Gubernur Lemhannas Minta Indonesia Waspadai Armada Laut China

JAKARTA - Gubernur Lambaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto, mengungkap adanya strategi China yang sama seperti Jepang saat menyiapkan Perang Dunia II, sehingga Indonesia harus bersiap diri menghadapi kemungkinan terburuk.

Hal itu disampaikan mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) saat bertindak sebagai ahli dari pemerintah di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji materi UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) di MK, terkait komponen cadangan (Komcad) di mana Andi menilai China sedang menyiapkan langkah perang untuk menguasai Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.

"Yang saya contohkan ini adalah yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tentang karakter perang masa depan (future war) yang akan kita hadapi menuju 2045 dan karakternya sudah berbeda, sudah berbeda dari tahun 1980‐an, dari awal tahun 2000‐an. Ya, ini adalah eskalasi tertinggi yang mungkin harus kita antisipasi," tutur Andi.

Senada dengan Andi, Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (CENTRIS) mengingatkan pemerintah agar senantiasa waspada dengan keberadaan armada laut China dalam beberapa dekade di perairan Indonesia.



Peneliti senior CENTRIS, AB Solissa, mengatakan keberadaan armada laut China juga sering kali terlihat saat kapal-kapal nelayan Tiongkok mengeksploitasi hasil laut di luar wilayah mereka. “Di Indonesia sendiri, Coast Guard 6305 China, pernah berani mengganggu aktivitas eksplorasi minyak maupun gas di Natuna dan armada laut Tiongkok juga terlihat ada disekitar kapal-kapal nelayan mereka saat mengeksploitasi hasil laut kita di sana,” kata AB Solissa, Jumat (25/2/2022).

Tindakan ini kemungkinan dilakukan China karena sampai detik ini Tiongkok belum mengakui UNCLOS 1982, sehingga mereka mengklaim punya hak untuk mengelola sumber daya alam di perairan Natuna Utara yang bersinggungan dengan ZEE Indonesia atau negara manapun, berdasarkan sembilan garis putus-putus.



Bukan hanya di Indonesia, kehadiran armada China dapat ditemukan di perairan lepas pantai Asia Selatan, Amerika Selatan, dan Afrika, di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara mana pun di dunia ini. “Mungkin di mata Beijing, lautan adalah milik mereka untuk diambil. Sayangnya, belum ada kekuatan terorganisir dunia yang dapat mencegah mereka mengeksploitasi sumber daya laut dunia,” tutur AB Solissa.

Dari informasi yang diterima CENTRIS, kapal pukat Cina berukuran industri telah masuk tanpa izin di perairan Sierra Leone, sebuah negara miskin di Afrika yang terlalu kekurangan dana untuk melindungi perairan mereka yang berlimpah ikannya. Bahkan, nelayan di Sierra Leone mengatakan bahwa sekitar 40% izin industri lokal dimiliki oleh kapal China.