Wasekjen PBNU Bela Menag, Anggap Pengkritik Tak Paham Wawasan Kebangsaan
Jum'at, 25 Februari 2022 - 16:06 WIB
loading...
Wakil Sekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan menilai para pengkritik kebijakan Menag Yaqut Cholil Qoumas soal pengeras suara masjid tak memahami wawasan kebangsaan. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Wakil Sekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan ikut bersuara terkait dengan polemik volume pengeras suara masjid yang disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Menurutnya, negara memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan sosial dan beragama di masyarakat, agar tercipta harmoni. Justru, kalau tidak ada aturan nanti bisa menciptakan ketidakteraturan.
"Ya, negara kan memang fungsinya untuk mengatur kehidupan sosial dan beragama di masyarakat. Kalau tidak diatur, nanti bisa chaos. Justru, kalau tidak mau diatur lebih baik tinggal sendiri saja di hutan," katanya di Jakarta, Jumat (25/2/2022).
Rahmat menjelaskan, tingkat kebisingan suara sebenarnya sudah diatur sejak tahun 1996 melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 48 November 1996.
Baca juga: PB HMI Laporkan Menag Yaqut ke Ombudsman soal Pengeras Suara Masjid
Di dalam aturan tersebut, menurutnya, diatur tingkat kebisingan yang wajar berdasarkan lingkungan-lingkungan tertentu, seperti untuk di perumahan atau pemukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, ruang terbuka hijau, industri, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, hingga tempat wisata. Sudah ada aturan sebelumnya,”ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia VII di Bulan November 2021 lalu juga merekomendasikan agar adanya aturan terkait dengan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala.
Dia menganggap, MUI adalah kumpulan para alim ulama yang berasal dari 61 Ormas Islam di Indonesia. Maka sebagai Menteri Agama, wajar kemudian menindaklanjuti arahan ulama dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama No 5 tahun 2022. "Tidak ada larangan Adzan, hanya mengatur volume suara kok," jelasnya.
"SE Menag bagian dari pembangunan karakter bangsa. Ini masalah serius yang kita hadapi sehari-hari. Kalau persoalan ini dianggap kecil dan remeh-temeh, maka kita perlu pertanyakan wawasan kebangsaannya para tokoh dan elit tersebut," pungkasnya.
"Ya, negara kan memang fungsinya untuk mengatur kehidupan sosial dan beragama di masyarakat. Kalau tidak diatur, nanti bisa chaos. Justru, kalau tidak mau diatur lebih baik tinggal sendiri saja di hutan," katanya di Jakarta, Jumat (25/2/2022).
Rahmat menjelaskan, tingkat kebisingan suara sebenarnya sudah diatur sejak tahun 1996 melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 48 November 1996.
Baca juga: PB HMI Laporkan Menag Yaqut ke Ombudsman soal Pengeras Suara Masjid
Di dalam aturan tersebut, menurutnya, diatur tingkat kebisingan yang wajar berdasarkan lingkungan-lingkungan tertentu, seperti untuk di perumahan atau pemukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, ruang terbuka hijau, industri, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, hingga tempat wisata. Sudah ada aturan sebelumnya,”ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia VII di Bulan November 2021 lalu juga merekomendasikan agar adanya aturan terkait dengan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala.
Dia menganggap, MUI adalah kumpulan para alim ulama yang berasal dari 61 Ormas Islam di Indonesia. Maka sebagai Menteri Agama, wajar kemudian menindaklanjuti arahan ulama dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama No 5 tahun 2022. "Tidak ada larangan Adzan, hanya mengatur volume suara kok," jelasnya.
"SE Menag bagian dari pembangunan karakter bangsa. Ini masalah serius yang kita hadapi sehari-hari. Kalau persoalan ini dianggap kecil dan remeh-temeh, maka kita perlu pertanyakan wawasan kebangsaannya para tokoh dan elit tersebut," pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :
