Baranahan dan Balitbang Kemenhan Sebaiknya Dimerger
Selasa, 14 Desember 2021 - 19:00 WIB
loading...
Laksamana Madya (Purn) Agus Setiadji saat peluncuran buku Arah Kemandirian Pertahanan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (14/12/2021). FOTO/SINDOnews/DWI SASONGKO
A
A
A
JAKARTA - Eks Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemhan) , Laksamana Madya (Purn) Agus Setiadji menyarankan agar Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) di Kemhan dimerger. Hal itu agar masalah pengadaan dan pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) bisa berjalan dengan baik.
Agus pun setuju jika Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemhan disatukan menjadi satu organisasi. Saat ini, jabatan Kepala Baranahan dan Kepala Balitbang Kemenhan dijabat oleh perwira tinggi (pati) bintang dua.
"Baranahan dan Balitbang digabung sama seperti di Korsel dan China, dipimpin oleh bintang tiga," kata Agus saat peluncuran buku 'Arah Kemandirian Pertahanan' di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (14/12/2021).
Baca juga: Pengamat Nilai Kemhan Kooperatif dan Terbuka Soal Anggaran Pertahanan
Agus juga menyinggung posisi Kepala Bidang (Kabid) Matra Pengadaan Kemenhan yang dipimpin Kolonel. Menurut dia, jabatan tersebut sangat tidak efektif karena Kolonel harus berurusan masalah pengadaan dengan kepala staf matra masing-masing. Hal itu menjadi tidak sinkron sehingga sebaiknya jabatan Kabid Matra dilebur saja menjadi satu agar koordinasi pengadaan dengan kepala staf bisa berjalan dengan baik.
Bahkan, Agus mengusulkan, organisasi baru yang mengurus tentang pengadaan hasil merger di Kemenhan bisa diisi dengan pejabat sipil. "Saya sarankan penggabungan organisasi, antara sipil dan militer, dan Bappenas ada di situ, ada staf dan lainnya," kata mantan Kepala Baranahan Kemenhan tersebut.
Dia juga menyarankan agar industri pertahanan yang memiliki produk sejenis dimerger saja agar menjadi perusahaan besar. Misalnya, PT PAL dilebur bersama PT Dok dan Perkapalan dan PT LEN Industri digabung dengan PT INTI. "Jadi merger perusahaan besar, untuk kendalikan industri pertahanan untuk menjadi industri yang maju," kata Agus.
Baca juga: Hacker Iran Bobol Situs Kemhan Israel, Para Tentara Zionis dalam Bahaya
Menurut Agus, sebaiknya juga ada perusahaan industri pertahanan milik BUMN yang melantai di bursa saham yang sudah dilakukan beberapa negara. Hanya saja, syarat perusahaan yang sahamnya dilepas ke publik mayoritas tetap dikuasai pemerintah. "Seperti di Cina dan Korsel. Kita tak ada lagi dikotomi militer dan sipil, karena teknologi isinya sama," ucap Agus.
Agus pun setuju jika Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemhan disatukan menjadi satu organisasi. Saat ini, jabatan Kepala Baranahan dan Kepala Balitbang Kemenhan dijabat oleh perwira tinggi (pati) bintang dua.
"Baranahan dan Balitbang digabung sama seperti di Korsel dan China, dipimpin oleh bintang tiga," kata Agus saat peluncuran buku 'Arah Kemandirian Pertahanan' di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (14/12/2021).
Baca juga: Pengamat Nilai Kemhan Kooperatif dan Terbuka Soal Anggaran Pertahanan
Agus juga menyinggung posisi Kepala Bidang (Kabid) Matra Pengadaan Kemenhan yang dipimpin Kolonel. Menurut dia, jabatan tersebut sangat tidak efektif karena Kolonel harus berurusan masalah pengadaan dengan kepala staf matra masing-masing. Hal itu menjadi tidak sinkron sehingga sebaiknya jabatan Kabid Matra dilebur saja menjadi satu agar koordinasi pengadaan dengan kepala staf bisa berjalan dengan baik.
Bahkan, Agus mengusulkan, organisasi baru yang mengurus tentang pengadaan hasil merger di Kemenhan bisa diisi dengan pejabat sipil. "Saya sarankan penggabungan organisasi, antara sipil dan militer, dan Bappenas ada di situ, ada staf dan lainnya," kata mantan Kepala Baranahan Kemenhan tersebut.
Dia juga menyarankan agar industri pertahanan yang memiliki produk sejenis dimerger saja agar menjadi perusahaan besar. Misalnya, PT PAL dilebur bersama PT Dok dan Perkapalan dan PT LEN Industri digabung dengan PT INTI. "Jadi merger perusahaan besar, untuk kendalikan industri pertahanan untuk menjadi industri yang maju," kata Agus.
Baca juga: Hacker Iran Bobol Situs Kemhan Israel, Para Tentara Zionis dalam Bahaya
Menurut Agus, sebaiknya juga ada perusahaan industri pertahanan milik BUMN yang melantai di bursa saham yang sudah dilakukan beberapa negara. Hanya saja, syarat perusahaan yang sahamnya dilepas ke publik mayoritas tetap dikuasai pemerintah. "Seperti di Cina dan Korsel. Kita tak ada lagi dikotomi militer dan sipil, karena teknologi isinya sama," ucap Agus.
Lihat Juga :
