Sindir Gus Ipul, PWNU DKI Jakarta: Muktamar NU Bukan Pilpres
loading...
Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta Muzakki Kholis mengingatkan Gus Ipul agar tidak membuat gaduh muktamar NU. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta Muzakki Kholis atau Gus Kholis mengingatkan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul agar tidak membuat gaduh Muktamar NU. Sebab muktamar NU adalah sebuah forum istimewa bagi nahdliyin dan berbeda dengan kontestasi politik.
"Saya meyakini, Ipul ini gak paham organisasi dan jangan-jangan belum pernah ikut Madrasah Kader NU atau MKNU? coba ditanya itu Saipul, sampaikan juga, Muktamar itu bukan Pilpres, bukan Pilkada, jadi jangan bikin gaduh..!" ucap Kholis dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/12/2021)
Gara-garanya, Gus Ipul menganggap suarat undangan PBNU untuk rapat gabungan penentuan tanggal pelaksanaan mukatamar tidak sah dan melanggar AD/ART.
Gus Kholis menyampaikan, ketua umum PBNU merupakan mandataris muktamar. Secara spesifik AD/ART NU menyatakan bahwa ketua umum bersama sekretaris jenderal dapat menandatangani undangan yang bersifat internal. Namun jika itu menyangkut sebuah keputusan maka harus menyertakan Rois Aam dan Katib Aam PBNU.
Tokoh Nahdlatul Ulama asal Magelang, Jawa Tengah ini menilai seharusnya Gus Ipul paham aturan organisasi sehingga tidak menjatuhkan marwah NU sebagai organisasi.
"Sebagai tokoh NU sekaligus pengurus PBNU, Saiful mestinya paham aturan organisasi Ini menjadi preseden buruk bagi pengurus NU lainnya baik di tingkat wilayah maupun cabang. Aneh sekali jika ada pengurus tapi senangnya bikin gaduh, bikin organisasinya sendiri kehilangan marwah,"kata Gus Kholis.
Sampai hari ini, tarik ulur jadwal pelaksanaan Muktamar Ke-34 NU masih berlangsung. Dengan dalih kebijakan PPKM level 3 dari pemerintah menjelang tahun baru, kubu PBNU mengusulkan agar muktamar ditunda hingga akhir Januari.
Tetapi Rais Aam menerbitkan surat perintah agar nuktamar digelar tanggal 17 Desember. Alasannya, muktamar tidak bisa diundur karena pada akhir Desember pengurus saat ini sudah demisioner. Belakangan, muncul opsi untuk mengembalikan jadwal muktamar seperti rencana semula yang disepakati pada Konbek NU, yaitu 23-25 Desember.
"Saya meyakini, Ipul ini gak paham organisasi dan jangan-jangan belum pernah ikut Madrasah Kader NU atau MKNU? coba ditanya itu Saipul, sampaikan juga, Muktamar itu bukan Pilpres, bukan Pilkada, jadi jangan bikin gaduh..!" ucap Kholis dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/12/2021)
Gara-garanya, Gus Ipul menganggap suarat undangan PBNU untuk rapat gabungan penentuan tanggal pelaksanaan mukatamar tidak sah dan melanggar AD/ART.
Gus Kholis menyampaikan, ketua umum PBNU merupakan mandataris muktamar. Secara spesifik AD/ART NU menyatakan bahwa ketua umum bersama sekretaris jenderal dapat menandatangani undangan yang bersifat internal. Namun jika itu menyangkut sebuah keputusan maka harus menyertakan Rois Aam dan Katib Aam PBNU.
Tokoh Nahdlatul Ulama asal Magelang, Jawa Tengah ini menilai seharusnya Gus Ipul paham aturan organisasi sehingga tidak menjatuhkan marwah NU sebagai organisasi.
"Sebagai tokoh NU sekaligus pengurus PBNU, Saiful mestinya paham aturan organisasi Ini menjadi preseden buruk bagi pengurus NU lainnya baik di tingkat wilayah maupun cabang. Aneh sekali jika ada pengurus tapi senangnya bikin gaduh, bikin organisasinya sendiri kehilangan marwah,"kata Gus Kholis.
Sampai hari ini, tarik ulur jadwal pelaksanaan Muktamar Ke-34 NU masih berlangsung. Dengan dalih kebijakan PPKM level 3 dari pemerintah menjelang tahun baru, kubu PBNU mengusulkan agar muktamar ditunda hingga akhir Januari.
Tetapi Rais Aam menerbitkan surat perintah agar nuktamar digelar tanggal 17 Desember. Alasannya, muktamar tidak bisa diundur karena pada akhir Desember pengurus saat ini sudah demisioner. Belakangan, muncul opsi untuk mengembalikan jadwal muktamar seperti rencana semula yang disepakati pada Konbek NU, yaitu 23-25 Desember.
(muh)
Explore More