Buku Demokrasi di Era Post Truth, Budi Gunawan Beberkan 4 Strategi Hadapi Hoaks
Minggu, 12 Desember 2021 - 15:09 WIB
loading...
Kepala BIN Budi Gunawan meluncurkan buku berjudul Demokrasi di Era Post Truth. Buku tersebut menjelaskan empat strategi menghadapi hoaks dan disinformasi yang mengancam demokrasi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Majunya teknologi komunikasi dan platform media sosial (medsos) memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat dan demokrasi. Sesuatu yang seolah-olah fakta muncul cepat bergulir melalui media sosial.
Celakanya, masyarakat mudah memercayai info bohongan daripada fakta sesungguhnya. Tidak ada upaya pengecekan atas sumber berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka, kini semuanya sedang berada di era pascakebenaran (post-truth).
Menyikapi hal ini, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan berupaya memberikan uraian tentang post-truth lewat bukunya berjudul “Demokrasi di Era Post Truth” yang diterbitkan Kepustakaan Populer Gramedia, 2021. Dalam dunia politik, Budi Gunawan memperlihatkan, media sosial memiliki kapasitas untuk menyebarluaskan informasi yang salah, memunculkan teori-teori konspirasi liar, membicarakan kubu tertentu secara negatif tanpa dasar yang jelas, serta menyebabkan terjadinya polarisasi di masyarakat.
Baca juga: Buku Budi Gunawan Kupas Dampak Post Truth dan Cara Mengatasinya
Dalam buku tersebut disebutkan, ada empat kategori disinformasi post-truth yang diproduksi dan disirkulasikan, yaitu disinformasi politik, nonpolitik, hiburan, dan demi keuntungan finansial. ”Disinformasi post-truth juga berpotensi mengancam demokrasi elektoral. Caranya dengan menggunakan hoaks dan berita palsu serta manipulasi preferensi melalui big data dan micro-targeting,” ujarnya.
Demokrasi elektoral yang sehat jelas sulit dibangun apabila masyarakat tidak menggunakan kemampuan kritisnya dalam mengonsumsi informasi. Di era ini, emosi dan keyakinan personal lebih penting daripada fakta objektif sehingga antara kebohongan dan kebenaran sulit diidentifikasi. Di Indonesia, polarisasi politik, khususnya dalam satu atau dua dekade ini, tampak nyata dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Dalam hal ini muncul bukan hanya polarisasi isu, melainkan juga polarisasi geokultural. Konten-konten negatif lalu-lalang mengaburkan fakta-fakta politik sebenarnya dan melahirkan apa yang disebut politik post-truth.
Celakanya, masyarakat mudah memercayai info bohongan daripada fakta sesungguhnya. Tidak ada upaya pengecekan atas sumber berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka, kini semuanya sedang berada di era pascakebenaran (post-truth).
Menyikapi hal ini, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan berupaya memberikan uraian tentang post-truth lewat bukunya berjudul “Demokrasi di Era Post Truth” yang diterbitkan Kepustakaan Populer Gramedia, 2021. Dalam dunia politik, Budi Gunawan memperlihatkan, media sosial memiliki kapasitas untuk menyebarluaskan informasi yang salah, memunculkan teori-teori konspirasi liar, membicarakan kubu tertentu secara negatif tanpa dasar yang jelas, serta menyebabkan terjadinya polarisasi di masyarakat.
Baca juga: Buku Budi Gunawan Kupas Dampak Post Truth dan Cara Mengatasinya
Dalam buku tersebut disebutkan, ada empat kategori disinformasi post-truth yang diproduksi dan disirkulasikan, yaitu disinformasi politik, nonpolitik, hiburan, dan demi keuntungan finansial. ”Disinformasi post-truth juga berpotensi mengancam demokrasi elektoral. Caranya dengan menggunakan hoaks dan berita palsu serta manipulasi preferensi melalui big data dan micro-targeting,” ujarnya.
Demokrasi elektoral yang sehat jelas sulit dibangun apabila masyarakat tidak menggunakan kemampuan kritisnya dalam mengonsumsi informasi. Di era ini, emosi dan keyakinan personal lebih penting daripada fakta objektif sehingga antara kebohongan dan kebenaran sulit diidentifikasi. Di Indonesia, polarisasi politik, khususnya dalam satu atau dua dekade ini, tampak nyata dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Dalam hal ini muncul bukan hanya polarisasi isu, melainkan juga polarisasi geokultural. Konten-konten negatif lalu-lalang mengaburkan fakta-fakta politik sebenarnya dan melahirkan apa yang disebut politik post-truth.
Lihat Juga :
