Pemindahan Ibu Kota untuk Wujudkan Indonesia Sentris
Rabu, 26 Januari 2022 - 18:00 WIB
loading...
Kantor Staf Presiden menyampaikan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur bertujuan untuk mewujudkan semangat Indonesia sentris. Ilustrasi/Dok SINDO/Wawan Bastian
A
A
A
JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan pemindahan ibu kota negara ( IKN ) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur bertujuan untuk mewujudkan semangat Indonesia sentris. Pasalnya, pembangunan dan hasilnya selama ini memunculkan istilah Jawa sentris karena terlalu berat ke barat, khususnya Jawa.
"Hal ini akan terus seperti ini kalau kita tidak melakukan perimbangan pembangunan. Dengan adanya pemindahan IKN, maka episentrum pembangunan akan diseimbangkan, akan muncul episentrum pembangunan baru di Kalimantan dan Sulawesi," kata Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong, Rabu (26/1/2022).
Dia mengatakan, jarak ketertinggalan dari Indonesia bagian barat dan Jawa bisa lebih pendek. Kemudian, Wandy menjelaskan bahwa pemindahan IKN terkait bagaimana mewujudkan cita-cita Indonesia Maju pada 2045.
Baca juga: Pemerintah Pastikan Pembangunan IKN Tak Hambat Penanganan Covid-19
"Dengan adanya IKN sebagai kota yang smart, green, beautiful, dan sustainable, maka harapan tentang Indonesia Maju tidak hanya akan menjadi konsep belaka. Tapi menjadi showcase yang bisa ditiru oleh kota-kota lain di Indonesia bahkan dunia," tuturnya.
Wandy menilai sosialisasi perlu diberikan bagi masyarakat yang salah persepsi atau belum mengetahui soal visi dan alasan pemindahan IKN itu. Dia pun mencontohkan sejumlah negara yang berhasil memindahkan ibu kota negara seperti Amerika Serikat, Australia, Kazakhztan, Brasil, dan Malaysia.
"Semua memang punya konteks yang berbeda masing-masing. Tapi kita juga punya konteks sendiri dan kita yakin pilihan pemindahan IKN itu akan membawa kebaikan dan kemajuan bangsa, terutama menyambut 100 tahun Indonesia di tahun 2045," pungkasnya.
Baca: Jadi Legacy Jokowi, DPR Ingin Kepala Otorita IKN Profesional dan Bukan Kader Parpol
Sementara itu, Anggota Pansus RUU IKN Zulfikar Arse Sadikin menjelaskan pemindahan Ibu Kota Negara itu akan mempercepat kita menjadi Indonesia sekaligus memperkokoh wawasan Nusantara. "Berikutnya lagi, keuntungan lain menurut saya akan mempercepat pemerataan juga, karena kan kita memandangnya dari tengah akhirnya kan. Kalimantan kan tengah. Bayangkan tuh kalau sisi timur Kalimantan kayak Pantura, sisi barat Kalimantan kayak Pantura, mempercepat juga Sulawesi, Maluku, Papua," ujarnya.
Dia menilai pemerataan itu akan lambat dicapai jika IKN di Jakarta. "Karena mindset kita itu Indonesia itu Jawa. Kalau ini kita pindah, mindset kita makin terbuka, sehingga kita dituntut untuk perhatikan semua pulau dan akhirnya itu membuat kita memeratakan pembangunan semua wilayah merasakan peningkatan kemajuan dan kesejahteraan," kata anggota Komisi II DPR ini.
Dia menambahkan, pemindahan IKN itu juga untuk mengembalikan kesadaran semua bahwa Indonesia ternyata terdiri dari banyak pulau. "Dan ke depan melihat Indonesia itu harus melihat semua pulau, tidak melihat hanya Jawa. Bangunan keindonesiaan kita itu akan semakin nampak nanti ketika kita pindah ibu kota," kata Zulfikar Arse Sadikin.
Baca: Ngabalin: Tak Ada Kaitan Pemilu 2024 dengan Pemilihan Kepala Otorita IKN Nusantara
Kata Zulfikar, wacana pemindahan IKN sudah muncul sejak presiden sebelum Jokowi. Presiden Soekarno pada 1957 menggagas pemindahan IKN ke Palangka Raya, saat meresmikan kota tersebut sebagai Ibu Kota Kalimantan Tengah.
Kemudian, Presiden Soeharto pada 1997 mengeluarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri, dimaksudkan awalnya untuk pusat pemerintahan. Lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2013 menyodorkan skenario, mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota, namun direncanakan dan dibangun benar-benar, atau memindahkan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta.
