Publik Puas Terhadap Jokowi, Perindo Minta Lembaga Survei Potret Kinerja Menteri

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mencermati hasil dari berbagai lembaga survei terkait kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi di atas 70%.

Bagi Perindo pencapaian itu perlu diapresiasi. Kendati demikian, Perindo menyoroti indikator kepuasan masyarakat terkait kinerja seorang presiden dengan pemerintah. Perindo mempertanyakan apakah tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi sama dengan kinerja pemerintahan.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Heri Budianto saat menghadiri diskusi virtual Polemik Trijaya dengan tema 'Menakar Kinerja Pemerintah dan Kepuasan Publik' yang ditayangkan lewat akun YouTube MNC Trijaya, Sabtu (26/2/2022).



"Justru saya ingin mempertanyakan begini, poin penting, bahwa kalau kita cermati misalnya, apakah tingkat kepuasan terhadap presiden dengan kinerja pemerintah itu sama? Atau berbeda? Justru ini yang perlu dicermati," ujar Heri.

"Karena kita lihat secara umum, kalau tingkat kepuasan terhadap presiden ya tentu kami memberikan apresiasi sebagai partai pendukung pemerintah, tentu Perindo mengambil sikap terus mengawal presiden dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sampai 2024, itu clear bagi kami," imbuhnya.



Menurut Heri, seharusnya lembaga survei bisa lebih spesifik dalam mengambil data atau wawancara soal tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Sebab, dalam pemerintahan ada pembantu presiden yakni, para menteri. Sehingga, masyarakat juga bisa menilai dan mengetahui bagaimana kinerja para menteri-menteri.

"Apabila ini dipotret, dan apabila ini dibuka ke publik, jadi kita tahu, secara utuh dalam tata kelola pemerintahan, bagian mana yang menteri-menteri dinilai publik ini memiliki tingkat kepuasan yang tinggi, bagian mana yang menteri ini harus memacu kinerjanya di sisa pemerintahan, saya kira ini sangat dipentingkan, karena kita tahu kinerja para menteri juga akan mendongkrak kinerja pemerintahan. Sangat berbeda," bebernya.

Heri berpandangan bahwa kinerja setiap pejabat negara berbeda-beda. Sehingga, tingkat kepuasan kinerjanya pun akan berbeda-beda. Ke depannya, dirinya akan meminta kepada lembaga survei untuk lebih merinci juga penilaian terhadap kinerja para menteri.

"Kalau para menteri ini dipotret surveinya, saya yakin kita juga akan melihat mana-mana menteri yang tadi. Nah kita tahu bahwa nomenklatur kementerian berbeda-beda. Ada menteri yang tidak langsung berkaitan dengan pelayanan publik, ada yang menteri yang langsung dengan pelayanan publik, tentu ini juga harus dipisahkan," papar Heri.