Pemilihan Calon Anggota KPU-Bawaslu Diusulkan Sistem Paket
Jum'at, 11 Februari 2022 - 13:55 WIB
loading...
Wakil Koordinator MPI Titi Anggraini. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - 14 nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) dan 10 nama calon anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) telah dikirim Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR. Terdapat 7 orang perempuan calon, yakni 4 orang calon anggota KPU dan 3 orang calon anggota Bawaslu .
Baca juga: Profil 14 Calon Anggota KPU, Petahana hingga Pegiat Pemilu
Terkait hal ini, Maju Perempuan Indonesia (MPI) meminta kepada Komisi II DPR untuk memperhatikan keterwakilan perempuan dalam memilih 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu, dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang akan digelar 14-16 Februari.
Baca juga: Wajah Baru Diharapkan Isi Jabatan Anggota KPU 2022-2027
Hal ini disampaikam Wakil Koordinator MPI Titi Anggraini salam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR RI, Kamis (10/2/2022) kemarin. Turut hadir Luluk Nur Hamidah (Tim Penggerak MPI), Anita Aryani (Tim Penggerak MPI), dan Nurlia Dian Paramita (Anggota MPI).
"Konstitusi telah menjamin upaya memastikan keterwakilan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan," papar Titi.
"Norma Konstitusi itu lalu dipertegas oleh Pasal 10 Ayat (7) dan Pasal 92 Ayat (11) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%," sambungnya.
Titi menjelaskan, kata memperhatikan mesti ditempatkan sebagai komitmen utama oleh Komisi II DPR. Bukan sebagai pilihan yang boleh ada atau tidak.
Sebab, digunakannya frasa memperhatikan tentu bukan untuk pelengkap saja, melainkan sebagai penekanan prioritas yang diupayakan penuh oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.
Selanjutnya, kata Dewan Pengarah Perludem ini, MPI juga memandang bahwa tersedia pilihan yang cukup, kredibel, dan layak dari daftar perempuan calon KPU dan Bawaslu, yang bisa dipertimbangkan oleh Komisi II DPR untuk mengisi formasi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.
Bahkan menurutnya, untuk komposisi 50-50 sekalipun. Untuk itu, MPI mendorong digunakannya metode pemilihan berdasar sistem paket, di mana setiap anggota Komisi II dalam memilih 7 dan 5 calon anggota KPU dan Bawaslu terpilih wajib menyertakan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.
"Artinya, dari 7 nama yang dipilih tiap angggota Komisi II DPR, memuat paling sedikit 3 nama perempuan calon anggota KPU. Serta untuk 5 nama yang dipilih untuk Bawaslu, memuat paling sedikit 2 nama perempuan calon. Dengan demikian, ada jaminan yang lebih kuat untuk mewujudkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di KPU dan Bawaslu," usulnya.
Namun, kata Titi, nama-nama yang dipilih Komisi II DPR kelak, secara keseluruhan harus memenuhi kualifikasi integritas, kemandirian, kapasitas, dan kompetensi yang mampu menopang kebutuhan kelembagaan KPU dan Bawaslu. Mengingat mereka akan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan tantangan teknis tinggi dan kompetisi yang sangat kompetitif.
Kemudian, sambung dia, MPI meminta Komisi II DPR dalam memutuskan nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu yang akan dipilih nanti adalah figur-figur yang memahami dan berpihak pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender, anti-KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), anti-kekerasan (khususnya bukan pelaku ataupun orang yang permisif pada KDRT dan tindak kekerasan seksual), serta menghargai perbedaan dan keberagaman.
"Komisi II DPR juga diminta memilih para calon yang punya kapasitas dan komitmen untuk melahirkan kebijakan dan regulasi teknis yang berpihak pada upaya memperkuat keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu, sesuai dengan amanat Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada," tutup Titi.
Baca juga: Profil 14 Calon Anggota KPU, Petahana hingga Pegiat Pemilu
Terkait hal ini, Maju Perempuan Indonesia (MPI) meminta kepada Komisi II DPR untuk memperhatikan keterwakilan perempuan dalam memilih 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu, dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang akan digelar 14-16 Februari.
Baca juga: Wajah Baru Diharapkan Isi Jabatan Anggota KPU 2022-2027
Hal ini disampaikam Wakil Koordinator MPI Titi Anggraini salam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR RI, Kamis (10/2/2022) kemarin. Turut hadir Luluk Nur Hamidah (Tim Penggerak MPI), Anita Aryani (Tim Penggerak MPI), dan Nurlia Dian Paramita (Anggota MPI).
"Konstitusi telah menjamin upaya memastikan keterwakilan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan," papar Titi.
"Norma Konstitusi itu lalu dipertegas oleh Pasal 10 Ayat (7) dan Pasal 92 Ayat (11) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%," sambungnya.
Titi menjelaskan, kata memperhatikan mesti ditempatkan sebagai komitmen utama oleh Komisi II DPR. Bukan sebagai pilihan yang boleh ada atau tidak.
Sebab, digunakannya frasa memperhatikan tentu bukan untuk pelengkap saja, melainkan sebagai penekanan prioritas yang diupayakan penuh oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.
Selanjutnya, kata Dewan Pengarah Perludem ini, MPI juga memandang bahwa tersedia pilihan yang cukup, kredibel, dan layak dari daftar perempuan calon KPU dan Bawaslu, yang bisa dipertimbangkan oleh Komisi II DPR untuk mengisi formasi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.
Bahkan menurutnya, untuk komposisi 50-50 sekalipun. Untuk itu, MPI mendorong digunakannya metode pemilihan berdasar sistem paket, di mana setiap anggota Komisi II dalam memilih 7 dan 5 calon anggota KPU dan Bawaslu terpilih wajib menyertakan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.
"Artinya, dari 7 nama yang dipilih tiap angggota Komisi II DPR, memuat paling sedikit 3 nama perempuan calon anggota KPU. Serta untuk 5 nama yang dipilih untuk Bawaslu, memuat paling sedikit 2 nama perempuan calon. Dengan demikian, ada jaminan yang lebih kuat untuk mewujudkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di KPU dan Bawaslu," usulnya.
Namun, kata Titi, nama-nama yang dipilih Komisi II DPR kelak, secara keseluruhan harus memenuhi kualifikasi integritas, kemandirian, kapasitas, dan kompetensi yang mampu menopang kebutuhan kelembagaan KPU dan Bawaslu. Mengingat mereka akan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan tantangan teknis tinggi dan kompetisi yang sangat kompetitif.
Kemudian, sambung dia, MPI meminta Komisi II DPR dalam memutuskan nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu yang akan dipilih nanti adalah figur-figur yang memahami dan berpihak pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender, anti-KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), anti-kekerasan (khususnya bukan pelaku ataupun orang yang permisif pada KDRT dan tindak kekerasan seksual), serta menghargai perbedaan dan keberagaman.
"Komisi II DPR juga diminta memilih para calon yang punya kapasitas dan komitmen untuk melahirkan kebijakan dan regulasi teknis yang berpihak pada upaya memperkuat keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu, sesuai dengan amanat Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada," tutup Titi.
(maf)
Lihat Juga :
