Isu Pemilu 2024 Diundur, Demokrat: Jangan Rampas Hak Konstitusional Rakyat
Kamis, 19 Agustus 2021 - 21:49 WIB
loading...
Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan masih terlalu dini untuk berspekulasi dan membahas Pemilu 2024. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat , Herzaky Mahendra Putra mengatakan masih terlalu dini untuk berspekulasi dan membahas pemilihan umum (Pemilu) 2024 .
Apalagi, kata Herzaky, kalau kemudian ada politisi atau kelompok politisi yang berupaya mencabut hak konstitusional rakyat di 2024 untuk memilih dan dipilih, untuk mengevaluasi kinerja para pemimpin dan wakil rakyat selama 2019-2024 dengan meniadakan atau memundurkan Pemilu 2024. Baca juga: PPP Sebut Isu Pemilu 2024 Diundur ke 2027 Sempat Jadi Perbincangan Parpol
"Saran kami, mari kita fokus saja memantau, mengkritisi, dan membantu pemerintah dalam menangani pandemi," ujar Herzaky dalam keterangan pers, Kamis (19/8/2021).
Menurut Herzaky, masih banyak yang perlu dilakukan, baik untuk memastikan penurunan jumlah pasien positif COVID-19 harian, penurunan jumlah meninggal harian, penurunan positivity rate, dan penurunan death rate.
Upaya ini dilakukan agar Indonesia bisa mencapai angka seperti sebelum kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3 Juli 2021.
Herzaky pun mengungkapkan bahwa saat ini beberapa indikator memang turun dibandingkan beberapa minggu terakhir. Tetapi masih belum serendah seperti sebelum PPKM Darurat tanggal 3 Juli 2021 dimulai. Baca juga: Amendemen UUD 1945 Diyakini Agenda Elite, Bukan Keinginan Rakyat
"Apakah sekarang angka positif harian sudah di bawah 10 ribu kembali? Apakah angka kematian sudah di bawah 500, seperti sebelum akhir Juni 2021? Target testing dan vaksinasi harian saja masih jauh dari harapan. Kita butuh kerja dengan hasil nyata, bukan kerja sekadar citra belaka," kata Herzaky.
Apalagi, kata Herzaky, kalau kemudian ada politisi atau kelompok politisi yang berupaya mencabut hak konstitusional rakyat di 2024 untuk memilih dan dipilih, untuk mengevaluasi kinerja para pemimpin dan wakil rakyat selama 2019-2024 dengan meniadakan atau memundurkan Pemilu 2024. Baca juga: PPP Sebut Isu Pemilu 2024 Diundur ke 2027 Sempat Jadi Perbincangan Parpol
"Saran kami, mari kita fokus saja memantau, mengkritisi, dan membantu pemerintah dalam menangani pandemi," ujar Herzaky dalam keterangan pers, Kamis (19/8/2021).
Menurut Herzaky, masih banyak yang perlu dilakukan, baik untuk memastikan penurunan jumlah pasien positif COVID-19 harian, penurunan jumlah meninggal harian, penurunan positivity rate, dan penurunan death rate.
Upaya ini dilakukan agar Indonesia bisa mencapai angka seperti sebelum kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3 Juli 2021.
Herzaky pun mengungkapkan bahwa saat ini beberapa indikator memang turun dibandingkan beberapa minggu terakhir. Tetapi masih belum serendah seperti sebelum PPKM Darurat tanggal 3 Juli 2021 dimulai. Baca juga: Amendemen UUD 1945 Diyakini Agenda Elite, Bukan Keinginan Rakyat
"Apakah sekarang angka positif harian sudah di bawah 10 ribu kembali? Apakah angka kematian sudah di bawah 500, seperti sebelum akhir Juni 2021? Target testing dan vaksinasi harian saja masih jauh dari harapan. Kita butuh kerja dengan hasil nyata, bukan kerja sekadar citra belaka," kata Herzaky.
(kri)
Lihat Juga :
