Menkes Sebut 1,1 Juta Vaksin Kedaluwarsa, Komisi IX DPR Bakal Bentuk Panja
loading...
Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago. Foto/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi IX DPR bakal membentuk panitia kerja (panja) vaksin menyusul adanya 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 yang telah kedaluwarsa . Panja itu tak hanya membahas soal vaksin kedaluwarsa, tapi juga soal vaksin halal-haram yang timbul.
"Kami meneliti semuanya mulai besar anggaran, distribusi vaksin, hibah, dan lain-lain," ucap Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Jumat (21/1/202).
Pembentukan panja vaksin ini, kata Irma sebagai respons atas klaim Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang menyebut mayoritas vaksin kedaluwarsa berasal dari donasi gratis asal negara-negara maju. Semua aspek yang berkaitan dengan vaksin, pihaknya akan melakukan pembahasan di panja nanti.
Meski begitu, Irma mengaku belum menerima data resmi terkait klaim Menkes Budi. "Menkes menyatakan yang banyak expired itu vaksin hibah, tetapi memang belum ada data resmi hibah dari mana saja, termasuk juga berbagai aspek," kata dia.
Irma memastikan, Komisi IX DPR akan membentuk panja vaksin pada masa sidang ini. Sebelumnya, muncul desakan pemerintah agar menggunakan vaksin halal pada vaksinasi booster, khususnya penggunaan vaksin yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat - obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Apalagi, vaksin dengan label halal itu sebelumnya juga telah mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penggunaan vaksin halal sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi agar kebutuhan terhadap vaksin berlabel halal menjadi prioritas. Hal itu disampaikan secara lugas dalam sambutannya pada acara pembukaan Muktamar NU kemarin di Lampung.
Pasalnya, kondisi kedaruratan untuk menggunakan vaksin tidak halal sudah waktunya dihindari. Untuk itu, Komisi IX DPR sebagai mitra Kementerian Kesehatan dan BPOM akan membahas penggunaan vaksin halal dalam waktu dekat.
Rekomendasi prioritas vaksin halal ini, kata Irma akan dibahas usai masa reses awal Januari 2022. Merujuk pada ketentuan vaksinasi, sentris pengampu kebijakan dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan.
"Kami meneliti semuanya mulai besar anggaran, distribusi vaksin, hibah, dan lain-lain," ucap Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Jumat (21/1/202).
Pembentukan panja vaksin ini, kata Irma sebagai respons atas klaim Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang menyebut mayoritas vaksin kedaluwarsa berasal dari donasi gratis asal negara-negara maju. Semua aspek yang berkaitan dengan vaksin, pihaknya akan melakukan pembahasan di panja nanti.
Meski begitu, Irma mengaku belum menerima data resmi terkait klaim Menkes Budi. "Menkes menyatakan yang banyak expired itu vaksin hibah, tetapi memang belum ada data resmi hibah dari mana saja, termasuk juga berbagai aspek," kata dia.
Irma memastikan, Komisi IX DPR akan membentuk panja vaksin pada masa sidang ini. Sebelumnya, muncul desakan pemerintah agar menggunakan vaksin halal pada vaksinasi booster, khususnya penggunaan vaksin yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat - obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Apalagi, vaksin dengan label halal itu sebelumnya juga telah mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penggunaan vaksin halal sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi agar kebutuhan terhadap vaksin berlabel halal menjadi prioritas. Hal itu disampaikan secara lugas dalam sambutannya pada acara pembukaan Muktamar NU kemarin di Lampung.
Pasalnya, kondisi kedaruratan untuk menggunakan vaksin tidak halal sudah waktunya dihindari. Untuk itu, Komisi IX DPR sebagai mitra Kementerian Kesehatan dan BPOM akan membahas penggunaan vaksin halal dalam waktu dekat.
Rekomendasi prioritas vaksin halal ini, kata Irma akan dibahas usai masa reses awal Januari 2022. Merujuk pada ketentuan vaksinasi, sentris pengampu kebijakan dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan.
Explore More