1,1 Juta Dosis Kedaluwarsa, Cak Imin Desak Kemenkes Evaluasi Distribusi Vaksin
loading...
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar angkat bicara soal adanya kabar 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 kedaluwarsa . Dia mengingatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar memperhatikan betul terkait informasi ini.
“Saya ingatkan agar vaksin yang diindikasikan akan kedaluwarsa terus dipelototi. Dan yang sudah kedaluwarsa harus segera dibuang. Cek satu-satu petanya dan jumlahnya berapa di masing-masing daerah,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin dalam keterangannya, Kamis (20/1/2022).
Cak Imin juga mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk tidak segan menanyakan masa kedaluwarsa vaksin yang bakal disuntikkan kepada petugas. “Masyarakat juga perlu proaktif ya, tanyakan dulu status vaksinnya sebelum disuntikkan. Jaga-jaga siapa tahu petugasnya tidak perhatikan,” jelasnya.
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mendesak Kemenkes untuk segera mengevaluasi penyebab masih banyaknya vaksin yang belum digunakan dan akan memasuki tenggat waktu kedaluwarsa.
“Saya harap ada evaluasi menyeluruh soal vaksin ini. Kok bisa sampai 1,1 juta dosis belum terpakai, malah mau kedaluwarsa. Jangan sampai ada ketimpangan dengan di luar Jawa. Ingat lho, masih banyak warga yang belum bisa vaksinasi dosis pertama dan kedua di luar Jawa,” tegasnya.
Kampanye vaksinasi booster disebut Gus Muhaimin memang bagus. Meski begitu dia mengimbau agar praktiknya tidak mengenyampingkan target vaksinasi primer atau dosis pertama dan kedua bagi 70% populasi penduduk Indonesia.
“Kita tidak boleh mengabaikan target utama kita untuk vaksinasi 70% dari jumlah penduduk. Alih-alih ngurusi booster, malah banyak juga yang keteran belum divaksin pertama dan kedua. Itu tidak bagus,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan, ada 1,1 juta dosis vaksin COVID-19 kedaluwarsa. Mayoritas vaksin kedaluwarsa tersebut merupakan donasi gratis dari negara-negara maju.
“Vaksin yang expired (kedaluwarsa) sampai Desember (2021) ada 1,121 juta dosis. Dari jumlah itu, 1,1 juta yang expired adalah donasi gratis, 98% donasi gratis," ungkap Budi Gunadi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, ditulis Kamis (20/1/2022).
“Saya ingatkan agar vaksin yang diindikasikan akan kedaluwarsa terus dipelototi. Dan yang sudah kedaluwarsa harus segera dibuang. Cek satu-satu petanya dan jumlahnya berapa di masing-masing daerah,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin dalam keterangannya, Kamis (20/1/2022).
Cak Imin juga mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk tidak segan menanyakan masa kedaluwarsa vaksin yang bakal disuntikkan kepada petugas. “Masyarakat juga perlu proaktif ya, tanyakan dulu status vaksinnya sebelum disuntikkan. Jaga-jaga siapa tahu petugasnya tidak perhatikan,” jelasnya.
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mendesak Kemenkes untuk segera mengevaluasi penyebab masih banyaknya vaksin yang belum digunakan dan akan memasuki tenggat waktu kedaluwarsa.
“Saya harap ada evaluasi menyeluruh soal vaksin ini. Kok bisa sampai 1,1 juta dosis belum terpakai, malah mau kedaluwarsa. Jangan sampai ada ketimpangan dengan di luar Jawa. Ingat lho, masih banyak warga yang belum bisa vaksinasi dosis pertama dan kedua di luar Jawa,” tegasnya.
Kampanye vaksinasi booster disebut Gus Muhaimin memang bagus. Meski begitu dia mengimbau agar praktiknya tidak mengenyampingkan target vaksinasi primer atau dosis pertama dan kedua bagi 70% populasi penduduk Indonesia.
“Kita tidak boleh mengabaikan target utama kita untuk vaksinasi 70% dari jumlah penduduk. Alih-alih ngurusi booster, malah banyak juga yang keteran belum divaksin pertama dan kedua. Itu tidak bagus,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan, ada 1,1 juta dosis vaksin COVID-19 kedaluwarsa. Mayoritas vaksin kedaluwarsa tersebut merupakan donasi gratis dari negara-negara maju.
“Vaksin yang expired (kedaluwarsa) sampai Desember (2021) ada 1,121 juta dosis. Dari jumlah itu, 1,1 juta yang expired adalah donasi gratis, 98% donasi gratis," ungkap Budi Gunadi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, ditulis Kamis (20/1/2022).
(kri)