Mencengangkan! KPK Sebut Hampir Tak Ada Daerah yang Bebas dari Korupsi
Jum'at, 21 Januari 2022 - 22:52 WIB
loading...
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, saat menjadi pembicara dalam Webinar Partai Perindo bertema Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia 2022, Jumat (21/1/2022). Foto/Ariedwi Satrio
A
A
A
JAKARTA - Hampir tidak ada daerah di Indonesia yang bebas dari korupsi, mayoritas daerah di Indonesia pernah bermasalah atau jadi lahan bancakan sejumlah pihak. Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron.
Baca juga: Korupsi di Daerah Masih Mengkhawatirkan
Berdasarkan data yang dikantongi Ghufron, 27 dari 34 provinsi di Indonesia pernah bermasalah sejak 2004 hingga 2021. Sebanyak 27 provinsi tersebut bermasalah karena pejabat daerahnya terjerat kasus tindak pidana korupsi.
Baca juga: Di Depan Wakil Ketua KPK, Partai Perindo: Korupsi Harus Dijadikan Musuh Bersama!
"Per 2021, sudah hampir 27 provinsi dari 34. Jadi kalau 27 provinsi bermasalah, Anda bisa membayangkan sendiri," kata Ghufron saat menjadi pembicara dalam Webinar Partai Perindo yang bertemakan Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia 2022, Jumat (21/1/2022).
Bukan hanya di tingkat provinsi, korupsi sudah menjamur hingga ke Kabupaten. Kata Ghufron, sudah ada sekira 160 kabupaten di Indonesia masuk dalam daftar daerah yang dikorupsi.
"Di tingkat kabupaten, ada sekitar 160 (kabupaten) udah sekarang. Semula 155 di 2021, kemudian di 2022 ini bertambah lagi, artinya sudah hampir mencapai 160," bebernya.
"Gambaran ini, hampir tidak ada kemudian menyisakan daerah barat dan timur yang bebas korupsi," sambungnya.
Bukan hanya di sektor daerah, menurut Ghufron, hampir seluruh partai politik (parpol) di Indonesia juga tidak ada yang bersih. Hampir seluruh parpol mempunyai catatan kotor terkait korupsi.
"Mohon maaf, hampir tidak ada parpol yang bersih. Hampir tidak ada yang kemudian kami parpol 'putih' gitu, maksudnya putih dari korupsi, hampir tidak ada, semuanya ada titik nodanya," terangnya.
Ditekankan Ghufron, korupsi yang sudah menjamur di berbagai lintas sektor merupakan tanggung jawab bersama. Ghufron mengingatkan, semua pihak punya andil dalam mencegah dan memberantas korupsi.
"Masalah ini adalah masalah bersama, bukan masalah satu parpol, bukan masalah satu daerah, maupun satu kementerian, tidak ada," pungkasnya.
Baca juga: Korupsi di Daerah Masih Mengkhawatirkan
Berdasarkan data yang dikantongi Ghufron, 27 dari 34 provinsi di Indonesia pernah bermasalah sejak 2004 hingga 2021. Sebanyak 27 provinsi tersebut bermasalah karena pejabat daerahnya terjerat kasus tindak pidana korupsi.
Baca juga: Di Depan Wakil Ketua KPK, Partai Perindo: Korupsi Harus Dijadikan Musuh Bersama!
"Per 2021, sudah hampir 27 provinsi dari 34. Jadi kalau 27 provinsi bermasalah, Anda bisa membayangkan sendiri," kata Ghufron saat menjadi pembicara dalam Webinar Partai Perindo yang bertemakan Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia 2022, Jumat (21/1/2022).
Bukan hanya di tingkat provinsi, korupsi sudah menjamur hingga ke Kabupaten. Kata Ghufron, sudah ada sekira 160 kabupaten di Indonesia masuk dalam daftar daerah yang dikorupsi.
"Di tingkat kabupaten, ada sekitar 160 (kabupaten) udah sekarang. Semula 155 di 2021, kemudian di 2022 ini bertambah lagi, artinya sudah hampir mencapai 160," bebernya.
"Gambaran ini, hampir tidak ada kemudian menyisakan daerah barat dan timur yang bebas korupsi," sambungnya.
Bukan hanya di sektor daerah, menurut Ghufron, hampir seluruh partai politik (parpol) di Indonesia juga tidak ada yang bersih. Hampir seluruh parpol mempunyai catatan kotor terkait korupsi.
"Mohon maaf, hampir tidak ada parpol yang bersih. Hampir tidak ada yang kemudian kami parpol 'putih' gitu, maksudnya putih dari korupsi, hampir tidak ada, semuanya ada titik nodanya," terangnya.
Ditekankan Ghufron, korupsi yang sudah menjamur di berbagai lintas sektor merupakan tanggung jawab bersama. Ghufron mengingatkan, semua pihak punya andil dalam mencegah dan memberantas korupsi.
"Masalah ini adalah masalah bersama, bukan masalah satu parpol, bukan masalah satu daerah, maupun satu kementerian, tidak ada," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
