Soal Isu Pemilu 2024 Ditunda, PPP: Tak Ada Wacana Amendemen Konstitusi

Selasa, 01 Maret 2022 - 14:45 WIB
loading...
Soal Isu Pemilu 2024...
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menegaskan, tidak ada wacana amendemen konstitusi terkait isu Pemilu 2024 ditunda. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan sampai saat ini tidak ada wacana untuk melakukan amendemen terhadap UUD 1945. Wacana ini muncul selaras berkambangnya isu penundaan Pemilu 2024 yang belakangan tengah menjadi sorotan masyarakat.

"Untuk saat ini tidak ada wacana ataupun rencana amendemen terhadap konstitusi," kata Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi dalam webinar bertajuk 'Pemilu 2024, Tetap atau Tunda?', Selasa (1/3/2022).

Pria yang akrab disapa Awiek ini berpandangan bahwa jika wacana ini hanya dikaitkan dengan perpanjangan masa jabatan presiden, maka hal tersebut sangatlah terkesan dipaksakan. Sehingga, hal itu belum terlintas dalam wacana di MPR RI sampai saat ini.

Baca juga: Penundaan Pemilu 2024 Dinilai Langgar Konstitusi

"Kami selalu mengatakan, jangan kita berpolitik melawan logika kewarasan berpikir. Maksudnya, ya logika kewarasan berpikir sekarang bahwa konstitusi yang ada ditaati," ujarnya.

Baca juga: Isu Pemilu 2024 Diundur, Demokrat: Jangan Rampas Hak Konstitusional Rakyat

Kendati demikian, Awiek menyebut, jika dalam perpolitikan semua hal bisa saja terjadi. Terlebih, Awiek sadar PPP di parlemen merupakan fraksi paling kecil. Menurutnya, jika semua mayoritas menyepakati, maka wacana tersebut kemungkinan bisa saja terwujud.

"Tentu kami tetap berkomitmen akan menjaga amanah reformasi. Maka sampai saat ini, kita berharap konstitusi yang sudah disepakati bersama ya itu ditaati dulu," ucapnya.

(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Sikapi Putusan PN Jakpus,...
Sikapi Putusan PN Jakpus, Kuasa Hukum PPP Maluku Akan Tempuh Kasasi
Menang Lagi di PN Jakpus,...
Menang Lagi di PN Jakpus, Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen pada SK Plt Maluku
Sidang Gugatan Muktamar...
Sidang Gugatan Muktamar PPP, Saksi Tergugat Dinilai Tidak Konsisten
Konflik PPP Banten Dinilai...
Konflik PPP Banten Dinilai Lebih dari Sekadar Pergantian Ketua
Sidang Gugatan PPP,...
Sidang Gugatan PPP, Ketua SC Mengaku Borong Kamar Hotel untuk Persidangan Muktamar
PN Jakpus Tolak Gugatan...
PN Jakpus Tolak Gugatan soal SK DPW PPP Jawa Barat, Kepengurusan UU-Agus Solihin Dinyatakan Sah
DPW PPP Banten Targetkan...
DPW PPP Banten Targetkan Tambah Kursi Legislatif pada Pemilu 2029
Pengurus PPP Laporkan...
Pengurus PPP Laporkan Toni, Badri, dan Saiful Hakim ke Polda Metro Atas Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan
Toni, Badri, dan Saiful...
Toni, Badri, dan Saiful Hakim Dilaporkan Kader PPP ke Polda Metro atas Dugaan Pemalsuan Dokumen Muktamar
Rekomendasi
iPhone 18 Pro Desain...
iPhone 18 Pro Desain Dynamic Island yang Diperkecil Berteknologi Face ID Tersembunyi
8 Pangkalan Militer...
8 Pangkalan Militer AS Diserang Iran, IRGC: Selat Hormuz Milik Kita
Pahami Prosedur Pemisahan...
Pahami Prosedur Pemisahan dah Pecah Sertifikat Tanah, Berikut Syaratnya
Berita Terkini
Jokowi Mulai Safari...
Jokowi Mulai Safari Politik, Feri Amsari: Sah, Cuma Nggak Tahu Diri Saja
Lelang Hasil Rampasan...
Lelang Hasil Rampasan Korupsi Periode Juni 2026, KPK Bukukan Rp39,8 Miliar
354 Pencari Jodoh Padati...
354 Pencari Jodoh Padati Golek Garwo Kemenag
Indonesia Butuh Koalisi...
Indonesia Butuh Koalisi Advokasi untuk Percepat Adopsi Inovasi Kesehatan
5 Calon Manajer KDMP...
5 Calon Manajer KDMP Meninggal, DPR: Hentikan Sementara Latsarmil
Muncul Wacana Capres-Cawapres...
Muncul Wacana Capres-Cawapres Diusung 3 Parpol Parlemen, Pakar: Kita Berada dalam Bahaya Besar
Infografis
7 Alasan Dunia Tak Menghukum...
7 Alasan Dunia Tak Menghukum Trump dan Netanyahu meski AS-Israel Bom Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved