Korupsi Tanah Munjul, 3 Bos Adonara Propertindo Dituntut 5,5 sampai 7 Tahun

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tiga petinggi PT Adonara Propertindo terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Munjul , Jakarta Timur, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp152 miliar. Ketiganya yakni Tommy Adrian; Anja Runtuwene; dan Rudy Hartono Iskandar.

Oleh karenanya, jaksa menuntut agar terdakwa Tommy Adrian dan Rudy Hartono Iskandar dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Sedangkan Anja Runtuwene, dituntut agar dijatuhi pidana 5 tahun dan 6 bulan (5,5 tahun) penjara. Ketiga petinggi PT Adonara Propertindo itu juga dituntut untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp500 juta subsider 2 bulan kurungan.



"Menyatakan terdakwa 1 Tommy Adrian; terdakwa 2 Anja Runtuwene; dan terdakwa 3 Rudy Hartono Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Jaksa KPK, Ferdian Adi Nugroho saat membacakan surat tuntutan di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (10/2/2022).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tommy Adrian berupa pidana penjara selama 7 tahun; terdakwa Anja Runtuwene 5 tahun 6 bulan; terdakwa Rudy Hartono Iskandar pidana penjara selama 7 tahun dan denda masing-masing 500 juta subsider masing-masing 2 bulan kurungan," imbuhnya.

Selain itu, jaksa juga menuntut pidana tambahan terhadap pasangan suami-istri Rudy Hartono Iskandar dan Anja Runtuwene yakni berupa perampasan uang yang telah dikembalikan oleh keduanya masing-masing sebesar Rp35 miliar dan sejumlah asetnya.

"Merampas sejumlah uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa Anja Runtuwene dan Rudi Hartono masing-masing sebesar Rp35.033.663.000 dan aset," terang Jaksa Ferdian.



Adapun, aset milik Anja Runtuwene dan Rudy Hartono yang diminta jaksa untuk dirampas menjadi milik negara sebagai berikut :

1. Satu bidang tanah berikut SHM di Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara, Badung, Provinsi Bali, seluas 5.150 meter atas nama Rudy Hartono setelah dilakukan pelelangan senilai Rp22 miliar dirampas untuk negara. Sedangkan sisa hasil penjualan tersebut agar dikembalikan kepada Ketut Riana;

2. Satu bidang tanah berikut asli SHM di Desa Kuta, Badung, Bali, dengan luas 690 m2 atas nama Rudy Hartono Iskandar dan 1 bidang tanah berikut asli SHM di Desa Kuta, Bali, dengan luas 1.437 m2 atas nama Rudy Hartono dengan jumlah keseluruhan senilai Rp7 miliar dirampas untuk negara, sedangkan sisa hasil penjualan pelelangan tanah tersebut agar dikembalikan ke saksi I Wayan Astika;

3. Terhadap sejumlah aset milik terdakwa Rudy Hartono Iskandar yang terdiri dari:

- Satu unit mobil Mini Cooper S Type Convertible A/T warna biru atas nama PT Adonara Propertindo nilai aset Rp1,2 miliar;

- Satu unit kendaraan roda dua jenis Honda PCX warna hitam atas nama M Wahyudi Hidayat dengan nilai aset Rp 56.878.000;

- Satu bidang tanah SHGB Pancoran Mas, Depok seluas 6.625 m2 dengan nilai aset Rp 114.248.125.000 (NJOP).

"Sehingga, dijumlah Rp 115.505.003.000 masing-masing dirampas untuk negara," kata Jaksa.



Dalam tuntutannya, jaksa menilai hal yang memberatkan ketiga petinggi PT Adonara Propertindo yaitu perbuatan mereka tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Para terdakwa juga dinilai tidak mengakui sebagian perbuatannya.

Jaksa juga berpandangan menilai Anja dan Rudy masing-masing memiliki peran yang signifikan dalam melakukan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul. Selain itu, para terdakwa juga aktif dalam melakukan kejahatannya.

Selanjutnya, ketiga petinggi PT Adonara Propertindo tersebut juga melibatkan dan memanfaatkan orang lain dalam melancarkan kejahatannya. Perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi.

Sedangkan hal-hal yang meringankan yakni, para terdakwa belum pernah dihukum. Kemudian, terdakwa Anja Runtuwene dan Rudy Hartono secara sukarela telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah diperolehnya.

Diketahui sebelumnya, PT Adonara Propertindo dan tiga petingginya didakwa secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di daerah Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Akibat perbuatannya, PT Adonara Propertindo selaku korporasi dan tiga petingginya disebut telah merugikan negara sebesar Rp152.565.440.000 (Rp152 miliar).