TII: Tingkat Risiko Korupsi Lembaga Pertahanan Indonesia Tinggi
Selasa, 07 Desember 2021 - 20:07 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Turun, Mahfud MD Minta Masukan TII
Dan terakhir pada indikator pengadaan mendapatkan skor 56. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar pengadaan pertahanan bersifat single source dan pemilihan prosedur pengadaan tidak dinilai oleh Badan Pengawasan eksternal sehingga meningkatkan resiko korupsi dalam prosesnya.
Tidak hanya itu, kewajiban pemenuhan kontrak offset berjalan belum transparan dan hanya ada sedikit penilaian terhadap dampak dari kesepakatan pengadaan tersebut pada industri Pertahanan Nasional.
" Dan jualitas transparasi pengadaan cukup rendah dimana rincian kontak tidak tersedia untuk umum dan pembelian sebenarnya juga sering tidak diungkapkan. Sebagian besar akuisisi tidak dimasukkan dalam portal pengadaan umum karena dilakukan melalui pemberian langsung atau tender terbatas dan pengawasan parlemen hanya sangat terbatas pada proses pengadaan secara keseluruhan," ungkap Danang.
Maka dari itu, TII merekomendasikan agar lembaga pertahanan Indonesia melakukan penguatan pengawasan internal dan eksternal. "Serta penguatan integritas perusahaan pertahanan, penguatan instrumen antikorupsi di lembaga pertahanan dan penguatan pengawasan kelompok masyarakat sipil," pungkasnya.
Dan terakhir pada indikator pengadaan mendapatkan skor 56. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar pengadaan pertahanan bersifat single source dan pemilihan prosedur pengadaan tidak dinilai oleh Badan Pengawasan eksternal sehingga meningkatkan resiko korupsi dalam prosesnya.
Tidak hanya itu, kewajiban pemenuhan kontrak offset berjalan belum transparan dan hanya ada sedikit penilaian terhadap dampak dari kesepakatan pengadaan tersebut pada industri Pertahanan Nasional.
" Dan jualitas transparasi pengadaan cukup rendah dimana rincian kontak tidak tersedia untuk umum dan pembelian sebenarnya juga sering tidak diungkapkan. Sebagian besar akuisisi tidak dimasukkan dalam portal pengadaan umum karena dilakukan melalui pemberian langsung atau tender terbatas dan pengawasan parlemen hanya sangat terbatas pada proses pengadaan secara keseluruhan," ungkap Danang.
Maka dari itu, TII merekomendasikan agar lembaga pertahanan Indonesia melakukan penguatan pengawasan internal dan eksternal. "Serta penguatan integritas perusahaan pertahanan, penguatan instrumen antikorupsi di lembaga pertahanan dan penguatan pengawasan kelompok masyarakat sipil," pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :
