Sudirman Said: Elite Politik Perlu Eling lan Waspada
Kamis, 24 Februari 2022 - 21:20 WIB
loading...
Ketua Institut Harkat Bangsa, Sudirman Said menyesalkan munculnya wacana soal penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan para pimpinan parpol dan menteri. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Ketua Institut Harkat Bangsa, Sudirman Said menyesalkan ulah para pejabat tinggi negara yang kerap membuat gaduh dengan pernyataan-pernyataan kontroversialnya. Salah satunya, wacana soal penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan para pimpinan parpol dan menteri.
Sudirman mengingatkan, perputaran kepemimpinan nasional sudah diatur konstitusi. Tanggal pemilu, juga sudah ditetapkan berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang mengaturnya.
"Kok tiba-tiba ada wacana mengajak Pemilu dimundurkan. Tidak ada perang, tidak ada kedaruratan, suasana kehidupan berjalan normal, bahkan pandemi Covid-19 semakin dapat dikendalikan, kok tiba tiba mengajak menunda Pemilu?" kata Sudirman, Kamis (24/2/2022).
Baca juga: Muhaimin Iskandar Usulkan Pemilu 2024 Ditunda Maksimal 2 Tahun
"Apa mereka tidak sadar bahwa yang diucapkan adalah ajakan melanggar konstitusi secara kolektif. Apakah mereka mau menanggung dosa sejarah kolektif, hanya karena ingin memanjang-manjangkan masa menjabat?" ujarnya.
Ditegaskan, negeri Indonesia adalah kepunyaan rakyat, bukan milik pribadi. Jika hendak membuat aturan semaunya yang sesuai dengan selera pribadi, Sudirman menyarankan para pimpinan parpol dan menteri tersebut untuk membentuk perusahaan privat. Bukan masuk ke lembaga-lembaga publik.
Sudirman mengingatkan, perputaran kepemimpinan nasional sudah diatur konstitusi. Tanggal pemilu, juga sudah ditetapkan berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang mengaturnya.
"Kok tiba-tiba ada wacana mengajak Pemilu dimundurkan. Tidak ada perang, tidak ada kedaruratan, suasana kehidupan berjalan normal, bahkan pandemi Covid-19 semakin dapat dikendalikan, kok tiba tiba mengajak menunda Pemilu?" kata Sudirman, Kamis (24/2/2022).
Baca juga: Muhaimin Iskandar Usulkan Pemilu 2024 Ditunda Maksimal 2 Tahun
"Apa mereka tidak sadar bahwa yang diucapkan adalah ajakan melanggar konstitusi secara kolektif. Apakah mereka mau menanggung dosa sejarah kolektif, hanya karena ingin memanjang-manjangkan masa menjabat?" ujarnya.
Ditegaskan, negeri Indonesia adalah kepunyaan rakyat, bukan milik pribadi. Jika hendak membuat aturan semaunya yang sesuai dengan selera pribadi, Sudirman menyarankan para pimpinan parpol dan menteri tersebut untuk membentuk perusahaan privat. Bukan masuk ke lembaga-lembaga publik.
Lihat Juga :
