Kaji Ulang Pelatihan Kartu Prakerja!
Kamis, 23 April 2020 - 06:01 WIB
loading...
A
A
A
Dalam pandangannya, program yang membutuhkan anggaran sebesar Rp20 triliun, yang Rp5,6 triliun di antaranya untuk pelatihan online itu, sarat konflik kepentingan. Gus Aiz menilai anggaran yang mencapai puluhan triliun itu berpotensi besar hanya berputar di segelintir orang. “Masyarakat Indonesia hanya dijadikan user. Penerima program Kartu Prakerja dijadikan objek," kata cucu Pendiri NU KH Hasyim Asy'ari ini.
Sikap lebih tegas disampaikan Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat NU). Ketua Umum PP Fatayat NU Anggia Erma Rini meminta pemerintah lebih baik mengevaluasi program Kartu Prakerja sebelum memicu masalah di masyarakat yang lebih besar. Ada berbagai hal yang tidak tepat diterapkan dalam mekanisme program Kartu Prakerja di situasi sekarang. Poin kelemahan tersebut ini ada pada tiga aspek. Pertama, pelatihan online dalam Kartu Prakerja tidak tepat diterapkan saat ini, dan sebaiknya dihapus saja. Kedua, untuk mendaftar program sangat susah dan sulit lolos. Ketiga, masyarakat saat ini lebih membutuhkan sembako, bukan pelatihan.
Anggia menegaskan bahwa sebagian besar masyarakat, terutama pekerja informal, saat ini dalam kondisi tidak mempunyai penghasilan. "Sebaiknya program Kartu Prakerja lebih fokus menyasar pada apa yang dibutuhkan masyarakat. Bukan lagi konsep pelatihan," ujarnya.
Bersihkan dari Konflik Kepentingan
Keterlibatan sejumlah aplikasi startup dan unicorn milik pejabat lingkar Istana dalam program Kartu Prakerja juga mendapatkan respons negatif dari publik. Meski CEO Ruangguru Adamas Belva Devara sudah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan staf khusus Presiden Joko Widodo, Presiden harus proaktif membersihkan nama pemerintah dari berbagai konflik kepentingan di program ini. “Indonesia ini kan negara hukum dan sistem pemerintahannya pun mengedepankan hukum sebagai panglima. Itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa kekuasaan menghormati hukum,” kata Sekretaris Bendahara Fraksi Demokrat DPR Irwan kemarin.
Terlebih, Irwan menduga ada sebagian aplikasi dari 10 aplikasi yang terlibat dalam program Prakerja itu juga memiliki konflik kepentingan lain dengan menteri Jokowi dan orang-orang yang pernah menjadi pendukung Jokowi dalam pilpres. Karena itu, dia mendesak agar program Kartu Prakerja ini tidak perlu dilanjutkan. “Lebih baik anggaran Rp20 triliun itu dicairkan sebagai BLT untuk masyarakat seluruh Indonesia. Mengingat BLT baru menjangkau perkotaan di Jabodetabek,” katanya.
Sikap lebih tegas disampaikan Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat NU). Ketua Umum PP Fatayat NU Anggia Erma Rini meminta pemerintah lebih baik mengevaluasi program Kartu Prakerja sebelum memicu masalah di masyarakat yang lebih besar. Ada berbagai hal yang tidak tepat diterapkan dalam mekanisme program Kartu Prakerja di situasi sekarang. Poin kelemahan tersebut ini ada pada tiga aspek. Pertama, pelatihan online dalam Kartu Prakerja tidak tepat diterapkan saat ini, dan sebaiknya dihapus saja. Kedua, untuk mendaftar program sangat susah dan sulit lolos. Ketiga, masyarakat saat ini lebih membutuhkan sembako, bukan pelatihan.
Anggia menegaskan bahwa sebagian besar masyarakat, terutama pekerja informal, saat ini dalam kondisi tidak mempunyai penghasilan. "Sebaiknya program Kartu Prakerja lebih fokus menyasar pada apa yang dibutuhkan masyarakat. Bukan lagi konsep pelatihan," ujarnya.
Bersihkan dari Konflik Kepentingan
Keterlibatan sejumlah aplikasi startup dan unicorn milik pejabat lingkar Istana dalam program Kartu Prakerja juga mendapatkan respons negatif dari publik. Meski CEO Ruangguru Adamas Belva Devara sudah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan staf khusus Presiden Joko Widodo, Presiden harus proaktif membersihkan nama pemerintah dari berbagai konflik kepentingan di program ini. “Indonesia ini kan negara hukum dan sistem pemerintahannya pun mengedepankan hukum sebagai panglima. Itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa kekuasaan menghormati hukum,” kata Sekretaris Bendahara Fraksi Demokrat DPR Irwan kemarin.
Terlebih, Irwan menduga ada sebagian aplikasi dari 10 aplikasi yang terlibat dalam program Prakerja itu juga memiliki konflik kepentingan lain dengan menteri Jokowi dan orang-orang yang pernah menjadi pendukung Jokowi dalam pilpres. Karena itu, dia mendesak agar program Kartu Prakerja ini tidak perlu dilanjutkan. “Lebih baik anggaran Rp20 triliun itu dicairkan sebagai BLT untuk masyarakat seluruh Indonesia. Mengingat BLT baru menjangkau perkotaan di Jabodetabek,” katanya.
Lihat Juga :
