Praperadilan Bupati Kuansing Ditolak, Ini Tanggapan Pimpinan KPK
Senin, 27 Desember 2021 - 20:06 WIB
loading...
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan praperadilan Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra (AP).
Baca juga: KPK Perpanjang Penahanan Bupati Kuansing Selama 30 Hari
Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengapresiasi putusan gugatan praperadilan tersebut. Putusan tersebut, menjadi bukti bahwa penanganan perkara KPK sudah sesuai mekanisme aturan hukum.
Baca juga: Kasus Korupsi Bupati Kuansing, KPK Periksa Kepala Kanwil BPN Riau
"KPK apresiasi putusan hakim praperadilan yang menolak permohonan yang diajukan oleh tersangka AP. Putusan ini menegaskan proses penanganan perkara oleh KPK telah dilakukan sesuai dengan mekanisme ketentuan hukum yang berlaku," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron melalui pesan singkatnya, Senin (27/12/2021).
Merujuk pertimbangan hakim, kata Ghufron, gugatan praperadilan yang diajukan Andi Putra tidak berdasar. Sebab, hasil proses penyadapan hingga bukti tangkapan layar chat WhatsApp (WA) KPK terhadap Andi Putra telah memenuhi kecukupan dua alat bukti.
"Pertimbangan hakim tersebut mempertimbangkan berlakunya Pasal 39 UU 30 Tahun 2002 bahwa KPK bahwa dalam melaksanakan tugas tunduk pada KUHAP, UU Tipikor maupun UU KPK," ucap Ghufron.
Setelah gugatan praperadilan Andi Putra ditolak, KPK bakal mengebut proses penyidikan terhadap Andi Putra untuk nanti dilimpahkan ke pengadilan.
"Kami akan melanjutkan penyidikan dan segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi," pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Kuansing, Andi Putra (AP), dan General Manager (GM) PT Adimulia Agrolestari, Sudarso (SDR), sebagai tersangka.
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kuansing.
Andi Putra diduga telah menerima suap sebesar Rp700 juta secara bertahap dari Sudarso terkait pengurusan izin perpanjangan HGU sawit PT Adimulia Agrolestari.
Uang sebesar Rp700 juta tersebut merupakan realisasi awal dari komitmen fee yang telah disepakati oleh keduanya.
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka usai KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Kuansing, Riau, pada Senin, 18 Oktober 2021. Dari operasi senyap tersebut, KPK mengamankan sejumlah uang yang diduga merupakan suap.
Atas perbuatannya, Sudarso selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001.
Sedangkan Andi Putra selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.
Baca juga: KPK Perpanjang Penahanan Bupati Kuansing Selama 30 Hari
Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengapresiasi putusan gugatan praperadilan tersebut. Putusan tersebut, menjadi bukti bahwa penanganan perkara KPK sudah sesuai mekanisme aturan hukum.
Baca juga: Kasus Korupsi Bupati Kuansing, KPK Periksa Kepala Kanwil BPN Riau
"KPK apresiasi putusan hakim praperadilan yang menolak permohonan yang diajukan oleh tersangka AP. Putusan ini menegaskan proses penanganan perkara oleh KPK telah dilakukan sesuai dengan mekanisme ketentuan hukum yang berlaku," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron melalui pesan singkatnya, Senin (27/12/2021).
Merujuk pertimbangan hakim, kata Ghufron, gugatan praperadilan yang diajukan Andi Putra tidak berdasar. Sebab, hasil proses penyadapan hingga bukti tangkapan layar chat WhatsApp (WA) KPK terhadap Andi Putra telah memenuhi kecukupan dua alat bukti.
"Pertimbangan hakim tersebut mempertimbangkan berlakunya Pasal 39 UU 30 Tahun 2002 bahwa KPK bahwa dalam melaksanakan tugas tunduk pada KUHAP, UU Tipikor maupun UU KPK," ucap Ghufron.
Setelah gugatan praperadilan Andi Putra ditolak, KPK bakal mengebut proses penyidikan terhadap Andi Putra untuk nanti dilimpahkan ke pengadilan.
"Kami akan melanjutkan penyidikan dan segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi," pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Kuansing, Andi Putra (AP), dan General Manager (GM) PT Adimulia Agrolestari, Sudarso (SDR), sebagai tersangka.
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kuansing.
Andi Putra diduga telah menerima suap sebesar Rp700 juta secara bertahap dari Sudarso terkait pengurusan izin perpanjangan HGU sawit PT Adimulia Agrolestari.
Uang sebesar Rp700 juta tersebut merupakan realisasi awal dari komitmen fee yang telah disepakati oleh keduanya.
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka usai KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Kuansing, Riau, pada Senin, 18 Oktober 2021. Dari operasi senyap tersebut, KPK mengamankan sejumlah uang yang diduga merupakan suap.
Atas perbuatannya, Sudarso selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001.
Sedangkan Andi Putra selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.
(maf)
Lihat Juga :
