Bocoran PKB: Pemerintah-DPR Sepakat Pemilu 2024 Digelar Februari, Pilkada September
loading...
A
A
A
JAKARTA - Sampai saat ini, jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 masih menjadi perdebatan. Tetapi Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) Jazilul Fawaid mengaku telah mendengar kabar soal kesepakatan antara pemerintah dan Komisi II DPR terkait jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 .
"Sudah katanya, pemerintah sudah bersepakat dengan Komisi II," kata pria yang akrab disapa Gus Jazil di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/12/2021).
Menurut Jazuli, informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa Pemilu 2025 akan digelar pada 15 Februari. Sementara jadwal pelaksanaan pilkada yang sebelumnya akan digelar di bulan November 2024 dimajukan dua bulan.
"Itu (Pemilu) sepakat di Bulan Februari 2024, 15 Februari. Tahapan pilkada dimajukan, awalnya bulan November ke bulan September. Saya dengarnya begitu," ujarnya.
Wakil Ketua MPR RI itu mendorong agar kesepakatan yang telah didengarnya itu secepatnya untuk dibawa ke dalam forum resmi, dalam hal ini rapat kerja antara pemerintah-DPR-dan penyelenggara pemilu.
"Mudah-mudahan segera bisa diclearkan supaya penyelenggara KPU bisa bersiap-siap begitu, jangan didelay-delay lah," tutur dia.
"Sudah katanya, pemerintah sudah bersepakat dengan Komisi II," kata pria yang akrab disapa Gus Jazil di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/12/2021).
Menurut Jazuli, informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa Pemilu 2025 akan digelar pada 15 Februari. Sementara jadwal pelaksanaan pilkada yang sebelumnya akan digelar di bulan November 2024 dimajukan dua bulan.
"Itu (Pemilu) sepakat di Bulan Februari 2024, 15 Februari. Tahapan pilkada dimajukan, awalnya bulan November ke bulan September. Saya dengarnya begitu," ujarnya.
Wakil Ketua MPR RI itu mendorong agar kesepakatan yang telah didengarnya itu secepatnya untuk dibawa ke dalam forum resmi, dalam hal ini rapat kerja antara pemerintah-DPR-dan penyelenggara pemilu.
"Mudah-mudahan segera bisa diclearkan supaya penyelenggara KPU bisa bersiap-siap begitu, jangan didelay-delay lah," tutur dia.
(muh)