RDP DPR Diharapkan Bisa Lebih Substantif pada Isu Terkait

JAKARTA - Insiden terjadi saat Komisi VII DPR Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) Silmy Karim. Pimpinan Komisi VII DPR Bambang Haryadi mengusir Silmy Karim dalam RDP yang berlangsung Rabu (16/2/2022) pagi, di Gedung Senayan, Jakarta.



Menurutnya, perdebatan ini muncul hingga terjadinya insiden pengusiran, karena tidak fokus pada substansi isu mengenai industri baja nasional.

"Kita berharap rapat komisi itu tidak dijadikan ajang tekan-menekan semata, tapi lebih substantif pada isu yang berkaitan kondisi industri baja nasional. Jangan terlalu baperan," kata Fahri.

Ia juga meminta kepada berbagai pihak untuk mendukung agenda transformasi dan strukturasi di Krakatau Steel hingga menjadi BUMN yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"KS dan Banten tidak dapat dipisahkan, terus kita dukung agar menjadi perusahaan kebanggaan warga Banten dan Indonesia," pungkasnya.

Di sisi lain, Fahri menilai, Silmy Karim sukses menjalankan agenda transformasi dan restrukturasi di Krakatau Steel hingga menjadi perusahaan yang sehat setelah delapan tahun ke belakang merugi.

"Krakatau Steel adalah Perusahaan kebanggaan warga Banten, selama di bawah manajemen Silmy Karim kinerja perusahaan terus meningkat, ini tentu juga akan berdampak positif pada masyarakat Banten," ujarnya.

Menurutnya, restrukturasi yang dinilai berhasil salah satunya adalah penghentian operasional produksi blast furnace yang justru menimbulkan beban keuangan bagi Krakatau Steel.

Selain itu juga insiasi pembentukan subholding perusahaan, sehingga kinerja Krakatau Steel lebih terintegrasi dan dapat meningkatkan nilai serta mengoptimalkan kinerja perusahaan.

"Penyakit-penyakit kronis di Krakatau Steel berhasil ditangani oleh Silmy Karim, hasil akhirnya sudah 3 tahun KS profit, ini membanggakan," tutup Fahri