Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Rencana Cetak Sawah di Kalteng
Minggu, 14 Juni 2020 - 21:34 WIB
loading...
Pemerintah kembali mencanangkan untuk mencetak sawah di lahan gambut. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah kembali mencanangkan untuk mencetak sawah di lahan gambut. Rencana ini ditentang koalisi masyarakat sipil seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Save Our Borneo, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya.
Salah satu perwakilan koalisi, Dimas Novian Hartono dari Walhi Kalimantan Tengah (Kalteng) menerangkan, pemerintah menggunakan isu krisis pangan di tengah pandemi Covid-19 untuk mencetak sawah di lahan gambut di Kalimantan Tengah. Sebelumnya, pernah ada proyek serupa dengan mencanangkan 1 juta hektare sawah yang tidak berhasil dilakukan.
Proyek itu malah mengakibatkan kerusakan gambut yang belum bisa dipulihkan dan menjadi sumber bencana lingkungan. "Sumber utama kebakaran hutan di lahan gambut hampir dua dekade terakhir. Upaya pemulihan yang dilakukan selama ini tidak pernah efektif dan terus mengalami kegagalan," ujar Dimas dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (14/6/2020). (Baca juga: Masyumi Reborn Buka Kemungkinan Beraliansi dengan Partai Baru Amien Rais ).
Koalisi mendesak pemerintah untuk menghentikan proyek cetak sawah seluas 300.000 hektare itu. Koalisi menjabarkan tiga alasan penolakan itu.
Pertama, proyek ini akan menambah kerugian negara. Pemerintah harus belajar di masa lalu. Upaya membuat sawah itu pernah dilakukan pemerintah Orde Baru pada tahun 1995. Setelah berjalan, proyek ini berakhir dengan kegagalan. Dimas mengungkapkan, kegagalan itu karena ketidakpahaman dan kurangnya kajian sosio-ekologis pada ekosistem gambut.
Salah satu perwakilan koalisi, Dimas Novian Hartono dari Walhi Kalimantan Tengah (Kalteng) menerangkan, pemerintah menggunakan isu krisis pangan di tengah pandemi Covid-19 untuk mencetak sawah di lahan gambut di Kalimantan Tengah. Sebelumnya, pernah ada proyek serupa dengan mencanangkan 1 juta hektare sawah yang tidak berhasil dilakukan.
Proyek itu malah mengakibatkan kerusakan gambut yang belum bisa dipulihkan dan menjadi sumber bencana lingkungan. "Sumber utama kebakaran hutan di lahan gambut hampir dua dekade terakhir. Upaya pemulihan yang dilakukan selama ini tidak pernah efektif dan terus mengalami kegagalan," ujar Dimas dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (14/6/2020). (Baca juga: Masyumi Reborn Buka Kemungkinan Beraliansi dengan Partai Baru Amien Rais ).
Koalisi mendesak pemerintah untuk menghentikan proyek cetak sawah seluas 300.000 hektare itu. Koalisi menjabarkan tiga alasan penolakan itu.
Pertama, proyek ini akan menambah kerugian negara. Pemerintah harus belajar di masa lalu. Upaya membuat sawah itu pernah dilakukan pemerintah Orde Baru pada tahun 1995. Setelah berjalan, proyek ini berakhir dengan kegagalan. Dimas mengungkapkan, kegagalan itu karena ketidakpahaman dan kurangnya kajian sosio-ekologis pada ekosistem gambut.
Lihat Juga :
