Anggaran Pemilu dan Pilkada 2024 Capai Rp119 T, Perindo Minta Lebih Efisien

JAKARTA - Anggaran fantastis penyelenggaraan Pemilu (Legislatif dan Presiden) dan Pilkada Serentak 2024 yang mencapai Rp119 triliun dinilai terlalu fantastis. Seharusnya penyelenggara pemilu dinilai bisa melakukan efisiensi.

"Kita ingin bagaimana KPU dan Bawaslu melaksanakan dengan baik. Keserentakan memang untuk membuat efisien, namun di masa pandemi Covid-19 ini membuat anggaran membesar," ujar Ketua Bersama Komite Eksekutif Konvensi Rakyat Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ferry Kurnia Rizkiyansyah di program MNC News, Rabu (16/2/2022) sore.

Dia menyebutkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang terpisah ditambah pandemi Covid-19 yang juga belum pasti kapan akan berakhir membuat biaya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 sangat tinggi.

"Selain honorarium kurang lebih 7 juta penyelenggara pemilu. Logistik, distribusi, dan sesuai dengan mekanisme penyelenggaraan dengan protokol kesehatan," jelas Ferry.

Ferry berharap agar penyelenggara pemilu bisa melakukan efisiensi dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. "Ini yang membuat anggaran sedikit membengkak. Elektoral engineering harus sesuai elektoral proses yang ada agar bisa menekan anggaran Pemilu dan Pilkada," pungkas Ferry.

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebelumnya mengusulkan anggaran untuk perhelatan Pemilu 2024 ke Komisi II DPR RI senilai total Rp119 triliun terdiri dari Rp86,3 triliun untuk Pemilu dan Rp22,8 triliun Pilkada 2024.

Padahal Anggaran Pemilu di tahun 2019 hanya sebesar Rp25,59 triliun. Sedangkan anggaran Pemilu pada tahun 2014 jauh lebih kecil lagi yakni hanya Rp15,62 triliun.