Hadiri Silatnas Perindo, Ketua KPK: Biaya Politik Mahal Jadi Asal Muasal Korupsi
Jum'at, 10 Desember 2021 - 15:25 WIB
loading...
Ketua KPK Firli Bahuri memberikan pemaparan saat menghadiri Silatnas anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Perindo se-Indonesia di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Foto/SINDOnews/Carlos Roy Fajarta
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut biaya politik yang mahal dalam perhelatan pilkada, pileg, hingga pilpres menjadi salah satu akar ataupun asal muasal tindakan korupsi.
Hal tersebut disampaikan Firli Bahuri dalam diskusi sesi kedua Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Perindo se-Indonesia di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Jumat (10/12/2021).
Dalam kesempatan itu, Firli Bahuri membahas korupsi dengan mengusung tema “Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Dalam Pelaksanaan Fungsi Penganggaran”. Menurut Firli biaya politik di Indonesia sangat mahal.
Baca juga: Hakordia 2021, Firli Bahuri Sebut KPK Terima 1.838 Laporan Gratifikasi Selama 2021
"Dari hasil survei kita, semua biaya politik kita sangat mahal. Kami melaksanakan survei karena ingin tahu mengapa para calon pemimpin daerah dan caleg maju ke pileg dan pilkada padahal uang tidak cukup atau minus. Rupanya mereka mendapatkan pinjaman dari sponsor," ujar Firli.
Firli menjelaskan dari hasil survei yang dilakukan internal KPK disebutkan 82,3% hasil survei pilkada dibiayai sponsor dan donatur. "Kenapa mereka (donatur dan pihak sponsor) mau membiayai? Akan mendapatkan kemudahan usaha itu 91%, dekat dengan penguasa 87%, ada jaminan tentang keberlangsungan usaha sebesar 81%," ungkapnya.
Baca juga: Ada Hak Imunitas, Kemendagri Minta Anggota Dewan Perindo Berani Suarakan Aspirasi Rakyat
Hal tersebut disampaikan Firli Bahuri dalam diskusi sesi kedua Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Perindo se-Indonesia di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Jumat (10/12/2021).
Dalam kesempatan itu, Firli Bahuri membahas korupsi dengan mengusung tema “Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Dalam Pelaksanaan Fungsi Penganggaran”. Menurut Firli biaya politik di Indonesia sangat mahal.
Baca juga: Hakordia 2021, Firli Bahuri Sebut KPK Terima 1.838 Laporan Gratifikasi Selama 2021
"Dari hasil survei kita, semua biaya politik kita sangat mahal. Kami melaksanakan survei karena ingin tahu mengapa para calon pemimpin daerah dan caleg maju ke pileg dan pilkada padahal uang tidak cukup atau minus. Rupanya mereka mendapatkan pinjaman dari sponsor," ujar Firli.
Firli menjelaskan dari hasil survei yang dilakukan internal KPK disebutkan 82,3% hasil survei pilkada dibiayai sponsor dan donatur. "Kenapa mereka (donatur dan pihak sponsor) mau membiayai? Akan mendapatkan kemudahan usaha itu 91%, dekat dengan penguasa 87%, ada jaminan tentang keberlangsungan usaha sebesar 81%," ungkapnya.
Baca juga: Ada Hak Imunitas, Kemendagri Minta Anggota Dewan Perindo Berani Suarakan Aspirasi Rakyat
Lihat Juga :
