Demokrat Samakan Nasib Ilmuwan Eijkman dengan Mantan Pegawai KPK

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR dari Partai Demokrat Sartono Hutomo menilai wajar bila peleburan Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) banyak diprotes. Selain aspek kesejarahan, peran LBM Eijkman dalam situasi pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan dan strategis.

Sartono mengaku teringat tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN). Ada kesan, para peneliti dan ilmuwan LBM Eijkman yang kompeten sengaja disingkirkan.

"Problem utama setiap peleburan itu ada dua hal. Pertama, masalah SDM. Kedua, persoalan Quality Control. Masih hangat di memori masyarakat kita, bagaimana dengan alasan ujian TWK beberapa penyedik senior di KPK disingkirkan. Kesan menyingkirkan para peneliti dan ilmuwan yang kompeten ini harus dijawab dengan baik oleh pihak BRIN," kata Sartono dalam keterangannya, Senin (3/1/2022).



Menurut Sartono, peleburan ini tidak akan menjadi polemik jika kualitas dan pengawasannya bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi, dia melihat kemunculan BRIN memiliki keterkaitan dengan partai politik (parpol) tertentu dalam pemerintah. "Terlebih lagi, struktur organisasi dari BRIN ini sejak awal tidak bisa dipisahkan dari partai politik tertentu," tukas politikus Partai Demokrat ini.

Oleh karena itu, Sartono mengingatkan bahwa peleburan ini tidak boleh mendegradasi independensi dan profesionalitas para ilmuwan di tubuh LBM Eijkman, juga kemajuan riset di Tanah Air, karena lembaga ini memiliki reputasi yang baik di dunia internasional.

Baca juga: Kisruh Peleburan Eijkman, DPR Minta BRIN Tak PHK Ilmuwan

"Peleburan ini tidak boleh mendegradasi independensi dan kepakaran para peneliti di LBM Eijkman. LBM Eijkman ini punya gengsi tersendiri di dunia internasional. Jangan sampai proses peleburan ini justru menghadirkan kemunduran," tandas Sartono.

Sebelumnya diberitakan bahwa dari 160 peneliti dan staf di LBM Eijkman, 120 di antaranya harus kehilangan pekerjaan karena bukan berstatus sebagai PNS. Hal ini diungkapkan penulis sekaligus wartawan Ahmad Arif dalam akun Twitternya @aik_arif dalam sebuah utas.