Tanggapi Ngabalin, YLBHI: Pemenuhan HAM Adalah Tanggung Jawab Negara
Senin, 14 Februari 2022 - 12:41 WIB
loading...
Ketua YLBHI M Isnur menegaskan bahwa pihaknya bersama LBH Yogyakarta sudah lama melakukan pendampingan terhadap warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. FOTO/DOK.YLBHI
A
A
A
JAKARTA - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur menegaskan bahwa pihaknya bersama LBH Yogyakarta sudah lama melakukan pendampingan terhadap warga Desa Wadas , Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Karena itu, pihaknya bisa melihat kasus Wadas secara utuh.
Hal ini ditegaskan M Isnur merespons pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta YLBHI untuk membuka mata dan hatinya dalam menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, YLBHI memposting ulang sebuah foto yang menunjukkan foto Presiden Jokowi dengan Presiden Soeharto saling beririsan dalam akun Instagram, Minggu (13/2/2022). Foto ini awalnya diposting oleh Fraksi Rakyat Indonesia.
"Justru karena YLBHI-LBH Yogyakarta yang mendampingi selama ini, jadi kami bisa menilai secara utuh. Kan kemarin juga Staf KSP masuk ke sana setelah sekian hari kejadian kontaknya lewat kami dan kami izinkan," ujar Isnur ketika dikonfirmasi MNC Portal, Senin (14/2/2022).
Isnur menjelaskan, meski ada peran penting Bupati Purworejo dalam polemik kasus di Desa Wadas, tapi ia melihat pemerintah pusat tidak bisa berpangku tangan. "Ya, bagi YLBHI semua harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peran masing-masing, karena pemenuhan, penghormatan, dan penegakkan HAM adalah tanggung jawab negara dan khususnya pemerintah," katanya.
Hal ini ditegaskan M Isnur merespons pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta YLBHI untuk membuka mata dan hatinya dalam menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, YLBHI memposting ulang sebuah foto yang menunjukkan foto Presiden Jokowi dengan Presiden Soeharto saling beririsan dalam akun Instagram, Minggu (13/2/2022). Foto ini awalnya diposting oleh Fraksi Rakyat Indonesia.
"Justru karena YLBHI-LBH Yogyakarta yang mendampingi selama ini, jadi kami bisa menilai secara utuh. Kan kemarin juga Staf KSP masuk ke sana setelah sekian hari kejadian kontaknya lewat kami dan kami izinkan," ujar Isnur ketika dikonfirmasi MNC Portal, Senin (14/2/2022).
Isnur menjelaskan, meski ada peran penting Bupati Purworejo dalam polemik kasus di Desa Wadas, tapi ia melihat pemerintah pusat tidak bisa berpangku tangan. "Ya, bagi YLBHI semua harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peran masing-masing, karena pemenuhan, penghormatan, dan penegakkan HAM adalah tanggung jawab negara dan khususnya pemerintah," katanya.
Lihat Juga :
