Muktamar NU dan Kesejahteraan Nahdliyin

Guna mengatasi tantangan di atas, langkah strategis yang perlu dilakukan oleh elite pemimpin NU, sejak pengurus ranting hingga PBNU, adalah dengan mengontekstualisasikan kembali Khittah 1984 ke dalam bentuk program kerja konkret dan terukur yang diorientasikan untuk mengatasi problem sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh nahdliyin.

Pertama, belajar dari koreksi kebijakan ekspor benur lobster yang dilakukan oleh LBM-PBNU di pengujung 2020 sejatinya menunjukkan betapa strategisnya peran NU di lapangan politik dan ekonomi. Ke depan, peran seperti ini perlu ditindaklanjuti dengan memastikan bahwa perubahan kebijakan yang dihasilkan dapat dioperasionalisasikan di tingkat akar rumput.

Terlebih lagi, jam’iyyah diniyah terbesar ini telah memanen ilmuwan dan intelektual muda dari pelbagai perguruan tinggi terbaik di dunia dan kini tersebar di 274 perguruan tinggi yang dimiliki oleh NU atau lembaga nasional dan internasional lainnya. Potensi ini mesti digerakkan bersama dengan jejaring sosial-ekonomi nahdliyin untuk menjalin inisiatif kolaborasi dengan pemerintah. Dengan meminjam ungkapan Imam Syafi’i, NU mesti terlibat dalam upaya mempertahankan yang baik dan berijtihad melahirkan inisiatif sosial-ekonomi baru guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nahdliyin yang berprofesi sebagai petani, nelayan, dan petambak garam.

Berbarengan dengan itu, NU mesti pro-aktif merangkul yang lain untuk mengedepankan sikap keberagamaan yang menjunjung tinggi prinsip persaudaraan, toleransi, dan keadilan sosial di dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sinilah letak betapa strategisnya Muktamar NU di Bandar Lampung. Selamat bermuktamar!