AMPHURI Tegaskan Pemberangkatan Umrah Perdana Seizin Pemerintah
Sabtu, 01 Januari 2022 - 18:53 WIB
loading...
A
A
A
Pemberangkatan umrah perdana itu juga sudah sudah berkoordinasi dengan KJRI Jeddah. "Konsul jenderal mengacu kepada dirjen yang ada di Jakarta. Tentunya beliau yang ada di Jeddah (sudah mengetahuinya)," katanya.
Sebelumnya, Direktur Bina Haji Umrah Khusus Kemenag Nur Arifin mengatakan, pemberangkatan umrah perdana itu di luar kesepakatan rapat antara pemerintah dan Asosiasi pada 17 Desember 2021. "Kami sedang menyiapkan surat teguran ke AMPHURI," kata Nur Arifin saat dihubungi MNC Portal, Jumat (31/12/2021).
Baca juga: Soal Umrah, Kemenag Siapkan Surat Teguran untuk AMPHURI
Arifin mengatakan keberangkatan tersebut di luar kebijakan Kemenag dan tidak menjaga kesepakatan pemerintah dengan Asosiasi. Padahal dalam rapat menyikapi kebijakan penundaan umrah, Asosiasi termasuk AMPHURI menyatakan dapat menerima kebijakan penundaan keberangkatan umrah perdana, tapi minta dapat dikirimkan Tim Kecil (Tim Advance). Kemudian pemerintah menyetujui keberangkatan Tim Advance sebanyak 25 orang yang berasal dari Asosiasi.
"Tidak ada kesepakatan atau kebijakan pengiriman Tim Advance lagi setelah itu. Tapi ternyata AMPHURI melakukan langkah di luar kebijakan pemerintah dan di luar kesepakatan," katanya.
Sebelumnya, Direktur Bina Haji Umrah Khusus Kemenag Nur Arifin mengatakan, pemberangkatan umrah perdana itu di luar kesepakatan rapat antara pemerintah dan Asosiasi pada 17 Desember 2021. "Kami sedang menyiapkan surat teguran ke AMPHURI," kata Nur Arifin saat dihubungi MNC Portal, Jumat (31/12/2021).
Baca juga: Soal Umrah, Kemenag Siapkan Surat Teguran untuk AMPHURI
Arifin mengatakan keberangkatan tersebut di luar kebijakan Kemenag dan tidak menjaga kesepakatan pemerintah dengan Asosiasi. Padahal dalam rapat menyikapi kebijakan penundaan umrah, Asosiasi termasuk AMPHURI menyatakan dapat menerima kebijakan penundaan keberangkatan umrah perdana, tapi minta dapat dikirimkan Tim Kecil (Tim Advance). Kemudian pemerintah menyetujui keberangkatan Tim Advance sebanyak 25 orang yang berasal dari Asosiasi.
"Tidak ada kesepakatan atau kebijakan pengiriman Tim Advance lagi setelah itu. Tapi ternyata AMPHURI melakukan langkah di luar kebijakan pemerintah dan di luar kesepakatan," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
