Tanggapi Ngabalin, YLBHI: Pemenuhan HAM Adalah Tanggung Jawab Negara
Senin, 14 Februari 2022 - 12:41 WIB
loading...
A
A
A
YLBHI menilai peran Presiden Jokowi amat sentral dalam jalannya pemerintahan di Indonesia, sehingga terkait kasus di Wadas yang berhubungan dengan proyek strategis nasional (PSN) juga perlu dimintai pertanggungjawabannya. "Tapi jelas Pak Jokowi sebagai Presiden yang memiliki program PSN dan juga sebagai Kepala Pemerintahan adalah yang paling bertanggung jawab terhadap HAM sesuai konstitusi," kata Isnur.
Sementara itu, perwakilan Fraksi Rakyat Indonesia yang juga Peneliti Sajogyo Institute dan Papua Studi Center, Eko Cahyono menguraikan, terkait masalah di Wadas pemerintah harus melakukan refleksi.
"Jika rakyat sekarang punya penilaian seperti ini, justru penting jadi refleksi, mengapa? Banyak janji yang praktiknya tidak terbukti," ungkap Eko Cahyono.
Baca juga: Foto Setengah Wajah Soeharto-Jokowi, Kritik Masyarakat Sipil untuk Pemerintah
Ia memberi contoh membangun dari pinggiran, tapi masyarakat pinggiran (kecil) petani, nelayan dan lain-lain kerap jadi korban. "Kasus Wadas dan Sulawesi Tengah hanyalah puncak gunung es dari realitas yang sebenarnya. Data Komnas HAM 2019, penyebab konflik agraria salah satunya adalah infrastruktur," kata Eko Cahyono.
Ia melihat semakin seringnya terjadi gesekan antara aparat pemerintah dengan rakyat menunjukkan ada yang salah dengan pemerintahan Joko Widodo.
"Mengapa kekerasan makin meningkat? Perlu koreksi pengerahan aparat untuk legitimasi proyek pembangunan dan perlu audit ulang Proyek Strategis Nasional jika masih memiliki masalah perizinan dan potensi konflik sosial dan ekologis," kata Eko Cahyono.
Sementara itu, perwakilan Fraksi Rakyat Indonesia yang juga Peneliti Sajogyo Institute dan Papua Studi Center, Eko Cahyono menguraikan, terkait masalah di Wadas pemerintah harus melakukan refleksi.
"Jika rakyat sekarang punya penilaian seperti ini, justru penting jadi refleksi, mengapa? Banyak janji yang praktiknya tidak terbukti," ungkap Eko Cahyono.
Baca juga: Foto Setengah Wajah Soeharto-Jokowi, Kritik Masyarakat Sipil untuk Pemerintah
Ia memberi contoh membangun dari pinggiran, tapi masyarakat pinggiran (kecil) petani, nelayan dan lain-lain kerap jadi korban. "Kasus Wadas dan Sulawesi Tengah hanyalah puncak gunung es dari realitas yang sebenarnya. Data Komnas HAM 2019, penyebab konflik agraria salah satunya adalah infrastruktur," kata Eko Cahyono.
Ia melihat semakin seringnya terjadi gesekan antara aparat pemerintah dengan rakyat menunjukkan ada yang salah dengan pemerintahan Joko Widodo.
"Mengapa kekerasan makin meningkat? Perlu koreksi pengerahan aparat untuk legitimasi proyek pembangunan dan perlu audit ulang Proyek Strategis Nasional jika masih memiliki masalah perizinan dan potensi konflik sosial dan ekologis," kata Eko Cahyono.
(abd)
Lihat Juga :
