Pentingnya Prodi Environmental Diplomacy untuk Atasi Hegemoni Ilmu LHK

"Artinya keterbukaan dan ketertiban dalam praktik, aturan pokok atau rule base dan hal-hal yang harus secara luas diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan oleh masyarakat. Hal ini semakin diperlukan pada konteks misalnya RUU Cipta Kerja dengan orientasi kemudahan berusaha dan penyederhanaan izin lingkungan," katanya.

Menteri Siti juga menyebutkan persoalan lingkungan kini telah semakin nyata masuk dalam perspektif politik ketimbang hanya soal teknis pencemaran, misalnya juga telah sama pentingnya dengan kepentingan ekonomi dan politik sebagaimana dulu di masa kuliah didiskusikan.

"Sejak 2017-2018 pengelolaan lingkungan hidup (penanganan bencana alam dan pengendalian perubahan iklim) sudah masuk atau menjadi mainstream pembangunan nasional sebagaimana di formalkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Hal ini sangat berarti, setara dengan mainstream gender dan penurunan angka kemiskinan," jelasnya.

Dari halal-bihalal webinar ini selanjutnya akan dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung seperti workshops dan FGD penyiapan program studi, juga tentang penguatan aktualisasi environmental governance, pemantapan daya dukung dan daya tampung untuk tujuan pembangunan tertentu serta persoalan metodis dalam hal deforestasi, Karhutla dan karbon.