Kaji Ulang Pelatihan Kartu Prakerja!

Kamis, 23 April 2020 - 06:01 WIB
loading...
A A A
Ruangguru milik Adamas Belva adalah satu di antara 10 aplikasi yang bekerja sama dengan pemerintah dalam program tersebut, di luar Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Berdasarkan penelusuran SINDO Media, beberapa aplikasi lain berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena memiliki kedekatan hubungan dengan pejabat di Kabinet Indonesia Maju. Ini seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang diketahui juga sebagai founder Gojek, dan produk turunannya seperti Gopay. Dalam program Kartu Prakerja, Gopay menjadi salah satu aplikasi sistem pembayaran.

Potensi adanya konflik lain terlihat pada platform digital Bukalapak yang turut dipercaya menjadi vendor pelatihan. Bukalapak selama ini dikuasai oleh Emtek Group. Presiden Komisaris Emtek Group Eddy Kusnadi Sariaatmadja tercatat pernah menjadi Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) pada periode pertama Jokowi. Sebagian lain diduga bukan aplikasi milik anak negeri karena mendapatkan suntikan dana asing senilai miliaran dolar Amerika dari sejumlah negara, mulai dari China, Amerika Serikat (AS), Singapura, Jepang, Korea Selatan (Korsel) dan India.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, menilai ulah staf khusus Presiden Jokowi tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang mana pun, termasuk dari perspektif hukum dan sistem ketatanegaraan "Apa yang dilakukan stafsus ini sangat ceroboh. Selain conflict of interest, mereka menggunakan kekuasaan dan kewenangan mereka untuk mengambil kepentingan pribadi," ujarnya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung angkat bicara soal keterlibatan Ruangguru dalam program Kartu Prakerja. Dia menegaskan bahwa keikutsertaan Ruangguru sudah sesuai prosedur yang berlaku. “Terkait dengan keikutsertaan Ruangguru dalam Kartu Prakerja, seperti sudah dijelaskan oleh Menko Perekonomian, bahwa proses verifikasi mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku,” katanya kepada wartawan.

Dia mengatakan bahwa tak ada unsur konflik kepentingan dalam keterlibatan Ruangguru di program Kartu Prakerja. “Tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan dalam hal ini,” ujarnya.

Soal sikap terakhir Belva, Pram menyatakan bahwa presiden telah menerima pengunduran diri tersebut. (Dita Angga/Kiswondari/Abdul Rochim)
(ysw)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kartu Prakerja Dinilai...
Kartu Prakerja Dinilai Memberi Peluang Masyarakat Tingkatkan Keterampilan
Berdampak Signifikan,...
Berdampak Signifikan, Pemerintah Akan Lanjutkan Program Prakerja
Indonesia Skills Week...
Indonesia Skills Week Prakerja Tawarkan Ratusan Pelatihan Gratis
Yerry Yawalujan Yakin...
Yerry Yawalujan Yakin Ganjar Lanjutkan Program Kartu Prakerja Jokowi
Dampak Pandemi Covid-19,...
Dampak Pandemi Covid-19, Munculkan Kepedulian yang Nyata bagi Sesama
Perindo Usul Masa Daftar...
Perindo Usul Masa Daftar Kartu Prakerja Diperpanjang dan Kuota Ditambah
WHO Warning Angka Kasus...
WHO Warning Angka Kasus Covid-19 Akibat NB.1.8.1Terus Melonjak Cepat
Eks Bos CDC Klaim Peran...
Eks Bos CDC Klaim Peran Penting AS dalam Memulai Pandemi Covid
Tekan Pengangguran di...
Tekan Pengangguran di Bojonegoro, Setyo Wahono Siapkan Kartu Prakerja Baru
Rekomendasi
Polisi Sudah Periksa...
Polisi Sudah Periksa 10 Saksi di Kasus Dugaan Penghinaan Profesi Wartawan oleh Hotman Paris
Tingkatkan Nilai Jual...
Tingkatkan Nilai Jual TBS, 133 Pekebun Muara Enim Ikuti Pelatihan Panen Sawit
PLN EPI Kebut Ekosistem...
PLN EPI Kebut Ekosistem Biohidrogen, Optimalkan 60 Juta Ton Biomassa
Berita Terkini
Pemeriksaan Febrie Adriansyah...
Pemeriksaan Febrie Adriansyah di Kejagung, Eks Penyidik KPK: Penahanan Penting agar Penyidikan Tak Diintervensi
Kritisi Rapat Pleno...
Kritisi Rapat Pleno IX AMPI, Wasekjen Leriadi: Produknya Cacat Hukum
Petani Tebu yang Belum...
Petani Tebu yang Belum Merdeka
Pemerintah Perkuat Pengelolaan...
Pemerintah Perkuat Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup via BPDLH
Hormati Putusan MK,...
Hormati Putusan MK, Komdigi Siap Kaji Aturan Kuota Internet
Kasus Korupsi MBG, Kejagung...
Kasus Korupsi MBG, Kejagung Buka Kemungkinan Periksa Nanik S Deyang
Infografis
Ketua Umum PP Muhammadiyah...
Ketua Umum PP Muhammadiyah Minta PPN 12% Dikaji Ulang
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved