Dorong Parliamentary Threshold 7%, Golkar Usulkan 9 Hal di RUU Pemilu

Kamis, 11 Juni 2020 - 11:00 WIB
loading...
A A A
Kemudian, Doli menjelaskan soal digitalsiasi pemilu. Golkar menginginkan semakin ke depan pemilu ini semakin ramah dengan pemilihnya, jadi bukan semakin rumit. Caranya yakni dengan memasukkan perkembangan teknologi informasi, misalnya perlu dipertimbangakan elektrinisasi di sejumlah tahapan pemilu. Saat ini, KPU sudah berusaha merumuskan konsep e-rekap. Nantinya, apakah dimungkinkan menggunakan e-voting.

Terakhir, dia menuturkan, soal keserentakan pemilu. Dalam revisi UU Pemilu sekarang ini ada upaya untuk mendorong pemilu menjadi satu rezim saja atau menggabungkan pilpres, pileg dan pilkada dalam satu waktu. Golkar berpandangan bahwa ini harus dibagi, dan pihaknya mengusulkan konsep pemilu nasional dan pemilu daerah yang serentak.

Pelaksanaan pemilu daerah ini dilaksanakan antara 2 pemilu nasional. Misalnya, 2024 pemilu nasional, pemilu daerahnya 2027, baru nasionalnya 2029 lagi dan seterusnya. (Baca juga: Kenaikan Parliamentary Threshold Tak Pengaruhi Perbaikan Kinerja DPR)

“Pembagiannya kami sedang mengkaji dua opsi. opsi yang pertama seperti yang sekarang. Pemilu nasional terdiri tetap dari lima kotak, pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Kemudian pemilu daerahnya pemilihan gubernur dan kabupaten/kota. Opsi yang kedua, pemilu nasionalnya pilpres, DPR RI dan DPD RI, pemilu daeranya pemilihan gubernur, bupati, wali kota, DPRD provinsi dan kabupaten/kota,” pungkasnya.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Partai Perindo Minta...
Partai Perindo Minta Presiden Prabowo Perkuat Demokrasi melalui Revisi UU Pemilu
Revisi UU Pemilu Belum...
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Golkar Usul Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol
Partai Perindo Dorong...
Partai Perindo Dorong Aturan Pemilu Harus Adil dan Setara: Nomor Urut Parpol Dikocok Ulang
Sari Yuliati Terpilih...
Sari Yuliati Terpilih sebagai Ketum PPK Kosgoro 1957 Periode 2026-2031
Minta Masukan RUU Pemilu,...
Minta Masukan RUU Pemilu, DPR Bakal Kunjungi Parpol Parlemen dan Nonparlemen
Panitia Mubes Kosgoro...
Panitia Mubes Kosgoro 1957 Terima Dokumen Lengkap Caketum La Ode Safiul Akbar
Fahd Arafiq Restui Tajudin...
Fahd Arafiq Restui Tajudin Tabri Pimpin Golkar Depok, Target 11 Kursi
Golkar Beri Warning...
Golkar Beri Warning ke Gubernur Kaltim usai Didemo Warganya
Nus Kei Tewas Ditusuk...
Nus Kei Tewas Ditusuk di Bandara, Bahlil Minta Diusut Tuntas
Rekomendasi
Potret Alyssa Daguise...
Potret Alyssa Daguise dan Baby Soleil Jadi Sorotan, Perhiasan yang Dipakai Tembus Rp1,2 Miliar
DPR Ingatkan Potensi...
DPR Ingatkan Potensi Moral Hazard Penambahan Layer Rokok Ilegal
Merger BUMN Karya Mundur...
Merger BUMN Karya Mundur ke Kuartal IV-2026, BP BUMN Ungkap Alasannya
Berita Terkini
Jadi Penasihat Presiden,...
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Siap Perjuangkan Kepastian Kerja dan Upah Layak
Eks Ketua Ombudsman...
Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang
Usia Pensiun Personel...
Usia Pensiun Personel Polri Tidak Sama, Ini Penjelasan Pemerintah
Perjuangkan Nasib Dokter...
Perjuangkan Nasib Dokter Muda, PDMI Minta Pemerintah Buka Kembali Akses Ujian Kompetensi
OTT di Muara Enim dan...
OTT di Muara Enim dan Jakarta, KPK Sita Uang Ratusan Juta
Buku Laku Spiritual...
Buku Laku Spiritual Pak Harto, Indonesia, dan Kejawen Diluncurkan, Kupas Cara Soeharto Tunjuk Pembantunya
Infografis
7 Perang Besar di Selat...
7 Perang Besar di Selat Malaka, dari Jalur Rempah hingga Medan Tempur Kekuatan Dunia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved