Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah, Ini Penjelasan Kemendagri
Senin, 14 Februari 2022 - 15:28 WIB
loading...
Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik menyebutkan, tidak terdapat ruang regulasi memperpanjang masa jabatan kepala daerah. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik menyebutkan, tidak terdapat ruang regulasi memperpanjang masa jabatan kepala daerah . Dalam regulasi, masa jabatan tersebut hanya dibatasi selama 5 tahun.
Baca juga: Puan Heran Ada Kepala Daerah yang Tak Bangga Dikunjungi, Bikin Kesel Kan!
Lebih lanjut ia mengungkapkan, dalam kehidupan bernegara termasuk penyelenggaraan pemerintahan, wajib hukumnya menaati aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu harus menjadi dasar semua pihak, baik dalam bertindak maupun menyusun kebijakan.
Baca juga: Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Digugat ke MK, Ini Alasannya
"Dalam menjalani kehidupan bernegara dan menyelenggarakan pemerintahan seluruh elemen bangsa wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat konstitusi yang di muat dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yakni Negara Indonesia adalah negara hukum," ujar Akmal Malik, Senin (14/2/2022).
Akmal menyebutkan dalam masa jabatan kepala daerah telah diatur dalam Pasal 162 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 serta Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2014.
Baca juga: Puan Heran Ada Kepala Daerah yang Tak Bangga Dikunjungi, Bikin Kesel Kan!
Lebih lanjut ia mengungkapkan, dalam kehidupan bernegara termasuk penyelenggaraan pemerintahan, wajib hukumnya menaati aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu harus menjadi dasar semua pihak, baik dalam bertindak maupun menyusun kebijakan.
Baca juga: Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Digugat ke MK, Ini Alasannya
"Dalam menjalani kehidupan bernegara dan menyelenggarakan pemerintahan seluruh elemen bangsa wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat konstitusi yang di muat dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yakni Negara Indonesia adalah negara hukum," ujar Akmal Malik, Senin (14/2/2022).
Akmal menyebutkan dalam masa jabatan kepala daerah telah diatur dalam Pasal 162 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 serta Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2014.
Lihat Juga :
