Bongkar Kasus Proyek Satelit Kemhan, Mahfud MD: Ada yang Menghambat Dibuka Secara Jelas

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengaku menemukan keanehan ketika berusaha mencari titik terang kasus kasus satelit slot Orbit 123 di Kementerian Pertahanan (Kemhan). Dia mengungkapkan ada pihak-pihak yang berusaha menghalangi agar kasus ini menjadi terang benderang.

"Saya kemudian mengundang rapat pihak-pihak terkait sampai berkali tetapi ada yang aneh. Sepertinya ada yang menghambat untuk dibuka secara jelas masalahnya," ujar dia melalui unggahan di akun Instagramnya @mohmahfudmd pada Minggu (16/1/2022).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini kemudian memutuskan untuk meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT) kasus satelit slot Orbit 123 itu. Mahfud MD mengatakan hasilnya cukup mengejutkan.

"Hasilnya ternyata seperti itu, ada pelanggaran peraturan perundang-undangan dan negara telah dan bisa terus dirugikan. Makanya, saya putuskan untuk segera berhenti rapat melulu dan mengarahkan agar diproses secara hukum," jelasnya.

Langkah Mahfud MD ini kemudian mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden meminta agar kasus ini segera dibawa ke ranah peradilan pidana.

"Menkominfo setuju, Menkeu bersemangat. Menhan prabowo dan Panglima TNI Andika juga tegas mengatakan bahwa ini harus dipidanakan," katanya.

Bahkan, lanjut Mahfud, Menhan dan Panglima TNI tegas mengatakan tidak boleh ada pengistimewaan kepada korupsi dari institusi apa pun, semua harus tunduk pada hukum. "Saya berbicara dengan Jaksa Agung yang ternyata juga menyatakan kesiapannya dengan mantap untuk mengusut kasus ini," terangnya.

Langkah Mahfud MD mengungkap kasus satelit slot Orbit 123 yang merugikan negara hampir Rp1 triliun itu mendapat apresiasi dari netizen. Mahfud diminta mengusut kasus ini sampai tuntas.

"Keren Prof laporkan dan usut sampai tuntas," kata akun @syamsuddingare.

"Semangat pak. Harus segera pidanakan mereka2 yang merugikan negara dan rakyatnya," ujar akun @tengku_teja.