Jaksa KPK juga Tuntut PT Adonara Propertindo Ditutup Setahun
loading...
A
A
A
JAKARTA - Bukan hanya tiga petingginya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menuntut PT Adonara Propertindo sebagai korporasi dalam kasus pengadaan tanah Munjul , Jakarta Timur. Jaksa meminta hakim memutuskan pidana denda Rp200 juta plus penutupan usaha perusahaan tersebut selama setahun.
Denda harus dibayar paling lambat sebulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam waktu yang ditentukan PT Adonara Propertindo tidak membayar denda, harta benda perusahaan ini disita dan dilelang.
Dalam berkas tuntutannya, jaksa berkesimpulan bahwa PT Adonara Propertindo terbukti turut terlibat melakukan tindak pindana korupsi secara bersama-sama terkait pengadaan tanah atau lahan di daerah Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Akibatnya negara dirugikan Rp152 miliar.
"Menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa korporasi PT Adonara Propertindo berupa pidana denda sebesar Rp200 juta," kata Jaksa KPK Moh Helmi Syarif saat membacakan surat tuntutan di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (10/2/2022).
"Menghukum pula terdakwa PT Adonara Propertindo dengan pidana tambahan berupa penutupan seluruh perusahaan PT Adonara Propertindo selama satu tahun," imbuhnya.
Dalam melayangkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal yang memberatkan yakni, karena PT Adonara Propertindo tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Jaksa juga menganggap bahwa terdakwa korporasi PT Adonara Propertindo peserta atau pelaku aktif yang mencari serta memperoleh keuntungan di luar kewajaran dalam periode waktu tertentu. "Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa secara sukarela mengeluarkan hasil tindak pidana," imbuh jaksa.
Sebelumnya tiga petinggi PT Adonara Propertindo yakni, Tommy Adrian; Anja Runtuwene; dan Rudy Hartono Iskandar, dituntut dengan besaran pidana penjara yang berbeda-beda. Tommy Adrian dan Rudy Hartono Iskandar dituntut tujuh tahun penjara sedangkan Anja Runtuwene dituntut penjara 5 tahun dan 6 bulan. Ketiganya juga dituntut untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp500 juta subsider 2 bulan kurungan.
Denda harus dibayar paling lambat sebulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam waktu yang ditentukan PT Adonara Propertindo tidak membayar denda, harta benda perusahaan ini disita dan dilelang.
Dalam berkas tuntutannya, jaksa berkesimpulan bahwa PT Adonara Propertindo terbukti turut terlibat melakukan tindak pindana korupsi secara bersama-sama terkait pengadaan tanah atau lahan di daerah Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Akibatnya negara dirugikan Rp152 miliar.
"Menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa korporasi PT Adonara Propertindo berupa pidana denda sebesar Rp200 juta," kata Jaksa KPK Moh Helmi Syarif saat membacakan surat tuntutan di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (10/2/2022).
"Menghukum pula terdakwa PT Adonara Propertindo dengan pidana tambahan berupa penutupan seluruh perusahaan PT Adonara Propertindo selama satu tahun," imbuhnya.
Dalam melayangkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal yang memberatkan yakni, karena PT Adonara Propertindo tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Jaksa juga menganggap bahwa terdakwa korporasi PT Adonara Propertindo peserta atau pelaku aktif yang mencari serta memperoleh keuntungan di luar kewajaran dalam periode waktu tertentu. "Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa secara sukarela mengeluarkan hasil tindak pidana," imbuh jaksa.
Sebelumnya tiga petinggi PT Adonara Propertindo yakni, Tommy Adrian; Anja Runtuwene; dan Rudy Hartono Iskandar, dituntut dengan besaran pidana penjara yang berbeda-beda. Tommy Adrian dan Rudy Hartono Iskandar dituntut tujuh tahun penjara sedangkan Anja Runtuwene dituntut penjara 5 tahun dan 6 bulan. Ketiganya juga dituntut untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp500 juta subsider 2 bulan kurungan.
(muh)