Penyuap DPRD Jambi Paut Syakarin Dijebloskan ke Lapas Sukamiskin
loading...
Tersangka dari pihak swasta Paut Syakarin memasuki mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka baru pengembangan perkara suap anggota DPRD Jambi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (8/8/2021). FOTO/ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
A
A
A
JAKARTA - Jaksa eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menjebloskan terpidana korupsi Paut Syakarin ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin untuk menjalani masa hukuman pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Paut merupakan terpidana dari pihak swasta dalam perkara suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017-2018.
Putusan tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jambi Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tanggal 5 Januari 2022.
"Atas nama Terpidana Paut Syakarin dengan cara memasukkan yang bersangkutan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan," kata Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (5/2/2022).
Paut juga dibebankan untuk membayar pidana denda sebesar Rp200 juta. "Dibebankan juga pidana denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan," kata Ali.
Dalam perkara tersebut, Paut Syakarin merupakan penyokong dana dan pemberi uang "ketok palu" untuk Anggota Komisi III DPRD Jambi terkait RAPBD Provinsi Jambi TA 2017. Uang suap tersebut diberikan kepada masing-masing anggota DPRD senilai Rp150 juta. Pemberian itu bertujuan agar perusahaan milik Paut Syakarin bisa mendapatkan beberapa proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi 2017.
Baca juga: KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketok Palu RAPBD Jambi
Putusan tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jambi Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tanggal 5 Januari 2022.
"Atas nama Terpidana Paut Syakarin dengan cara memasukkan yang bersangkutan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan," kata Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (5/2/2022).
Paut juga dibebankan untuk membayar pidana denda sebesar Rp200 juta. "Dibebankan juga pidana denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan," kata Ali.
Dalam perkara tersebut, Paut Syakarin merupakan penyokong dana dan pemberi uang "ketok palu" untuk Anggota Komisi III DPRD Jambi terkait RAPBD Provinsi Jambi TA 2017. Uang suap tersebut diberikan kepada masing-masing anggota DPRD senilai Rp150 juta. Pemberian itu bertujuan agar perusahaan milik Paut Syakarin bisa mendapatkan beberapa proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi 2017.
Baca juga: KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketok Palu RAPBD Jambi
(abd)
Explore More