Zakat untuk Pemberdayaan Potensi Ekonomi Umat
Senin, 17 Januari 2022 - 09:37 WIB
loading...
Ahmad Zayadi/FOTO.DOK BAZNAS
A
A
A
Ahmad Zayadi
Sekretaris BAZNAS Republik Indonesia
Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sejarah pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang. Sejak awal masuknya Islam di Nusantara, Indonesia telah mengenal pengelolaan zakat, meskipun bentuknya masih sangat sederhana.
Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam telah dipraktekkan sejak awal Islam masuk ke Indonesia. Tetapi tidak banyak catatan sejarah yang menuliskan bagaimana praktek zakat di Indonesia pada saat itu. Snouck Hurgronje berargumen, karena proses Islamisasi yang berlangsung dengan damai, praktik zakat di Indonesia tidak pernah dipandang sebagai bentuk pajak keagamaan atau upeti politik kepada pemerintah, dan praktek zakat pun menjadi berbasis pada kesukarelaan, dimana masjid dan pesantren merupakan dua instansi yang memegang kunci penting pengelolaan zakat di masa-masa itu. Kemudian setelah tahun 1999 organisasi pengelola zakat meningkat secara drastis. Peningkatan ini diduga dimotivasi oleh gerakan reformasi dan krisis ekonomi yang terjadi saat itu.
Sejarah juga mencatat bahwa penetapan Undang-Undang No 38/1999 menjadi titik balik terkait zakat di Indonesia. Regulasi zakat pertama inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pola pengelolaan zakat di Indonesia. Setelah itu, terbit Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8/2001 pada 17 Januari 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid. Dan, di hari ini kita memperingati ulang tahun BAZNAS yang ke 21.
Babak baru Pengelolaan Zakat
Pengelolaan zakat di Indonesia memasuki babak baru sejak pemerintah secara resmi menetapkan UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mencabut UU No 38/1999 karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diadakan perubahan. Undang-undang No 38/1999 ini tidak memberikan kerangka regulasi institusional zakat nasional untuk tata kelola yang baik.
Secara kelembagaan, UU No 23/2011 ini menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural (LNS), BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. UU ini juga memberikan panduan terkait dengan arah sentralisasi pengelolaan zakat, dimana pemerintah berperan sebagai regulator dan pengelola yang disebut dengan Baznas.
Sekretaris BAZNAS Republik Indonesia
Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sejarah pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang. Sejak awal masuknya Islam di Nusantara, Indonesia telah mengenal pengelolaan zakat, meskipun bentuknya masih sangat sederhana.
Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam telah dipraktekkan sejak awal Islam masuk ke Indonesia. Tetapi tidak banyak catatan sejarah yang menuliskan bagaimana praktek zakat di Indonesia pada saat itu. Snouck Hurgronje berargumen, karena proses Islamisasi yang berlangsung dengan damai, praktik zakat di Indonesia tidak pernah dipandang sebagai bentuk pajak keagamaan atau upeti politik kepada pemerintah, dan praktek zakat pun menjadi berbasis pada kesukarelaan, dimana masjid dan pesantren merupakan dua instansi yang memegang kunci penting pengelolaan zakat di masa-masa itu. Kemudian setelah tahun 1999 organisasi pengelola zakat meningkat secara drastis. Peningkatan ini diduga dimotivasi oleh gerakan reformasi dan krisis ekonomi yang terjadi saat itu.
Sejarah juga mencatat bahwa penetapan Undang-Undang No 38/1999 menjadi titik balik terkait zakat di Indonesia. Regulasi zakat pertama inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pola pengelolaan zakat di Indonesia. Setelah itu, terbit Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8/2001 pada 17 Januari 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid. Dan, di hari ini kita memperingati ulang tahun BAZNAS yang ke 21.
Babak baru Pengelolaan Zakat
Pengelolaan zakat di Indonesia memasuki babak baru sejak pemerintah secara resmi menetapkan UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mencabut UU No 38/1999 karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diadakan perubahan. Undang-undang No 38/1999 ini tidak memberikan kerangka regulasi institusional zakat nasional untuk tata kelola yang baik.
Secara kelembagaan, UU No 23/2011 ini menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural (LNS), BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. UU ini juga memberikan panduan terkait dengan arah sentralisasi pengelolaan zakat, dimana pemerintah berperan sebagai regulator dan pengelola yang disebut dengan Baznas.
Lihat Juga :
