Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Fadli Zon Tantang Mahfud Adu Data: Doktor Saya Bidang Sejarah
loading...
Politikus Gerindra Fadli Zon menantang Menko Polhukam beradu data soal sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949. Foto/dok.SSINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Fadli Zon langsung merespons pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal kebenaran sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949. Dia membeberkan peran Soeharto dalam apa yang disebut rekonsiliasi nasioonal pada Juli 1949.
Seperti diberitakan, Fadli meminta agar Keppres 2/2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara direvisi karena salah fatal. Keppres itu dinilai Fadli berusaha membelokkan sejarah karena tidak mencantumkan nama Soeharto sebagai salah satu aktor penting Serangan Umum 1 Maret 1949. Selain itu, keppres juga tidak mempertimbangkan peran penting Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi.
Namun Mahfud merespons permintaan itu dengan mengatakan bahwa Fadli penentu benar tidaknya sejarah. "Penentu kebenaran sejarah itu bukan Fadli Zon. Tetapi ilmiahnya adalah sejarawan dan forum akademik," jelas Mahfud kepada wartawan, Jumat (4/3/2022).
Lagipula, meski nama Soeharto tak ada dalam Keppres, tapi Soeharto tetap disebut sebanyak 48 kali dalam naskah akademiknya. Hal itu pun juga dibenarkan oleh sejarawan dari UGM. "Kita tak pernah meniadakan peran Soeharto, malah itu di naskah kademik Kepres nama Soeharto disebut 48 kali. Karena kita (Pemerintah) menencatat dengan baik peran Pak Harto," ucapnya.
Merasa terusik, Fadli lewat akun Twitter pun membeberkan bidang keilmuan yang dipelajainya. ”Kebetulan Doktor sy bid sejarah dr @univ_indonesia,” cuit Waketum Partai Gerindra itu, Jumat (4/3/2022) petang.
Fadli juga mengungkapkan bagaimana Soeharto berperan sebagai penengah di antara perbedaan pandangan elite politik Indonesia pada periode itu. ”Sy jg meneliti PDRI. Negara hampir pecah gara2 konflik PDRI vs Tracee Bangka. Jend Sudirman pun mulanya “enggan” bertemu Soekarno-Hatta utk rekonsiliasi nasional Juli 1949. Baru stlh dibujuk Pak Harto akhirnya mau bertemu,” tulis anggota Komisi I DPR ini.
Dia pun menantang Mahfud sebagai representasi pemerintah untuk beradu data. ”P@mohmahfudmd mari ajak diskusi/debat saja sejarawan di belakang Keppres itu. Kita bisa adu data dan fakta. Tapi jgn belokkan sejarah!,” kata Fadli.
Seperti diberitakan, Fadli meminta agar Keppres 2/2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara direvisi karena salah fatal. Keppres itu dinilai Fadli berusaha membelokkan sejarah karena tidak mencantumkan nama Soeharto sebagai salah satu aktor penting Serangan Umum 1 Maret 1949. Selain itu, keppres juga tidak mempertimbangkan peran penting Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi.
Namun Mahfud merespons permintaan itu dengan mengatakan bahwa Fadli penentu benar tidaknya sejarah. "Penentu kebenaran sejarah itu bukan Fadli Zon. Tetapi ilmiahnya adalah sejarawan dan forum akademik," jelas Mahfud kepada wartawan, Jumat (4/3/2022).
Lagipula, meski nama Soeharto tak ada dalam Keppres, tapi Soeharto tetap disebut sebanyak 48 kali dalam naskah akademiknya. Hal itu pun juga dibenarkan oleh sejarawan dari UGM. "Kita tak pernah meniadakan peran Soeharto, malah itu di naskah kademik Kepres nama Soeharto disebut 48 kali. Karena kita (Pemerintah) menencatat dengan baik peran Pak Harto," ucapnya.
Merasa terusik, Fadli lewat akun Twitter pun membeberkan bidang keilmuan yang dipelajainya. ”Kebetulan Doktor sy bid sejarah dr @univ_indonesia,” cuit Waketum Partai Gerindra itu, Jumat (4/3/2022) petang.
Fadli juga mengungkapkan bagaimana Soeharto berperan sebagai penengah di antara perbedaan pandangan elite politik Indonesia pada periode itu. ”Sy jg meneliti PDRI. Negara hampir pecah gara2 konflik PDRI vs Tracee Bangka. Jend Sudirman pun mulanya “enggan” bertemu Soekarno-Hatta utk rekonsiliasi nasional Juli 1949. Baru stlh dibujuk Pak Harto akhirnya mau bertemu,” tulis anggota Komisi I DPR ini.
Dia pun menantang Mahfud sebagai representasi pemerintah untuk beradu data. ”P@mohmahfudmd mari ajak diskusi/debat saja sejarawan di belakang Keppres itu. Kita bisa adu data dan fakta. Tapi jgn belokkan sejarah!,” kata Fadli.
(muh)
Explore More