Perilaku Pemilih di 2024 Dinilai Cenderung Tidak Rasional
loading...
Pelaksanaan pemungutan suara untuk Pemilu 2024 sudah ditetapkan dan akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Praktis ini jadi sinyal untuk persiapan partai politik. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pelaksanaan pemungutan suara untuk Pemilu 2024 sudah ditetapkan dan akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 . Praktis ini jadi sinyal untuk persiapan partai politik dalam menghadapi konstelasi Pemilu 2024 .
Baca juga: Plus Minus Duet Puan Maharani - Andika Perkasa di Pilpres 2024
Direktur Eksekutif Indostrategic, Khoirul Umam menjabarkan, situasi mepetnya persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 tidak akan mengubah karakter pemilih. Peta pemilih di 2024 nantinya tetap dominan dibentuk oleh faktor irasionalitas pemilih menentukan pilihannya.
"Karakter pemilih yang berdasarkan kecenderungan tidak rasional akan semakin menguat seperti faktor sosiologis, psiko-sosial dan dikhawatirkan tetap lebih berkarakter transaksional," ujar Umam melalui webinar Konstelasi Politik pada Kekuatan Elektabilitas Individu atau Parpol Menjelang Pilpres 2024, Jumat (11/2/2022).
Umam menjelaskan, jika mengacu pada situasi pemilu presiden (pilpres), karakter pemilih cenderung menguat pada faktor ketokohan. Dia mencontohkan pada kontestasi pemilu 2004 yakni antara pasangan SBY-JK melawan Mega-Hasyim Muzadi.
"Fakta di 2004, SBY-JK yang berhadapan dengan Ibu Mega-KH Hasyim Muzadi yang kemudian petanya diubah oleh public mood (mood publik). Mood publik inilah yang mendorong perubahan terjadi," kata Umam.
Dalam konteks mood publik, Umam melihat adanya dua faktor yang membentuk kiblat mood publik secara mayoritas di kalangan pemilih 2024.
"Pertama, Public mood yang dibentuk oleh keberlanjutan dari pemerintah yang sekarang atau kelanjutan dari rezim partai yang berkuasa semisal pasangan Capres Ganjar-Puan, Prabowo-Puan atau Prabowo-Cak Imin. Sedangkan yang kedua, faktor pasangan calon yang dibentuk berdasarkan antitesa dari pendekatan pemerintah saat ini semisal Anies-AHY," ujar Umam.
Akan tetapi Umam menilai, situasi koalisi partai politik yang masih bersifat cair nantinya berpotensi menggangu mood publik terutama masih adanya potensi pengutuban politik yang nantinya mengubah peta pencalonan.
Untuk diketahui selain Umam, diskusi publik ini dihadiri oleh sejumlah tokoh politikus dan pengamat seperti Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia; Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti dan Sekretaris fraksi PPP, Achmad Baidowi yang berhalangan hadir karena sakit.
Baca juga: Plus Minus Duet Puan Maharani - Andika Perkasa di Pilpres 2024
Direktur Eksekutif Indostrategic, Khoirul Umam menjabarkan, situasi mepetnya persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 tidak akan mengubah karakter pemilih. Peta pemilih di 2024 nantinya tetap dominan dibentuk oleh faktor irasionalitas pemilih menentukan pilihannya.
"Karakter pemilih yang berdasarkan kecenderungan tidak rasional akan semakin menguat seperti faktor sosiologis, psiko-sosial dan dikhawatirkan tetap lebih berkarakter transaksional," ujar Umam melalui webinar Konstelasi Politik pada Kekuatan Elektabilitas Individu atau Parpol Menjelang Pilpres 2024, Jumat (11/2/2022).
Umam menjelaskan, jika mengacu pada situasi pemilu presiden (pilpres), karakter pemilih cenderung menguat pada faktor ketokohan. Dia mencontohkan pada kontestasi pemilu 2004 yakni antara pasangan SBY-JK melawan Mega-Hasyim Muzadi.
"Fakta di 2004, SBY-JK yang berhadapan dengan Ibu Mega-KH Hasyim Muzadi yang kemudian petanya diubah oleh public mood (mood publik). Mood publik inilah yang mendorong perubahan terjadi," kata Umam.
Dalam konteks mood publik, Umam melihat adanya dua faktor yang membentuk kiblat mood publik secara mayoritas di kalangan pemilih 2024.
"Pertama, Public mood yang dibentuk oleh keberlanjutan dari pemerintah yang sekarang atau kelanjutan dari rezim partai yang berkuasa semisal pasangan Capres Ganjar-Puan, Prabowo-Puan atau Prabowo-Cak Imin. Sedangkan yang kedua, faktor pasangan calon yang dibentuk berdasarkan antitesa dari pendekatan pemerintah saat ini semisal Anies-AHY," ujar Umam.
Akan tetapi Umam menilai, situasi koalisi partai politik yang masih bersifat cair nantinya berpotensi menggangu mood publik terutama masih adanya potensi pengutuban politik yang nantinya mengubah peta pencalonan.
Untuk diketahui selain Umam, diskusi publik ini dihadiri oleh sejumlah tokoh politikus dan pengamat seperti Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia; Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti dan Sekretaris fraksi PPP, Achmad Baidowi yang berhalangan hadir karena sakit.
(maf)
Lihat Juga :
