Soal Capres Jalur Non-Partai, Semua Senator Dukung LaNyalla
Sabtu, 04 Desember 2021 - 11:18 WIB
loading...
Upaya Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memperjuangkan calon presiden dari jalur perseorangan melalui Amendemen Konstitusi ke-5, mendapat dukungan dari para senator. Foto/Istimewa
A
A
A
BANDUNG - Upaya Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memperjuangkan calon presiden dari jalur perseorangan melalui Amendemen Konstitusi ke-5, mendapat dukungan dari para senator. Tiga Wakil Ketua DPD RI yakni Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan Baktiar Najamudin, mengakui 'perlawanan' Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sangat komprehensif.
"Langkah Ketua DPD RI sangat berani dan semua senator mendukung upaya tersebut demi perbaikan sistem demokrasi di Indonesia," kata Nono Sampono dalam Press Gathering DPD RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Bandung, Jumat (3/12/2021).
Menurut Nono, DPD RI yang berada di luar partai sudah seharusnya berjuang untuk mewujudkan keinginan rakyat. "Adalah benar hasil survei yang disebutkan oleh Pak Ketua DPD RI bahwa hampir 70 persen rakyat ingin calon presiden yang bukan kader partai," ucapnya.
Baca juga: LaNyalla: Penyandang Disabilitas Harus dapat Ruang Apresiasi
Karena itulah, DPD harus bisa menjadi saluran dan membuka saluran bagi lahirnya calon-calon pemimpin bangsa. Mahyudin menambahkan bahwa sejarah mencatat demokratisasi lebih baik daripada otoriter. Menurutnya, semakin banyak calon presiden, demokrasi semakin bagus.
"Faktanya saat ini banyak anak-anak bangsa yang bagus dan kredibel, namun tidak mempunyai saluran dan kesempatan Karena dikerdilkan oleh aturan dengan adanya presidential threshold 20 persen," ucap Senator asal Kalimantan Timur itu.
Untuk mewujudkan kesempatan yang sama itu, Mahyudin menjelaskan bahwa DPD siap melakukan judicial review ke MK tentang calon Presiden dan Wapres Independen dan penghapusan presidential treshold 20 persen.
"Kita juga akan fokus untuk lobi-lobi politik ke MPR RI. Walaupun langkah ini berat namun kita harus optimis. Pers berperan penting juga untuk membantu hal ini, juga terkait penguatan peran dan fungsi DPD RI ke depan," paparnya.
Senada dengan dua Wakil Ketua DPD RI lainnya, Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan perlunya meninjau ulang demokrasi atau meninjau ulang konstitusi.
"Pemikiran Ketua DPD RI kalau saya beri judul adalah Demokrasi atau Konstitusi di Persimpangan Jalan. Saya kira hampir semua pihak setuju dengan apa yang ditawarkan DPD berkaitan dengan amendemen konstitusi, calon independen dan presidential threshold nol persen," lanjut dia.
Baca juga: LaNyalla: Anak Muda Harus Persiapkan Diri Songsong Indonesia Emas 2045
Konstitusi, katanya, harus segera diidealkan. Dengan sistem pemilu one man one vote, tetapi elektoral tidak dihitung, hal itu tidak adil.
"Bahkan saya punya pemikiran ekstrem, harusnya kepemimpinan nasional seperti DPD. Ketuanya satu, wakilnya banyak. Wakilnya merupakan representasi Barat, Tengah, dan Timur."
"Langkah Ketua DPD RI sangat berani dan semua senator mendukung upaya tersebut demi perbaikan sistem demokrasi di Indonesia," kata Nono Sampono dalam Press Gathering DPD RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Bandung, Jumat (3/12/2021).
Menurut Nono, DPD RI yang berada di luar partai sudah seharusnya berjuang untuk mewujudkan keinginan rakyat. "Adalah benar hasil survei yang disebutkan oleh Pak Ketua DPD RI bahwa hampir 70 persen rakyat ingin calon presiden yang bukan kader partai," ucapnya.
Baca juga: LaNyalla: Penyandang Disabilitas Harus dapat Ruang Apresiasi
Karena itulah, DPD harus bisa menjadi saluran dan membuka saluran bagi lahirnya calon-calon pemimpin bangsa. Mahyudin menambahkan bahwa sejarah mencatat demokratisasi lebih baik daripada otoriter. Menurutnya, semakin banyak calon presiden, demokrasi semakin bagus.
"Faktanya saat ini banyak anak-anak bangsa yang bagus dan kredibel, namun tidak mempunyai saluran dan kesempatan Karena dikerdilkan oleh aturan dengan adanya presidential threshold 20 persen," ucap Senator asal Kalimantan Timur itu.
Untuk mewujudkan kesempatan yang sama itu, Mahyudin menjelaskan bahwa DPD siap melakukan judicial review ke MK tentang calon Presiden dan Wapres Independen dan penghapusan presidential treshold 20 persen.
"Kita juga akan fokus untuk lobi-lobi politik ke MPR RI. Walaupun langkah ini berat namun kita harus optimis. Pers berperan penting juga untuk membantu hal ini, juga terkait penguatan peran dan fungsi DPD RI ke depan," paparnya.
Senada dengan dua Wakil Ketua DPD RI lainnya, Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan perlunya meninjau ulang demokrasi atau meninjau ulang konstitusi.
"Pemikiran Ketua DPD RI kalau saya beri judul adalah Demokrasi atau Konstitusi di Persimpangan Jalan. Saya kira hampir semua pihak setuju dengan apa yang ditawarkan DPD berkaitan dengan amendemen konstitusi, calon independen dan presidential threshold nol persen," lanjut dia.
Baca juga: LaNyalla: Anak Muda Harus Persiapkan Diri Songsong Indonesia Emas 2045
Konstitusi, katanya, harus segera diidealkan. Dengan sistem pemilu one man one vote, tetapi elektoral tidak dihitung, hal itu tidak adil.
"Bahkan saya punya pemikiran ekstrem, harusnya kepemimpinan nasional seperti DPD. Ketuanya satu, wakilnya banyak. Wakilnya merupakan representasi Barat, Tengah, dan Timur."
(zik)
Lihat Juga :
