Soal Kepala Otorita Ibu Kota Baru, PPP: Tak Harus Ahok
Jum'at, 28 Januari 2022 - 15:56 WIB
loading...
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi meminta jangan ada pihak yang mendikte presiden soal siapa sosok Kepala Otorita IKN yang akan ditunjuk. Foto/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah nama mencuat untuk ditempatkan sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara ( IKN ) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diberikan waktu selama 2 bulan untuk memilih Kepala Otorita IKN Nusantara setelah pengesahan Undang-Undang tentang IKN.
Terkait hal ini, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi meminta jangan ada pihak yang mendikte presiden soal siapa sosok Kepala Otorita IKN yang akan ditunjuk. "Presiden enggak usah didikte siapa sosok yang akan ditunjuk sebagai kepala otorita," kata pria yang akrab disapa Awiek kepada wartawan di Jakarta, Jumat (28/1/2022).
Meskipun Kepala Ororita IKN ini sifatnya seperti kepala daerah khusus, Awiek mengingatkan bahwa Kepala Otorita ini jabatan setingkat menteri, khususnya terkait dengan pengalokasian anggaran. "Karena kepala otorita itu meskipun sifatnya pemerintah daerah khusus, itu setingkat kementerian terkait pengalokasian anggaran. Artinya orang yang ditunjuk presiden langsung," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini.
Baca juga: Soal Kepala Otorita IKN Nusantara, Ngabalin: Kalau Presiden Pilih Ahok, Jangan Resah dan Gatal
Terkait hal ini, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi meminta jangan ada pihak yang mendikte presiden soal siapa sosok Kepala Otorita IKN yang akan ditunjuk. "Presiden enggak usah didikte siapa sosok yang akan ditunjuk sebagai kepala otorita," kata pria yang akrab disapa Awiek kepada wartawan di Jakarta, Jumat (28/1/2022).
Meskipun Kepala Ororita IKN ini sifatnya seperti kepala daerah khusus, Awiek mengingatkan bahwa Kepala Otorita ini jabatan setingkat menteri, khususnya terkait dengan pengalokasian anggaran. "Karena kepala otorita itu meskipun sifatnya pemerintah daerah khusus, itu setingkat kementerian terkait pengalokasian anggaran. Artinya orang yang ditunjuk presiden langsung," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini.
Baca juga: Soal Kepala Otorita IKN Nusantara, Ngabalin: Kalau Presiden Pilih Ahok, Jangan Resah dan Gatal
Lihat Juga :
