Soal APD, DPR Minta KPU Aktif Koordinasi dengan Gugus Tugas
Minggu, 14 Juni 2020 - 22:10 WIB
loading...
Soal kebutuhan APD, semestinya KPU aktif berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di pusat dan juga daerah. Grafis/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa berpandangan, tidak masalah jika KPU memundurkan tahapan Pilkada Lanjutan selama tidak mengganggu tahapan lain. Soal kebutuhan alat pelindung diri (APD), semestinya KPU aktif berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di pusat dan juga daerah.
"Penyelenggara maesti aktif koordinasi dengan semua level, di daerah kan ada stok APD, itu bisa digunakan," kata Saan kepada SINDO Media, Minggu (14/6/2020).
Saan mengatakan, penetapan tahapan itu terlalu mepet, karena tahapan lanjutan sudah mulai pada Senin (15/6/2020) untuk mengaktivasi penyelenggara ad hoc. Diketahui, penyelenggara ad hoc ini ada yang meninggal dan berhalangan tetap. Tapi, hal ini akan dibahas pada rapat dengan Komisi II dalam waktu dekat.
"KPU baru kirim surat ke Komisi II minta rapat konsultasi terkait PKPU penyelenggara pilkada di tengah pandemi, kita akan agendakan segera, karena besok sudah masuk masa sidang," terangnya.
Soal tambahan anggaran, menurut Sekretaris Fraksi Nasdem DPR ini, KPU juga sebelumnya punya anggaran, dan dengan tambahan anggaran Rp 1 triliun itu sudah bdertambah dari jumlah sebelumnya. Dan KPU juga punya anggaran yang tidak terpakai seluruhnya seperti misalnya, terkait pelantikan penyelenggara ad hoc karena dilakukan virtual.
"Penyelenggara maesti aktif koordinasi dengan semua level, di daerah kan ada stok APD, itu bisa digunakan," kata Saan kepada SINDO Media, Minggu (14/6/2020).
Saan mengatakan, penetapan tahapan itu terlalu mepet, karena tahapan lanjutan sudah mulai pada Senin (15/6/2020) untuk mengaktivasi penyelenggara ad hoc. Diketahui, penyelenggara ad hoc ini ada yang meninggal dan berhalangan tetap. Tapi, hal ini akan dibahas pada rapat dengan Komisi II dalam waktu dekat.
"KPU baru kirim surat ke Komisi II minta rapat konsultasi terkait PKPU penyelenggara pilkada di tengah pandemi, kita akan agendakan segera, karena besok sudah masuk masa sidang," terangnya.
Soal tambahan anggaran, menurut Sekretaris Fraksi Nasdem DPR ini, KPU juga sebelumnya punya anggaran, dan dengan tambahan anggaran Rp 1 triliun itu sudah bdertambah dari jumlah sebelumnya. Dan KPU juga punya anggaran yang tidak terpakai seluruhnya seperti misalnya, terkait pelantikan penyelenggara ad hoc karena dilakukan virtual.
Lihat Juga :
