Presiden Jokowi Ternyata Minta Menteri Banyak Bicara di Media, Mahfud: Tapi Bukan Kegenitan

JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menuturkan, baginya pers konvensional memiliki dua arti. Pertama, saat hendak menyampaikan suatu informasi penting dan sensitif, kerap kali dia harus mengumumkan melalui publik terlebih dahulu untuk mendapat dukungan.

"Sebelum orang lain menanggapi, saya sudah konferensi pers terlebih dulu, ada begini, ada begini, terus publik mendukung dan ini menjadi lancar," kata Mahfud dalam YouTube Dewan Pers dikutip, Rabu (9/2/2022).

Dia memaparkan, dukungan dari pers amat berpengaruh. Salah satu contohnya terkait penanganan kasus BLBI yang tak kunjung selesai selama lebih kurang 20 tahun. Kala itu masyarakat skeptis atas kasus BLBI bisa diselesaikan. Namun, selepas pemerintah mengumumkan kebijakan dalam menangani BLBI melalui media, barulah dukungan kuat mengalir dari masyarakat.



"Sekarang kita alhamdulillah dalam 7 bulan bekerja kira-kira sudah berhasil menghimpun dana Rp20 triliun. Dari kata orang yang dulu hilang ya, itu yang penting," ucapnya.

Kemudian hal yang kedua yaitu terkait arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menjelaskan, Jokowi kerap meminta agar para menteri untuk banyak bicara di media. "Memang arahan Presiden kepada kami para menteri supaya banyak bicara di pers," katanya.

Mahfud mengatakan, arahan tersebut tiada lain untuk menunjukkan bahwa menteri memang bekerja. Bahkan, hal itu beberapa kali Jokowi sampaikan di rapat-rapat kabinet. "Sehingga menggunakan pers itu bukan kegenitan, tetapi itu kepentingan. Agar rakyat tahu ya dan mendapat masukkan, mendapat kritik yang objektif," katanya.

Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah Andalkan Pers untuk Dapat Dukungan Publik