Pengamat: Wacana Pemilu Ditunda Tidak Memberikan Pendidikan Politik yang Baik
loading...
pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Mudiyati Rahmatunnisa
A
A
A
JAKARTA - Wacana dimundurkannya Pemilu 2024 dinilai sebagai usulan absurd dan tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat. Tidak hanya itu, penundaan pemilu tidak sesuai dengan konstitusi.
"Secara konstitusi tidak sesuai karena sudah jelas pemilu digelar 5 tahun. Apalagi tanggal 14 Februari sudah disepakati pemerintah, KPU, dan DPR. Lalu kenapa Itu dilontarkan parpol. Menurut saya absurd karena mereka punya fungsi penting dalam politik," jelas pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Mudiyati Rahmatunnisa, Rabu (2/3/2022).
Menurut Mudiyati, wacana menunda pemilu yang dilontarkan elite parpol dan pejabat negara tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Mestinya, elite parpol memberi pelajaran kepada rakyat supaya demokrasi tetap berjalan baik.
"Saya kira alasannya enggak pas kalau disebut soal recovery ekonomi, pandemi, kepuasan rakyat terhadap pemerintah sekarang, atau soal perang Rusia. Alasan itu sudah terbantahkan semua," beber dia.
Tak hanya itu, mengubah jadwal pemilu yang secara konstitusi telah diatur lima tahunan, akan mengubah konstitusi yang telah puluhan tahun berlaku di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2012, proses mengubah konstitusi akan cukup panjang.
"Apakah ini ada hipotesis terselubung? Karena alasan yang muncul sudah terbantahkan. Jadi mereka ini mewakili siapa. Jangan sampai agenda politik hanya untuk hasrat kelompok tertentu. Karena pemilik kedaulatan tertinggi adalah rakyat," beber Mudiyati.
Mudiyati mengakui, jika pemilu dimundurkan maka secara otomatis beberapa jabatan negara akan tetap di posisinya, seperti anggota DPR dan presiden sehingga munculnya wacana tersebut menjadi pertanyaan besar banyak pihak terkait agenda di belakangnya.
"Gelombang penolakan sudah cukup kuat. Sudah mulai ada civil society yang concern menolak wacana itu. Ini mestinya direspons para elite politik agar mereka memberi pendidikan politik yang baik kepada rakyat, " Imbuhnya. Arif Budianto
"Secara konstitusi tidak sesuai karena sudah jelas pemilu digelar 5 tahun. Apalagi tanggal 14 Februari sudah disepakati pemerintah, KPU, dan DPR. Lalu kenapa Itu dilontarkan parpol. Menurut saya absurd karena mereka punya fungsi penting dalam politik," jelas pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Mudiyati Rahmatunnisa, Rabu (2/3/2022).
Menurut Mudiyati, wacana menunda pemilu yang dilontarkan elite parpol dan pejabat negara tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Mestinya, elite parpol memberi pelajaran kepada rakyat supaya demokrasi tetap berjalan baik.
"Saya kira alasannya enggak pas kalau disebut soal recovery ekonomi, pandemi, kepuasan rakyat terhadap pemerintah sekarang, atau soal perang Rusia. Alasan itu sudah terbantahkan semua," beber dia.
Tak hanya itu, mengubah jadwal pemilu yang secara konstitusi telah diatur lima tahunan, akan mengubah konstitusi yang telah puluhan tahun berlaku di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2012, proses mengubah konstitusi akan cukup panjang.
"Apakah ini ada hipotesis terselubung? Karena alasan yang muncul sudah terbantahkan. Jadi mereka ini mewakili siapa. Jangan sampai agenda politik hanya untuk hasrat kelompok tertentu. Karena pemilik kedaulatan tertinggi adalah rakyat," beber Mudiyati.
Mudiyati mengakui, jika pemilu dimundurkan maka secara otomatis beberapa jabatan negara akan tetap di posisinya, seperti anggota DPR dan presiden sehingga munculnya wacana tersebut menjadi pertanyaan besar banyak pihak terkait agenda di belakangnya.
"Gelombang penolakan sudah cukup kuat. Sudah mulai ada civil society yang concern menolak wacana itu. Ini mestinya direspons para elite politik agar mereka memberi pendidikan politik yang baik kepada rakyat, " Imbuhnya. Arif Budianto
(cip)
Explore More