Erupsi Gunung Semeru Runtuhkan Gladak Perak, Pemerintah Kaji Bangun Jembatan Darurat
loading...
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah telah berencana untuk membuat jembatan darurat untuk menghubungkan Lumajang-Malang. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu 4 Desember 2021 kemarin telah meruntuhkan Jembatan Besuk Kobokan atau yang lebih dikenal sebagai Jembatan Gladak Perak, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Jembatan Gladak Perak merupakan penghubung Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang.
Akibat terputusnya jalur itu, daerah Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang hanya bisa diakses dari Malang. Sementara itu, arus kendaraan dari Lumajang menuju Malang dan sebaliknya untuk sementara dialihkan untuk melewati Probolinggo. Baca juga: Prajurit Kopassus Ini Awalnya Ditertawakan saat Ingin Jadi Jenderal, Endingnya Semua Orang Hormat!
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah telah berencana untuk membuat jembatan darurat untuk menghubungkan Lumajang-Malang. Akan tetapi, setelah melihat kondisi yang parah dan tidak memungkinkan maka akan sangat berat untuk membangun jembatan darurat.
"Tadi mestinya rencananya akan ada upaya untuk menyambung darurat jembatan ini. Supaya maksudnya agar terhubung antara Malang dengan Lumajang terutama untuk penanganan korban," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (7/12/2021).
Jembatan yang rencananya dibangun adalah berupa jembatan bailey, jembatan sementara yang biasa digunakan untuk perang oleh TNI. Akan tetapi setelah dicek, kata Muhadjir, kondisi medan yang cukup parah membuat pembangunan akan sangat berat.
"Tapi tadi dicek oleh Yonzipur 5 yang ada di Malang kemungkinan sangat berat untuk dibangun," terang Muhadjir.
Menyambung pernyataan Menko PMK, Wakil Komandan Yonzipur 5 Malang Mayor CZI Wirawan menjelaskan kondisi bentangan dan tinggi dari medan membuat tidak memungkinkan dipasang jembatan bailey.
"Dengan bentangan yang ada saat ini 192 meter dengan ketinggian 70 meter itu kurang memungkinkan untuk membangun jembatan bailey dikarenakan kondisi bentangan setinggi itu. Kita butuh pilar di tengah-tengah dari bentangan ini tiga spot. Permasalahannya untuk membangun pilar itu tidak memungkinkan," jelas Wirawan.
Meskipun demikian, Muhadjir mengungkapkan pemerintah akan terus mengkaji pembangunan jembatan sementara yang bertujuan untuk penanganan korban dan penyaluran logistik. "Tadi saya sudah koordinasi dengan Bapak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono). Nanti alat-alat berat dari PUPR juga akan membackup. Karena itu nanti mau kita kaji lagi," jelasnya. Baca juga: Radikal Tak Diatur UU, Pengamat Intelijen Soroti Keberanian Jenderal Dudung Soal Copot Baliho
Dalam kesempatan itu, Menko PMK didampingi Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto, Wakil Komandan Yonzipur 5 Malang Wirawan, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Sudirman, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Agus Suprapto, jajaran TNI/Polri, dan jajaran BNPB dan BPBD.
Akibat terputusnya jalur itu, daerah Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang hanya bisa diakses dari Malang. Sementara itu, arus kendaraan dari Lumajang menuju Malang dan sebaliknya untuk sementara dialihkan untuk melewati Probolinggo. Baca juga: Prajurit Kopassus Ini Awalnya Ditertawakan saat Ingin Jadi Jenderal, Endingnya Semua Orang Hormat!
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah telah berencana untuk membuat jembatan darurat untuk menghubungkan Lumajang-Malang. Akan tetapi, setelah melihat kondisi yang parah dan tidak memungkinkan maka akan sangat berat untuk membangun jembatan darurat.
"Tadi mestinya rencananya akan ada upaya untuk menyambung darurat jembatan ini. Supaya maksudnya agar terhubung antara Malang dengan Lumajang terutama untuk penanganan korban," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (7/12/2021).
Jembatan yang rencananya dibangun adalah berupa jembatan bailey, jembatan sementara yang biasa digunakan untuk perang oleh TNI. Akan tetapi setelah dicek, kata Muhadjir, kondisi medan yang cukup parah membuat pembangunan akan sangat berat.
"Tapi tadi dicek oleh Yonzipur 5 yang ada di Malang kemungkinan sangat berat untuk dibangun," terang Muhadjir.
Menyambung pernyataan Menko PMK, Wakil Komandan Yonzipur 5 Malang Mayor CZI Wirawan menjelaskan kondisi bentangan dan tinggi dari medan membuat tidak memungkinkan dipasang jembatan bailey.
"Dengan bentangan yang ada saat ini 192 meter dengan ketinggian 70 meter itu kurang memungkinkan untuk membangun jembatan bailey dikarenakan kondisi bentangan setinggi itu. Kita butuh pilar di tengah-tengah dari bentangan ini tiga spot. Permasalahannya untuk membangun pilar itu tidak memungkinkan," jelas Wirawan.
Meskipun demikian, Muhadjir mengungkapkan pemerintah akan terus mengkaji pembangunan jembatan sementara yang bertujuan untuk penanganan korban dan penyaluran logistik. "Tadi saya sudah koordinasi dengan Bapak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono). Nanti alat-alat berat dari PUPR juga akan membackup. Karena itu nanti mau kita kaji lagi," jelasnya. Baca juga: Radikal Tak Diatur UU, Pengamat Intelijen Soroti Keberanian Jenderal Dudung Soal Copot Baliho
Dalam kesempatan itu, Menko PMK didampingi Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto, Wakil Komandan Yonzipur 5 Malang Wirawan, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Sudirman, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Agus Suprapto, jajaran TNI/Polri, dan jajaran BNPB dan BPBD.
(kri)
Lihat Juga :
