Uji Materi UU Penyiaran, Roy Suryo: Perlu Kesetaraan Regulasi

JAKARTA - Pakar telematika Roy Suryo menilai uji materi (judicial review) UU No 32/2020 tentang Penyiaran yang diajukan dua stasiun televisi nasional RCTI dan iNews ke Mahkamah Konstitusi (MK) menitikberatkan kepada adanya kesetaraan dan perlakuan adil di mata hukum. Ia menyoroti pokok utama uji materi UU Penyiaran tersebut.

Yakni perlunya aturan yang diberlakukan sama antara penyiaran berbasis internet dengan konvensional. "(Judicial review UU Penyiaran) Intinya soal kesetaraan," kata Roy Suryo saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Sejauh ini, Roy melihat media konvensional pada umumnya telah mengikuti dan memenuhi seluruh ketentuan dari UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi dalam penyelenggaraan siaran. Namun, kondisi ini jelas berbeda bagi penyelenggara penyiaran menggunakan internet yang bebas on air tanpa mengikuti aturan. (Baca juga: Lewat UU Penyiaran, Pemerintah Diminta Jamin Eksistensi Industri Televisi )

"Karena (media konvensional) diharuskan melalui banyak syarat atau aturan, sedangkan yang OTT, berbasis internet tanpa aturan," ujarnya. (Baca juga: Beragam Kontroversi Netflix di Beberapa Negara )

Selain itu, Roy memaparkan aturan di dalam UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi perlu dibedah lagi. Harus dibuat aturan baru guna mencakup segala hal yang mengatur penyelenggaraan dan penyiaran yang berbasis internet. "Memang perlu dikaji, sebab UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran saat ini belum memuat semua itu," tuturnya. (Baca juga: Tiga Negara yang Sukses Ajukan Aturan Konten Berbasis Internet )

Sebelumnya, guna menciptakan landasan hukum bagi tayangan video berbasis internet, tanpa terkecuali baik lokal maupun asing, RCTI dan iNews mengajukan permohonan uji materi UU No 32/2002 tentang Penyiaran ke MK.

"Jika JR (judicial review) dikabulkan, diharapkan kualitas isi siaran video berbasis Internet dapat dihindarkan dari pornografi, kekerasan serta kebohongan, kebencian, termasuk fitnah (hoaks) dan sejenisnya, yang tidak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia yang sesungguhnya dan bahkan berbahaya bagi kesatuan NKRI. Ini tanpa terkecuali, untuk penyiaran berbasis Internet lokal maupun asing," kata Corporate Legal Director MNC Group Christoporus Taufik.

Bila judicial review tersebut dikabulkan, Chris berharap isi tayangan video berbasis internet dapat lebih berkualitas, tersaring dari konten kekerasan, pornografi maupun SARA, sehingga setiap konten yang disiarkan dapat dipertanggungjawabkan.

Putusan dari JR tersebut, lanjutnya, akan ikut ambil bagian menjadikan NKRI kembali kepada marwahnya sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara. Yang tidak hanya merdeka, tetapi juga bersatu, adil dan makmur sebagaimana jelas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Dari sisi landasan hukum, Chris mengatakan Pasal 1 ayat 2 UU Penyiaran menyebutkan Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.