"Nah baru kali inilah Presiden ketujuh ini (Jokowi) yang berani untuk menunjukkan niat yang sungguh-sungguh pindah, dengan dia izin 16 Agustus 2019 di hadapan sidang tahunan dan masyarakat kita. Akhir 2021 beliau menyampaikan usul inisiatif itu, terlepas itu berasal dari presiden yang jelas ide itu dia wujudkan," pungkasnya.
"Hal ini akan terus seperti ini kalau kita tidak melakukan perimbangan pembangunan. Dengan adanya pemindahan IKN, maka episentrum pembangunan akan diseimbangkan, akan muncul episentrum pembangunan baru di Kalimantan dan Sulawesi," kata Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong, Rabu (26/1/2022).
Dia mengatakan, jarak ketertinggalan dari Indonesia bagian barat dan Jawa bisa lebih pendek. Kemudian, Wandy menjelaskan bahwa pemindahan IKN terkait bagaimana mewujudkan cita-cita Indonesia Maju pada 2045.
Baca juga: Pemerintah Pastikan Pembangunan IKN Tak Hambat Penanganan Covid-19
"Dengan adanya IKN sebagai kota yang smart, green, beautiful, dan sustainable, maka harapan tentang Indonesia Maju tidak hanya akan menjadi konsep belaka. Tapi menjadi showcase yang bisa ditiru oleh kota-kota lain di Indonesia bahkan dunia," tuturnya.
Wandy menilai sosialisasi perlu diberikan bagi masyarakat yang salah persepsi atau belum mengetahui soal visi dan alasan pemindahan IKN itu. Dia pun mencontohkan sejumlah negara yang berhasil memindahkan ibu kota negara seperti Amerika Serikat, Australia, Kazakhztan, Brasil, dan Malaysia.
"Semua memang punya konteks yang berbeda masing-masing. Tapi kita juga punya konteks sendiri dan kita yakin pilihan pemindahan IKN itu akan membawa kebaikan dan kemajuan bangsa, terutama menyambut 100 tahun Indonesia di tahun 2045," pungkasnya.
Baca: Jadi Legacy Jokowi, DPR Ingin Kepala Otorita IKN Profesional dan Bukan Kader Parpol
Sementara itu, Anggota Pansus RUU IKN Zulfikar Arse Sadikin menjelaskan pemindahan Ibu Kota Negara itu akan mempercepat kita menjadi Indonesia sekaligus memperkokoh wawasan Nusantara. "Berikutnya lagi, keuntungan lain menurut saya akan mempercepat pemerataan juga, karena kan kita memandangnya dari tengah akhirnya kan. Kalimantan kan tengah. Bayangkan tuh kalau sisi timur Kalimantan kayak Pantura, sisi barat Kalimantan kayak Pantura, mempercepat juga Sulawesi, Maluku, Papua," ujarnya.
Dia menilai pemerataan itu akan lambat dicapai jika IKN di Jakarta. "Karena mindset kita itu Indonesia itu Jawa. Kalau ini kita pindah, mindset kita makin terbuka, sehingga kita dituntut untuk perhatikan semua pulau dan akhirnya itu membuat kita memeratakan pembangunan semua wilayah merasakan peningkatan kemajuan dan kesejahteraan," kata anggota Komisi II DPR ini.
Dia menambahkan, pemindahan IKN itu juga untuk mengembalikan kesadaran semua bahwa Indonesia ternyata terdiri dari banyak pulau. "Dan ke depan melihat Indonesia itu harus melihat semua pulau, tidak melihat hanya Jawa. Bangunan keindonesiaan kita itu akan semakin nampak nanti ketika kita pindah ibu kota," kata Zulfikar Arse Sadikin.
Baca: Ngabalin: Tak Ada Kaitan Pemilu 2024 dengan Pemilihan Kepala Otorita IKN Nusantara
Kata Zulfikar, wacana pemindahan IKN sudah muncul sejak presiden sebelum Jokowi. Presiden Soekarno pada 1957 menggagas pemindahan IKN ke Palangka Raya, saat meresmikan kota tersebut sebagai Ibu Kota Kalimantan Tengah.
Kemudian, Presiden Soeharto pada 1997 mengeluarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri, dimaksudkan awalnya untuk pusat pemerintahan. Lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2013 menyodorkan skenario, mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota, namun direncanakan dan dibangun benar-benar, atau memindahkan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta.
"Nah baru kali inilah Presiden ketujuh ini (Jokowi) yang berani untuk menunjukkan niat yang sungguh-sungguh pindah, dengan dia izin 16 Agustus 2019 di hadapan sidang tahunan dan masyarakat kita. Akhir 2021 beliau menyampaikan usul inisiatif itu, terlepas itu berasal dari presiden yang jelas ide itu dia wujudkan," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
