Dorong Parliamentary Threshold 7%, Golkar Usulkan 9 Hal di RUU Pemilu

Kamis, 11 Juni 2020 - 11:00 WIB
loading...
A A A
Kemudian, Doli menjelaskan soal digitalsiasi pemilu. Golkar menginginkan semakin ke depan pemilu ini semakin ramah dengan pemilihnya, jadi bukan semakin rumit. Caranya yakni dengan memasukkan perkembangan teknologi informasi, misalnya perlu dipertimbangakan elektrinisasi di sejumlah tahapan pemilu. Saat ini, KPU sudah berusaha merumuskan konsep e-rekap. Nantinya, apakah dimungkinkan menggunakan e-voting.

Terakhir, dia menuturkan, soal keserentakan pemilu. Dalam revisi UU Pemilu sekarang ini ada upaya untuk mendorong pemilu menjadi satu rezim saja atau menggabungkan pilpres, pileg dan pilkada dalam satu waktu. Golkar berpandangan bahwa ini harus dibagi, dan pihaknya mengusulkan konsep pemilu nasional dan pemilu daerah yang serentak.

Pelaksanaan pemilu daerah ini dilaksanakan antara 2 pemilu nasional. Misalnya, 2024 pemilu nasional, pemilu daerahnya 2027, baru nasionalnya 2029 lagi dan seterusnya. (Baca juga: Kenaikan Parliamentary Threshold Tak Pengaruhi Perbaikan Kinerja DPR)

“Pembagiannya kami sedang mengkaji dua opsi. opsi yang pertama seperti yang sekarang. Pemilu nasional terdiri tetap dari lima kotak, pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Kemudian pemilu daerahnya pemilihan gubernur dan kabupaten/kota. Opsi yang kedua, pemilu nasionalnya pilpres, DPR RI dan DPD RI, pemilu daeranya pemilihan gubernur, bupati, wali kota, DPRD provinsi dan kabupaten/kota,” pungkasnya.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Lantik Pengurus Golkar...
Lantik Pengurus Golkar Aceh, Bahlil Instruksikan Konsolidasi dan Tambah Kursi Legislatif
Nurul Arifin Sebut Riset...
Nurul Arifin Sebut Riset SSI Bukti Bahlil Berhasil Terjemahkan Visi Prabowo ke Publik
Sekjen Demokrat Buka...
Sekjen Demokrat Buka Suara soal Isu Capres Minimal Diusung 3 Partai: Belum Pernah Dibahas
Benny Harman Demokrat...
Benny Harman Demokrat Endus Potensi Rekayasa Konstitusi RUU Pemilu: Ada Bahaya yang Mengintai
Pertajam DIM RUU Pemilu,...
Pertajam DIM RUU Pemilu, DPR Buka Peluang Kunjungi NU, Muhammadiyah, hingga Walubi
Golkar: Capres-Cawapres...
Golkar: Capres-Cawapres Jangan Terlalu Sedikit dan Jangan juga Terlalu Banyak
Fahd Arafiq Restui Tajudin...
Fahd Arafiq Restui Tajudin Tabri Pimpin Golkar Depok, Target 11 Kursi
Golkar Beri Warning...
Golkar Beri Warning ke Gubernur Kaltim usai Didemo Warganya
Nus Kei Tewas Ditusuk...
Nus Kei Tewas Ditusuk di Bandara, Bahlil Minta Diusut Tuntas
Rekomendasi
Ruben Onsu Bongkar Bukti...
Ruben Onsu Bongkar Bukti Transfer Rp11,3 Miliar untuk Rumah Sarwendah
Pajak Ekonomi Digital...
Pajak Ekonomi Digital per Juni 2026 Capai Rp54,71 Triliun, Kripto Sumbang Rp2,09 T
Kerugian Ekonomi Akibat...
Kerugian Ekonomi Akibat Obesitas Anak Capai Rp5.280 Triliun, Novo Nordisk Perluas Program Pencegahan
Berita Terkini
Penampakan Alphard yang...
Penampakan Alphard yang Disita KPK Terkait Kasus Bupati Lombok Barat
Eksepsi Dokter Tifa...
Eksepsi Dokter Tifa Dikabulkan, Relawan Jokowi: Jangan Salah Paham, Perkara Belum Selesai
Kemendagri Terus Perkuat...
Kemendagri Terus Perkuat Pengawasan dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan
Bareskrim Polri Tahan...
Bareskrim Polri Tahan 2 Bos Pabrik Gas Whip Pink
Oegroseno Buka Suara...
Oegroseno Buka Suara usai Absen dari Panggilan Kortas Tipidkor: Datang Harus Bawa Data
Mahalnya Harga Stabilitas
Mahalnya Harga Stabilitas
Infografis
Gubernur DKI Dorong...
Gubernur DKI Dorong Pasar di Jakarta Lakukan Digitalisasi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved