Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Liar Dinilai Sangat Berdampak ke Desa
loading...
A
A
A
JAKARTA - Masalah lingkungan terus menjadi perhatian semua pihak, terutama terkait penambangan liar yang membuat kerusakan lingkungan kian parah. Hal ini dikatakan mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jaro Ade.
Baca juga: Hal-hal Konkret yang Bisa Kita Lakukan untuk Menjaga Lingkungan
Menurut Jaro Ade, akibat kerusakan lingkungan ini membuat potensi yang ada di desa atau daerah tersebut menjadi terpinggirkan. Alhasil, potensi yang ada tidak bisa dikembangkan maksimal. Karena itu kata dia, perlu tanggung jawab semua untuk melihat masalah ini.
"Sehingga desa turut merasakan potensi yang dimilikinya dan bukan penjadi penonton serta dampak lingkungan juga dapat dipertanggungjawabkan. mengingat kehadiran pemerintah dalam kerjasama tersebut sesuai payung hukum yang ada dan intruksi serta arahan Presiden," kata Jaro Ade, Minggu (6/2/2022).
Jaro Ade juga menjelaskan potensi konflik horizontal bisa saja terjadi, jika bentuk kerja sama dengan masyarakat tidak melibatkan lembaga pemerintahan otonom terkecil setingkat desa.
Diungkapkan Jaro, hal ini sesuai Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014, UU Cipta kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 11 Tahun 2021, terkait Desa dan kewenangan usaha milik desa yakni BUMDes.
"Untuk bisa mengoptimalkan potensi desa dan sebagai perekat serta kemandirian desa dalam menghidupkan ekonomi desa dan membuka lapangan kerja di desa sesuai arahan Presiden Jokowi," ungkap Jaro Ade.
Sebelumnya Jaro Ade memberikan apresiasi terhadap upaya salah satu anggota DPR RI Adian Napitupulu dalam mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat yang beraktifitas di wilayah PT Antam. "Tinggal bagaimana mencarikan format yang tepat agar tujuan itu bisa berjalan maksimal dan terukur," imbuh Jaro Ade.
"Optimalisasi dana Sosial (CSR) Antam juga harus tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sekitar tentunya menjadi penting dalam situasi pandemi saat ini adalah pemulihan ekonomi dan kesehatan, misalnya vaksinasi masal atau bantuan modal usaha kecil menengah agar ekonomi mikro bisa berjalan di wilayah sekitar," tutupnya.
Lihat Juga: Polisi Tembak Polisi, DPR Soroti Kabag Ops Polres Solok Selatan Tak Diborgol usai Tembak AKP Ryanto Ulil
Baca juga: Hal-hal Konkret yang Bisa Kita Lakukan untuk Menjaga Lingkungan
Menurut Jaro Ade, akibat kerusakan lingkungan ini membuat potensi yang ada di desa atau daerah tersebut menjadi terpinggirkan. Alhasil, potensi yang ada tidak bisa dikembangkan maksimal. Karena itu kata dia, perlu tanggung jawab semua untuk melihat masalah ini.
"Sehingga desa turut merasakan potensi yang dimilikinya dan bukan penjadi penonton serta dampak lingkungan juga dapat dipertanggungjawabkan. mengingat kehadiran pemerintah dalam kerjasama tersebut sesuai payung hukum yang ada dan intruksi serta arahan Presiden," kata Jaro Ade, Minggu (6/2/2022).
Jaro Ade juga menjelaskan potensi konflik horizontal bisa saja terjadi, jika bentuk kerja sama dengan masyarakat tidak melibatkan lembaga pemerintahan otonom terkecil setingkat desa.
Diungkapkan Jaro, hal ini sesuai Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014, UU Cipta kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 11 Tahun 2021, terkait Desa dan kewenangan usaha milik desa yakni BUMDes.
"Untuk bisa mengoptimalkan potensi desa dan sebagai perekat serta kemandirian desa dalam menghidupkan ekonomi desa dan membuka lapangan kerja di desa sesuai arahan Presiden Jokowi," ungkap Jaro Ade.
Sebelumnya Jaro Ade memberikan apresiasi terhadap upaya salah satu anggota DPR RI Adian Napitupulu dalam mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat yang beraktifitas di wilayah PT Antam. "Tinggal bagaimana mencarikan format yang tepat agar tujuan itu bisa berjalan maksimal dan terukur," imbuh Jaro Ade.
"Optimalisasi dana Sosial (CSR) Antam juga harus tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sekitar tentunya menjadi penting dalam situasi pandemi saat ini adalah pemulihan ekonomi dan kesehatan, misalnya vaksinasi masal atau bantuan modal usaha kecil menengah agar ekonomi mikro bisa berjalan di wilayah sekitar," tutupnya.
Lihat Juga: Polisi Tembak Polisi, DPR Soroti Kabag Ops Polres Solok Selatan Tak Diborgol usai Tembak AKP Ryanto Ulil
(maf)