menko Polhukam beradu data soal sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949. Foto/dok.SSINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Fadli Zon langsung merespons pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal kebenaran sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949. Dia membeberkan peran Soeharto dalam apa yang disebut rekonsiliasi nasioonal pada Juli 1949.
Seperti diberitakan, Fadli meminta agar Keppres 2/2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara direvisi karena salah fatal. Keppres itu dinilai Fadli berusaha membelokkan sejarah karena tidak mencantumkan nama Soeharto sebagai salah satu aktor penting Serangan Umum 1 Maret 1949. Selain itu, keppres juga tidak mempertimbangkan peran penting Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi.
Namun Mahfud merespons permintaan itu dengan mengatakan bahwa Fadli penentu benar tidaknya sejarah. "Penentu kebenaran sejarah itu bukan Fadli Zon. Tetapi ilmiahnya adalah sejarawan dan forum akademik," jelas Mahfud kepada wartawan, Jumat (4/3/2022).
Baca juga: Senyum Soeharto saat Habibie Sebut Pembangunan sebagai Kapitalisme Kotor
Lagipula, meski nama Soeharto tak ada dalam Keppres, tapi Soeharto tetap disebut sebanyak 48 kali dalam naskah akademiknya. Hal itu pun juga dibenarkan oleh sejarawan dari UGM. "Kita tak pernah meniadakan peran Soeharto, malah itu di naskah kademik Kepres nama Soeharto disebut 48 kali. Karena kita (Pemerintah) menencatat dengan baik peran Pak Harto," ucapnya.
Seperti diberitakan, Fadli meminta agar Keppres 2/2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara direvisi karena salah fatal. Keppres itu dinilai Fadli berusaha membelokkan sejarah karena tidak mencantumkan nama Soeharto sebagai salah satu aktor penting Serangan Umum 1 Maret 1949. Selain itu, keppres juga tidak mempertimbangkan peran penting Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi.
Namun Mahfud merespons permintaan itu dengan mengatakan bahwa Fadli penentu benar tidaknya sejarah. "Penentu kebenaran sejarah itu bukan Fadli Zon. Tetapi ilmiahnya adalah sejarawan dan forum akademik," jelas Mahfud kepada wartawan, Jumat (4/3/2022).
Baca juga: Senyum Soeharto saat Habibie Sebut Pembangunan sebagai Kapitalisme Kotor
Lagipula, meski nama Soeharto tak ada dalam Keppres, tapi Soeharto tetap disebut sebanyak 48 kali dalam naskah akademiknya. Hal itu pun juga dibenarkan oleh sejarawan dari UGM. "Kita tak pernah meniadakan peran Soeharto, malah itu di naskah kademik Kepres nama Soeharto disebut 48 kali. Karena kita (Pemerintah) menencatat dengan baik peran Pak Harto," ucapnya.
Lihat Juga :
