Wacana Penundaan Pemilu 2024, Istana: Pemerintah Jangan Diseret-seret

Senin, 28 Februari 2022 - 12:21 WIB
loading...
Wacana Penundaan Pemilu...
Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Faldo Maldini mewakili Istana menyatakan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 merupakan aspirasi murni dari partai politik. Foto/MPI
A A A
JAKARTA - Wacana Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda bergulir di masyarakat. Wacana penundaan Pemilu itu didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hingga Partai Amanat Nasional (PAN). Di sisi lain, wacana penundaan Pemilu dikritik keras dan ditolak oleh sejumlah pihak karena bertentangan dengan konstitusi.

Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Faldo Maldini mewakili Istana menyatakan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 merupakan aspirasi murni dari partai politik. Istana mengklaim tidak tahu-menahu. Baca juga: Anwar Abbas Minta Elite Politik Biarkan Jokowi Turun dengan Husnul Khotimah

Oleh karenanya, dia meminta agar wacana penundaan Pemilu tidak dikait-kaitkan dengan pemerintah. Apalagi, dikaitkan dengan adanya isu transaksi politik.

"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik," ujar Faldo saat melalui pesan singkatnya, Senin (28/2/2022).

"Jadi ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret," imbuhnya.

Lebih lanjut, Faldo menjelaskan saat ini pemerintah sedang fokus membangkitkan perekonomian bangsa di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Oleh sebab itu, tidak ada waktu pemerintah untuk mengurusi Pemilu yang masih akan berlangsung dua tahun lagi. Saat ini, pemerintah fokus pemulihan kesehatan hingga perekenomian.

"Pemerintah fokus memulihkan kesehatan, dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin. Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," bebernya.

Saat ini, ditambahkan Faldo, Presiden Jokowi juga sedang sibuk mengawal transformasi besar yakni pemindahan Ibu Kota Negara. Pemindahan Ibu Kota difokuskan sebagai upaya perubahan mindset, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan, dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan. Baca juga: Jokowi Bisa Buat Dekrit bila Ingin Tetap Menjabat, Yusril Ingatkan Nasib Gus Dur

"Jadi kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elite-elite partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," pungkasnya.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Silmy Karim dan Dadan...
Silmy Karim dan Dadan Hindayana Terjerat Korupsi, Istana Hormati Proses Hukum
Kepala BGN Diganti,...
Kepala BGN Diganti, Istana Pastikan Program MBG Tidak Terganggu
Istana soal Polemik...
Istana soal Polemik 1.098 Sapi Kurban Presiden: Bantuan Pemerintah ke Masyarakat
Besok Prabowo Hadiri...
Besok Prabowo Hadiri Rapat Paripurna DPR, Istana: Momentum Menyatukan Pandangan
Ratusan Pelajar dan...
Ratusan Pelajar dan Mahasiswa Antusias Ikuti Istana untuk Anak Sekolah
Momen Rocky Gerung Ngobrol...
Momen Rocky Gerung Ngobrol dengan Seskab Teddy di Istana
Prabowo 5 Kali Kunjungi...
Prabowo 5 Kali Kunjungi Daerah Bencana, Istana: Ingin Pastikan Pemulihan Berjalan Cepat
6.118 Personel Gabungan...
6.118 Personel Gabungan Disiagakan Amankan Demo di Istana dan Gedung DPR
Menkeu Purbaya Dipanggil...
Menkeu Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana Usai Rapat dengan DPR, Bahas Apa?
Rekomendasi
Sidang Gugatan Hak Asuh...
Sidang Gugatan Hak Asuh Anak Ruben Onsu Akan Digelar Tertutup, Ini Alasannya
Siap Hadapi Tantangan...
Siap Hadapi Tantangan Global, Perusahaan Penjaminan Ini Buktikan Tata Kelola yang Sehat dan Resilien
DJP Kejar Pajak Digital,...
DJP Kejar Pajak Digital, Jangan Kaget Pengguna Aplikasi Olahraga Strava Kena PPN 11%
Berita Terkini
Kolonel BU Diduga Terlibat...
Kolonel BU Diduga Terlibat Korupsi Tata Kelola MBG, Mabes TNI Koordinasi dengan Kejagung
Kejagung: Peran Oknum...
Kejagung: Peran Oknum TNI di Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Motor Listrik MBG Gelembungkan Harga
Indonesia Segera Buka...
Indonesia Segera Buka KBRI di Belarus, Lukashenko Apresiasi Prabowo
Kejagung Siap Hadapi...
Kejagung Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Lodewyk Pusung Tersangka Kasus Tata Kelola MBG
Dokter Tifa Tantang...
Dokter Tifa Tantang Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli: Bukan Hanya di Sidang, tapi Juga di Publik
JPU Sebut Perbuatan...
JPU Sebut Perbuatan Dokter Tifa Membuat Jokowi Merasa Dihina Sehina-hinanya
Infografis
Pemilu Nasional dan...
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Apa Saja Dampaknya?
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved